logo legal menjadi pengaruh

Apakah Izin BPOM Harus Daftar Merek Dulu? Ini Penjelasannya

Apakah Izin BPOM Harus Daftar Merek Dulu Ini Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Bagi para pengusaha di industri pengolahan makanan di Indonesia, seringkali ada kebingungan terkait aturan dan persyaratan yang rumit ketika hendak memasarkan produk mereka. 

Salah satu tahap yang harus dilewati adalah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Namun, muncul pertanyaan apakah perlu mendaftarkan merek dagang terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebelum mengajukan izin edar ke BPOM. 

Artikel ini akan mengulas peraturan terkait serta strategi cerdas yang bisa digunakan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, izin edar produk makanan olahan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Ini mencakup informasi tentang produsen, importir/distributor, produsen asal luar negeri, desain label, NPWP, NIB (jika melalui jalur OSS), Izin Usaha (IUI/IUMK/SKDU), hasil audit sarana produksi, dan persyaratan khusus untuk produk minuman beralkohol.

Namun, penting untuk dicatat bahwa peraturan BPOM tidak mengharuskan mendaftarkan merek dagang di DJKI sebelum mengajukan izin edar. Ini berarti secara hukum, Anda dapat mengajukan izin BPOM tanpa harus mendaftarkan merek dagang terlebih dahulu.

Meskipun begitu, ada sejumlah manfaat yang bisa Anda peroleh dengan mendaftarkan merek dagang Anda sebelum mengurus izin BPOM.

Pertimbangan ini dapat sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Berikut beberapa manfaatnya:

Keamanan Merek: Mendaftarkan merek dagang Anda terlebih dahulu memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan merek Anda dalam desain label.

Pencegahan Penolakan: Mendaftarkan merek dagang Anda sebelumnya juga membantu menghindari penolakan izin edar yang mungkin terjadi karena nama dagang Anda tidak sesuai dengan peraturan BPOM.

Mempermudah Proses: Dengan merek yang sudah terdaftar, BPOM tidak perlu memeriksa merek tersebut lagi, yang dapat mempercepat proses izin edar, menghemat waktu dan biaya Anda.

Apa Saja Syarat Izin Edar BPOM Kosmetik?

Jika Anda adalah pelaku usaha di industri kosmetik, Anda perlu memahami persyaratan notifikasi produk kosmetik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mengutip dari Koinworks, BPOM telah mengatur ketentuan dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. 

Di sini, kami akan merangkum syarat-syarat utama yang perlu Anda perhatikan.

Persyaratan Umum

Untuk produk kosmetik dalam negeri, Anda perlu memenuhi hal berikut:

  1. NIB (Nomor Induk Berusaha): Pastikan Anda memiliki NIB yang valid untuk bisnis Anda.
  2. Fotokopi Identitas Pimpinan Perusahaan: Lampirkan fotokopi identitas pimpinan perusahaan.
  3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Sertakan NPWP perusahaan Anda.
  4. Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik): Sertifikat CPKB dengan sisa masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir harus disertakan.

Sementara itu, untuk produk kosmetik impor, syaratnya adalah sebagai berikut:

  1. SIUP/API/IT (Surat Izin Usaha Perdagangan/Angka Pengenal Impor/Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar): Pastikan Anda memasukkan dokumen-dokumen ini untuk membuktikan legalitas usaha impor.
  2. Rekomendasi Hasil Audit Sarana Produksi (PSB) dari Balai POM: Anda perlu mendapatkan rekomendasi dari Balai POM setempat sebagai bukti kualitas produksi.

Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum, Anda juga harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:

  1. Informasi Produk: Lampirkan informasi lengkap tentang produk, termasuk nama, komposisi, indikasi penggunaan, cara pemakaian, persyaratan penyimpanan, peringatan, tanggal kadaluwarsa, nomor bets, nomor seri, dan logo halal (jika ada).
  2. Desain Kemasan: Desain kemasan produk harus diperhitungkan dengan cermat, karena ini mencerminkan identitas produk Anda.
  3. Sertifikat Analisis: Sertifikat analisis produk jadi dan bahan baku juga harus disertakan dalam notifikasi.
  4. Hasil Uji Stabilitas: Lampirkan hasil uji stabilitas produk kosmetik.

Berapa Masa Berlaku Izin Edar BPOM?

Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki masa berlaku selama 5 tahun. 

Setelah periode ini berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan izin edar. 

Perpanjangan ini sebaiknya diajukan paling lambat 6 bulan sebelum izin edar habis.

Biaya perpanjangan izin edar BPOM adalah Rp 200.000 untuk produk dalam negeri dan Rp 500.000 untuk produk impor. 

Proses evaluasi perpanjangan izin biasanya memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja.

Perpanjangan izin edar adalah langkah penting untuk menjaga kelangsungan produk Anda di pasar dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

Dengan perpanjangan ini, Anda dapat terus berkontribusi pada industri dengan aman dan sesuai peraturan menurut ModalRakyat.

Bagaimana Peraturan Izin Edar Pangan Olahan?

Di Indonesia, izin edar pangan olahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk dijual dalam kemasan eceran harus memiliki izin edar menurut DailySocial..

Namun, pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga dikecualikan dari kewajiban ini.

Izin edar pangan olahan dapat diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS atau oleh Badan POM, tergantung pada kategori pangan dan risiko yang terkait.

Pangan olahan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan risiko kesehatannya:

Pangan olahan risiko tinggi: Pangan olahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti yang mengandung bahan berbahaya, melebihi batas bahan tambahan pangan, atau tidak memenuhi persyaratan gizi. Izin edarnya diterbitkan oleh Badan POM.

Pangan olahan risiko menengah: Pangan olahan yang memiliki risiko kesehatan sedang, seperti yang mengandung bahan tambahan pangan yang diizinkan atau memenuhi persyaratan gizi. Izin edar diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS jika diproduksi oleh industri skala kecil, atau oleh Badan POM jika diproduksi oleh industri skala menengah atau besar.

Pangan olahan risiko rendah: Pangan olahan yang tidak berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti yang tidak mengandung bahan tambahan pangan. Izin edarnya diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS.

Anda dapat mengajukan izin edar pangan olahan secara online melalui Sistem Informasi Registrasi Pangan Olahan (SIRIPO) yang dikelola oleh Badan POM.

Biaya, Syarat, dan Cara Urus Izin BPOM Makanan

Dilansir dari BPLawyers, Biaya pengurusan izin edar makanan di BPOM tergantung pada tingkat risiko pangan, dengan biaya mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Biaya jasa pengurusan izin dapat bervariasi.

Syarat-syarat pengurusan izin meliputi NPWP, izin usaha, hasil audit sarana produksi, rancangan label pangan, dan persyaratan khusus berdasarkan risiko pangan.

Proses pengurusan izin melibatkan registrasi online, pembayaran biaya, pengumpulan dokumen, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan sarana produksi, penilaian, dan penerbitan izin. Waktu pengurusan izin biasanya sekitar 30 hari kerja.

Biaya BPOM untuk izin edar makanan bervariasi berdasarkan risiko pangan. Syarat-syarat meliputi NPWP, izin usaha, audit sarana produksi, rancangan label pangan, dan persyaratan tambahan berdasarkan risiko pangan. 

Proses pengurusan izin melibatkan registrasi online, pembayaran biaya, pengumpulan dokumen, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan sarana produksi, penilaian, dan penerbitan izin, dengan waktu sekitar 30 hari kerja.

Rangkuman Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 mengatur tata cara pendaftaran pangan olahan di Indonesia. 

Tujuannya adalah memastikan pangan olahan yang beredar aman, berkualitas, dan bergizi. 

Pangan olahan adalah pangan yang telah mengalami perubahan, seperti pengawetan, untuk memperpanjang masa simpan atau meningkatkan nilai gizi.

Pendaftaran dilakukan oleh pemegang izin edar dengan mengajukan permohonan kepada BPOM. 

Pangan olahan harus aman, berkualitas, tidak melanggar nilai-nilai budaya, dan tidak mengandung bahan terlarang. Proses pendaftaran melibatkan tahap administratif dan teknis menurut FortuneIDN.

Izin edar pangan olahan diberikan oleh BPOM jika memenuhi persyaratan. Izin berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. 

Perubahan terhadap izin edar harus dilaporkan. Produk yang tidak memenuhi standar harus ditarik dari peredaran sesuai prosedur BPOM.

Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021, termasuk ketentuan baru tentang pangan olahan berbasis kearifan lokal, bahan tambahan pangan baru, dan pangan olahan dari industri rumah tangga, untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan pangan olahan di Indonesia.

Butuh bantuan?

Konsultasi Gratis Bersama Kami

FAQ:

Apakah izin BPOM harus daftar merek dulu?

Tidak. Pendaftaran izin BPOM dan pendaftaran merek adalah dua hal yang berbeda.

Apa perbedaan antara izin BPOM dan pendaftaran merek?

Izin BPOM adalah persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengedarkan produk pangan, obat, atau kosmetik. Sementara itu, pendaftaran merek adalah proses mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tertentu.

Apakah pemohon izin BPOM dapat mendaftarkan merek produknya secara bersamaan?

Ya, pemohon izin BPOM dapat mendaftarkan merek produknya secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan untuk melindungi hak eksklusif atas merek produk tersebut.

Bagikan:

Artikel Lainnya

Daftar Kode KBLI untuk Warung Makan atau Restoran

Daftar Kode KBLI untuk Warung Makan atau Restoran

Indonesia memiliki sistem klasifikasi untuk berbagai jenis usaha yang disebut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dalam sistem ini, setiap jenis usaha diberikan kode unik yang memudahkan penggolongan dan pengelolaan data usaha secara nasional. Warung makan dan restoran, yang merupakan bagian penting dari industri kuliner di Indonesia, juga memiliki kode KBLI tersendiri. Kode-kode ini membantu dalam identifikasi dan pengelompokan usaha kuliner berdasarkan jenis dan skala bisnisnya, sehingga memudahkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemberian izin usaha. Artikel ini akan membahas daftar kode KBLI yang berlaku untuk warung makan dan restoran, serta pentingnya pemahaman terhadap kode-kode ini bagi para pelaku usaha di sektor kuliner. Dengan mengetahui kode KBLI yang tepat, pemilik usaha dapat memastikan bahwa bisnis mereka terdaftar dengan benar dan mematuhi peraturan yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan KBLI? KBLI, yang merupakan singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, adalah sistem pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam mengakomodasi perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi di Indonesia. KBLI memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis. Pertama, KBLI berfungsi sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam menentukan jenis kegiatan usaha atau bisnisnya. Hal ini sangat membantu para pelaku usaha untuk memahami dan menetapkan bidang usaha mereka dengan jelas. Kedua, KBLI menjadi dasar bagi penerbitan izin usaha, yang merupakan komponen penting dalam proses legalisasi dan operasionalisasi bisnis. Selain itu, KBLI juga berfungsi sebagai dasar penyusunan statistik ekonomi, memberikan data yang akurat dan konsisten untuk analisis ekonomi lebih lanjut. Fungsi lainnya adalah menjadi dasar bagi analisis perkembangan ekonomi, memberikan gambaran tentang perubahan dan tren ekonomi yang terjadi. Terakhir, KBLI juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan ekonomi, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan data yang terstruktur. Setiap usaha di Indonesia diwajibkan untuk memiliki kode KBLI, yang dicantumkan dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut terdaftar secara resmi dan mengikuti regulasi yang ada. Kode KBLI yang Cocok untuk Warung Makan atau Restoran Memilih kode KBLI yang tepat akan membantu memastikan usaha Anda terdaftar dan memenuhi semua persyaratan hukum. Berikut adalah beberapa KBLI yang relevan untuk warung makan atau restoran: 1. KBLI 56102 – Rumah/Warung Makan KBLI 56102 mencakup usaha rumah makan atau warung makan yang menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Biasanya, tempat ini memiliki fasilitas sederhana dan menyasar pelanggan lokal atau masyarakat sekitar. Contoh usaha: 2. KBLI 56103 – Kedai Makanan KBLI 56103 lebih spesifik untuk kedai makanan yang biasanya berlokasi di tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau area perkantoran. Kedai makanan ini cenderung memiliki menu yang lebih terbatas dan menyajikan makanan cepat saji. Contoh usaha: 3. KBLI 56101 – Restoran KBLI 56101 mencakup usaha restoran yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dengan fasilitas yang lebih lengkap dan biasanya menawarkan pengalaman makan yang lebih formal. Restoran ini seringkali memiliki menu yang lebih beragam dan mungkin juga menyajikan minuman beralkohol. Contoh usaha: 4. KBLI 56104 – Makanan Keliling atau di Tempat yang Tidak Tetap KBLI 56104 adalah untuk usaha yang menyediakan makanan secara keliling atau di tempat yang tidak tetap, seperti pedagang kaki lima. Usaha ini biasanya menggunakan kendaraan atau gerobak untuk menjual makanan dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh usaha: 4. KBLI 56109 – Restoran dan Penyedia Makanan Keliling Lainnya KBLI 56109 mencakup restoran dan usaha penyedia makanan keliling yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Ini adalah kategori yang lebih umum dan dapat mencakup berