logo legal menjadi pengaruh

Tata Cara Mengurus Proses Kepailitan Usaha: Prosedur Lengkap

bankruptcy letter scrabble

MenjadiPengaruh.com – Kepailitan merupakan proses resmi penyelesaian konflik bisnis yang melibatkan pengadilan niaga. 

Ringkasnya, kepailitan merujuk pada situasi di mana suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. 

Proses kepailitan ini diatur oleh UU Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang sering disebut sebagai UUK 2004.

Perbedaan Marketing dan Selling dalam Bisnis

Bagaimana Proses Kepailitan Usaha?

Mengutip dari Kemenkeu, proses kepailitan usaha melibatkan serangkaian langkah hukum yang telah diatur Undang-undang di atas.

Berikut adalah langkah-langkah umumnya::

  1. Permohonan Kepailitan

Proses dimulai dengan pihak kreditur (pihak yang memiliki klaim atau tagihan terhadap debitur) mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.

  1. Pemeriksaan Permohonan

Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan kepailitan. Jika memenuhi syarat, pengadilan akan menerbitkan perintah kepailitan.

Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Punya NIB?

  1. Pengumuman Kepailitan

Setelah perintah kepailitan diterbitkan, akan dilakukan pengumuman kepada publik mengenai status kepailitan perusahaan atau individu tersebut.

  1. Pengangkatan Kurator

Pengadilan akan menunjuk kurator yang bertanggung jawab mengelola aset debitur dan mengurus proses kepailitan.

  1. Inventarisasi Aset

Kurator melakukan inventarisasi terhadap semua aset dan hutang debitur. Aset yang diidentifikasi akan digunakan untuk membayar hutang-hutang yang ada.

  1. Pemberhentian Kewenangan Debitur

Setelah kepailitan dinyatakan, debitur kehilangan kewenangan untuk mengelola atau mengalihkan asetnya. Semua keputusan terkait aset dan bisnis menjadi tanggung jawab kurator.

Pengukuhan PKP: Tata Cara dan Pencabutan

  1. Pertemuan Kreditur

Dilakukan pertemuan kreditur untuk membahas rencana pembagian hasil penjualan aset dan penyelesaian hutang.

  1. Pembagian Hasil Penjualan Aset

Hasil penjualan aset digunakan untuk membayar kewajiban sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam UUK 2004.

  1. Pembebasan Debitur

Jika semua kewajiban telah terpenuhi, pengadilan dapat memberikan pembebasan kepada debitur dari status kepailitan.

Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan

Apa Saja Syarat Kepailitan?

Melansir Siplawfirm, untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan atau agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan kepailitan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

Ada Utang yang Jatuh Tempo

Debitur memiliki utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi.

Terdapat Pemenuhan Wajib Hukum

Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Pertimbangan Kewajiban Utang

Utang yang dimiliki oleh debitur memiliki nilai yang cukup besar, dan besarnya utang ini sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam UUK 2004.

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Ada Bukti Wanprestasi

Pemohon kepailitan harus dapat memberikan bukti yang cukup bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Upaya Penyelesaian Damai Gagal

Sebelum mengajukan permohonan kepailitan, pihak kreditur harus dapat menunjukkan bahwa telah ada upaya untuk mencapai penyelesaian damai, namun upaya tersebut gagal.

Dua atau Lebih Kreditur

Permohonan kepailitan biasanya harus diajukan oleh dua atau lebih kreditur yang memiliki tagihan atau klaim terhadap debitur.

Pemenuhan Persyaratan Lainnya

Permohonan kepailitan harus memenuhi persyaratan teknis dan substansial lain yang ditetapkan oleh UUK 2004, termasuk pembayaran biaya pengadilan dan dokumen pendukung yang lengkap.

Cara Pengajuan Pailit Pribadi

Mengutip dari Menpan, berikut tata cara mengajukan kepailitan secara pribadi:

  1. Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
  2. Surat Tugas dari Pimpinan/Direksi (Bank, Perusahaan Efek, Asuransi, Lembaga Kliring, dan Dana Pensiun yang diajukan oleh OJK);
  3. Surat Kuasa Khusus (1 Asli + 4 Copy);
  4. Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART) (Badan Hukum) (1 Asli + 4 Copy);
  5. Surat Tugas dari Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab (BUMN);
  6. Surat Tugas dari Jaksa Agung (Diajukan oleh Jaksa untuk kepentingan umum)
  7. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
  8. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);
  9. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  10. Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
  11. Alamat Kurator yang akan ajukan disertakan dalam Permohonan / Petitum;
  12. Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas Penunjukan Pengadilan Niaga;
  13. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik / Softcopy (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
  14. Segala dokumen dalam bahasa Asing harus di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi (Tersumpah);
  15. Segala dokumen yang berasal dari Negara Asing harus disahkan oleh Kedutaan/Konsultan Jenderal Republik Indonesia di Negara Asal.

Apa Akibat dari Kepailitan?

Menurut RendraTopan, akibat kepailitan melibatkan beberapa aspek, termasuk kehilangan hak pengelolaan dan pengurusan kekayaan oleh debitur. 

Selain itu, perjanjian dan tuntutan hukum terkait harta pailit harus diajukan melalui kurator. 

Selama kepailitan, tuntutan hukum terhadap debitur hanya dapat diajukan setelah didaftarkan. 

Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah atau kendaraan tidak dapat dilaksanakan setelah kepailitan diucapkan. 

Pekerja dapat memutuskan hubungan kerja, dan pembayaran utang harus dilakukan melalui harta pailit. 

Beberapa perbuatan hukum debitor juga dapat dibatalkan untuk melindungi kepentingan kreditor. 

Hibah, pembayaran utang, dan transaksi lainnya juga dapat diminta pembatalannya. 

Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian kepailitan dan perlindungan terhadap hak kreditor.

Cek Penawaran Kami untuk Pembuatan PT

Siapa saja yang dapat mengajukan pailit?

Pada dasarnya, setiap orang atau badan hukum yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya dapat mengajukan pailit. Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu:
– Orang atau badan hukum yang memiliki utang karena kecelakaan atau kesalahan yang tidak disengaja.
– Orang atau badan hukum yang memiliki utang karena perbuatan melawan hukum.
– Orang atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian yang dibuat secara sah.

Bagaimana cara mengajukan pailit?

Ada dua cara untuk mengajukan pailit, yaitu:
Permohonan pailit oleh kreditur
Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga jika debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Permohonan pailit harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

Permohonan pailit oleh debitor
Debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga jika ia tidak mampu membayar utang dan tidak memiliki prospek untuk melanjutkan usahanya. Permohonan pailit oleh debitor harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan pernyataan bahwa debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang.

Apa saja tahapan proses kepailitan?

Proses kepailitan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
Tahap pemeriksaan permohonan pailit
Pada tahap ini, Pengadilan Niaga akan memeriksa permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur atau debitor. Jika permohonan pailit dikabulkan, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan debitor sebagai pailit.

Tahap pemberesan harta pailit
Pada tahap ini, kurator akan melakukan pemberesan harta pailit untuk membayar utang debitor. Harta pailit dapat berupa harta kekayaan debitor, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Tahap pembagian hasil pemberesan
Pada tahap ini, kurator akan membagi hasil pemberesan harta pailit kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritasnya.

Bagikan:

Artikel Lainnya

Daftar Kode KBLI untuk Warung Makan atau Restoran

Daftar Kode KBLI untuk Warung Makan atau Restoran

Indonesia memiliki sistem klasifikasi untuk berbagai jenis usaha yang disebut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dalam sistem ini, setiap jenis usaha diberikan kode unik yang memudahkan penggolongan dan pengelolaan data usaha secara nasional. Warung makan dan restoran, yang merupakan bagian penting dari industri kuliner di Indonesia, juga memiliki kode KBLI tersendiri. Kode-kode ini membantu dalam identifikasi dan pengelompokan usaha kuliner berdasarkan jenis dan skala bisnisnya, sehingga memudahkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemberian izin usaha. Artikel ini akan membahas daftar kode KBLI yang berlaku untuk warung makan dan restoran, serta pentingnya pemahaman terhadap kode-kode ini bagi para pelaku usaha di sektor kuliner. Dengan mengetahui kode KBLI yang tepat, pemilik usaha dapat memastikan bahwa bisnis mereka terdaftar dengan benar dan mematuhi peraturan yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan KBLI? KBLI, yang merupakan singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, adalah sistem pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam mengakomodasi perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi di Indonesia. KBLI memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis. Pertama, KBLI berfungsi sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam menentukan jenis kegiatan usaha atau bisnisnya. Hal ini sangat membantu para pelaku usaha untuk memahami dan menetapkan bidang usaha mereka dengan jelas. Kedua, KBLI menjadi dasar bagi penerbitan izin usaha, yang merupakan komponen penting dalam proses legalisasi dan operasionalisasi bisnis. Selain itu, KBLI juga berfungsi sebagai dasar penyusunan statistik ekonomi, memberikan data yang akurat dan konsisten untuk analisis ekonomi lebih lanjut. Fungsi lainnya adalah menjadi dasar bagi analisis perkembangan ekonomi, memberikan gambaran tentang perubahan dan tren ekonomi yang terjadi. Terakhir, KBLI juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan ekonomi, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan data yang terstruktur. Setiap usaha di Indonesia diwajibkan untuk memiliki kode KBLI, yang dicantumkan dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut terdaftar secara resmi dan mengikuti regulasi yang ada. Kode KBLI yang Cocok untuk Warung Makan atau Restoran Memilih kode KBLI yang tepat akan membantu memastikan usaha Anda terdaftar dan memenuhi semua persyaratan hukum. Berikut adalah beberapa KBLI yang relevan untuk warung makan atau restoran: 1. KBLI 56102 – Rumah/Warung Makan KBLI 56102 mencakup usaha rumah makan atau warung makan yang menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Biasanya, tempat ini memiliki fasilitas sederhana dan menyasar pelanggan lokal atau masyarakat sekitar. Contoh usaha: 2. KBLI 56103 – Kedai Makanan KBLI 56103 lebih spesifik untuk kedai makanan yang biasanya berlokasi di tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau area perkantoran. Kedai makanan ini cenderung memiliki menu yang lebih terbatas dan menyajikan makanan cepat saji. Contoh usaha: 3. KBLI 56101 – Restoran KBLI 56101 mencakup usaha restoran yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dengan fasilitas yang lebih lengkap dan biasanya menawarkan pengalaman makan yang lebih formal. Restoran ini seringkali memiliki menu yang lebih beragam dan mungkin juga menyajikan minuman beralkohol. Contoh usaha: 4. KBLI 56104 – Makanan Keliling atau di Tempat yang Tidak Tetap KBLI 56104 adalah untuk usaha yang menyediakan makanan secara keliling atau di tempat yang tidak tetap, seperti pedagang kaki lima. Usaha ini biasanya menggunakan kendaraan atau gerobak untuk menjual makanan dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh usaha: 4. KBLI 56109 – Restoran dan Penyedia Makanan Keliling Lainnya KBLI 56109 mencakup restoran dan usaha penyedia makanan keliling yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Ini adalah kategori yang lebih umum dan dapat mencakup berbagai jenis usaha makanan yang mungkin memiliki karakteristik khusus atau berbeda. Contoh usaha:

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Definisi dan Tugas Pj, Pjs, Plt dan Plh Lengkap

Menjadipengaruh.com – Dalam dunia pemerintahan, seringkali kita mendengar istilah Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Kepala Daerah (Pj).  Keempat istilah tersebut merujuk pada posisi atau jabatan yang diisi sementara untuk mengatasi kekosongan jabatan di pemerintahan pusat maupun daerah.  Dalam artikel ini, kita akan mengulas definisi dan tugas masing-masing jabatan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Pelaksana Tugas, atau yang biasa disingkat Plt, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Jabatan Plt dapat berasal dari internal instansi atau lembaga tersebut, namun dalam beberapa kasus, pilihan eksternal juga mungkin. Tugas utama Plt adalah menjalankan tugas sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh pejabat definitif yang berhalangan tetap. Meskipun memiliki tanggung jawab penting, Plt tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsinya lebih bersifat sementara hingga ada pengangkatan pejabat definitif yang baru. Pejabat Sementara (Pjs) Singkatan Pjs merujuk pada Pejabat Sementara, yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara melansir dari Bone. Kondisi ini bisa terjadi karena cuti, sakit, atau tugas luar kota yang memaksa pejabat definitif untuk sementara meninggalkan jabatannya. Pjs dapat berasal dari internal instansi atau lembaga yang sama atau dari luar. Pjs memiliki tanggung jawab yang mirip dengan Plt, yaitu menjalankan tugas sehari-hari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Namun, seperti Plt, Pjs tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan strategis. Peran Pjs juga bersifat sementara hingga pejabat definitif dapat kembali menjalankan tugasnya. Pelaksana Harian (Plh) Pelaksana Harian atau Plh merupakan jabatan yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara dalam jangka waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari satu bulan. Plh umumnya dijabat oleh pejabat struktural yang berada di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara. Meskipun waktu penunjukannya singkat, Plh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sama seperti Plt dan Pjs, Plh tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsi Plh lebih bersifat menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan publik selama kekosongan jabatan. Setelah periode penunjukan berakhir, pejabat definitif yang bersangkutan diharapkan kembali mengemban tanggung jawabnya. Penjabat Kepala Daerah (Pj Kepala Daerah) Dikutip dari Kumparan, Penjabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah adalah jabatan khusus yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggantikan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau berakhir masa jabatannya. Pj Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah. Pj Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, kecuali dalam hal pencalonan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum. Tugas Pj Kepala Daerah mencakup pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan administratif wilayah tersebut. Penunjukan Pj Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dalam situasi kekosongan jabatan. Kesimpulan Keempat istilah tersebut, yaitu Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah, memiliki perbedaan definisi dan tugas masing-masing. Plt dan Pjs umumnya mengisi kekosongan jabatan di tingkat instansi atau lembaga, sementara Plh memiliki peran yang lebih singkat dalam situasi kekosongan yang bersifat sementara. Pj Kepala Daerah memiliki tugas yang lebih besar, menggantikan kepala daerah definitif dengan tanggung jawab penuh. Dalam menjalankan tugasnya, keempat jabatan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan menempati peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Meskipun hanya bersifat sementara, peran mereka sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan stabilitas kebijakan dalam suatu instansi atau daerah. FAQ:

hand, man, watch

Contoh, Syarat, dan Cara Membuat Akta Penegasan PT Perorangan Terbaru 2024

MenjadiPengaruh.com – Membuat akta adalah langkah awal dalam proses hukum untuk mendirikan perusahaan terutama dalam proses pengesahannya. Sertifikat ini diperlukan oleh semua bisnis dan menjadi syarat dasar untuk melanjutkan proses dokumen seperti NPWP atau SKDP.  Akta Penegasan PT Perorangan, merupakan persyaratan utama dan merinci informasi penting seperti nama perusahaan, pengurus, lokasi, permodalan, pemegang saham, dan sistem kepengurusan. Akta Perseroan Perorangan adalah dokumen hukum yang dibuat langsung oleh notaris, mengacu pada pasal 1870 KUH (Kitab UU Hukum Perdata) dan pasal 165 HIR. Dokumen ini memiliki kekuatan mengikat dan mutlak.  Lebih lanjut, akta ini merupakan dokumen orisinil yang langsung mencatat peristiwa atau kejadian tertentu, dan disiapkan dihadapan pejabat tinggi seperti hakim, beskal, atau notaris sebagai bukti yang sah. Apa Fungsi Akta Penegasan PT Perorangan? Melansir dari RidwanInstitute, akta penegasan PT Perorangan memiliki peran penting sebagai dokumen legal yang menandai berdirinya sebuah usaha. Fungsi utamanya dapat diuraikan sebagai berikut: Penjamin Proses Jual Beli Bukti Asli Ketentuan Resmi Nilai Sosial Nilai sosial menjadi aspek penting dalam pernyataan PT Perorangan. Berdasarkan perspektif sosiologi dan peran sosial dari setiap subjek perilaku, notaris harus menanggung biaya sekitar 5 juta sebagai komitmen terbesar.  Sertifikat konfirmasi PT Perorangan atau Perseroan Perorangan menjadi sangat esensial untuk proses pendaftaran di pemerintah daerah, bergabung dengan asosiasi, membuka rekening bank, dan keperluan lainnya. Sertifikat ini menjadi krusial ketika lembaga belum sepenuhnya mendukung keberadaan PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Apa Saja Syarat Membuat Akta Penegasan PT Perorangan? Persyaratan untuk membuat akta penegasan PT Perorangan meliputi: Surat Pernyataan Mandiri Menkumham PT Perorangan Surat Pengesahan Menkumham PT Perorangan Foto atau softcopy NPWP pendiri Foto atau softcopy KTP pendiri Foto atau softcopy NPWP PT Perorangan Selain persyaratan di atas, pendiri PT Perorangan juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti: Rencana Anggaran Dasar PT Perorangan Berisi ketentuan dasar perusahaan seperti nama, modal dasar, bidang usaha, dan sistem kepengurusan. Rencana Anggaran Kerja PT Perorangan Dokumen yang merinci rencana kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PT Perorangan Merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semua dokumen tersebut dapat diserahkan kepada notaris yang telah ditunjuk untuk menyusun akta penegasan PT Perorangan. Berapa Biaya Pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan? Biaya untuk membuat akta penegasan PT perorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pemohon dan notaris yang dipilih mengutip dari Riviera. Biasanya, biaya untuk akta penegasan PT Perorangan di Indonesia bervariasi sekitar Rp1 juta hingga Rp 5 juta. Komponen biaya melibatkan beberapa aspek, antara lain: Penting untuk diingat bahwa biaya ini dapat berbeda di setiap daerah dan dapat berubah seiring waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya termasuk: Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi notaris di wilayah setempat. FAQ:

smiling man beside cups

Apakah CV Termasuk Badan Usaha Perseorangan? Berikut Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Apakah CV itu termasuk badan usaha persorangan? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pengusaha yang ingin mengurus legalitas untuk usahanya. Saat ini, pengusaha punya banyak pilihan untuk membuat usahanya menjadi legal. Contohnya bisa pakai PT Biasa atau Reguler, Commanditaire Vennootschap atau CV, dan yang terbaru ada PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Nah, PT Perorangan sendiri sering jadi pilihan bagi para pengusaha yang ingin punya legalitas secara mandiri agar Ia dapat memegang kendali penuh atas bisnisnya. Oleh karena itu, mulai muncul pertanyaan apakah CV juga termasuk legalitas perseorangan? Untuk menjawabnya, mari kita ulas di bawah ini. CV Bukan Badan Usaha Perseorangan, Kenapa? CV, sebagai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, tidak memiliki status badan hukum. Ini berarti bahwa CV tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dilansir dari EasyBiz. Sebaliknya, badan usaha perseorangan memiliki status badan hukum, menjadikannya entitas yang terpisah dari pemiliknya. Salah satu konsekuensi langsung dari perbedaan status badan hukum ini adalah pemisahan harta kekayaan. CV tidak memiliki pemisahan antara harta pribadi para sekutu dengan harta usaha CV.  Artinya, jika terjadi kerugian usaha, para sekutu CV dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan badan usaha perseorangan, di mana harta pribadi pemiliknya tidak terlibat dalam tanggung jawab atas kerugian usaha. Keuntungan dari memiliki status badan hukum pada badan usaha perseorangan meliputi perlindungan harta pribadi pemilik dari risiko bisnis.  CV mungkin menawarkan fleksibilitas dan keuntungan lain dalam pengelolaan bisnis bersama, tetapi dengan risiko tanggung jawab yang lebih besar. Cara Mendirikan CV Secara Umum Mengutip OfficeNow,mendirikan sebuah CV (Commanditaire Vennootschap) di Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang perlu diikuti sebagai berikut: 1. Menentukan Pendiri CV CV harus didirikan oleh setidaknya dua orang, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab langsung atas pengelolaan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. 2. Menyiapkan Data Pendirian CV Persiapkan data berikut sebelum memulai proses pendirian CV: 3. Pembuatan Akta Pendirian Notaris Akta pendirian CV harus dibuat di hadapan seorang notaris. Akta ini harus mencakup semua informasi yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Penandatanganan oleh Para Pendiri CV Setelah akta pendirian dibuat, semua pendiri CV harus menandatanganinya. 5. Menentukan Jenis Kegiatan Sesuai dengan KBLI Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebuah sistem klasifikasi kegiatan ekonomi. 6. Mengurus NIB OSS Dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendaftarkan usaha ke instansi pemerintah. 7. Mengurus SKT Pajak Peroleh Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjalankan kegiatan usaha. 8. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR Apabila lokasi usaha berada di wilayah perkotaan, pastikan untuk menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebuah dokumen yang mengatur tata ruang di suatu wilayah. Tips Mendirikan CV dengan Cepat, Mudah, dan Murah Panjang sekali bukan proses untuk mendirikan CV? Belum lagi kendala di tengah prosesnya seperti penentuan KBLI, akses ke akun OSS, dan pengurusan akta pendirian. Namun, kamu gak perlu khawatir karena ada tips dan trik mengurus CV dengan cepat, mudah, dan murah. Kamu bisa menggunakan jasa pembuatan CV dari menjadipengaruh.com. Di sini, kamu tinggal setor NPWP dan KTP saja, maka CV kamu bisa langsung jadi. Termasuk berbagai pemberkasannya seperti: – Akta Pendirian – SK Kemenkumham – NPWP + SKT Pajak BAdan – NIB (SIUP, TDP, SKU) – Sertifikat Standar – Bonus Pembukaan Rekening Badan – dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dengan klik link DI SINI! FAQ:

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields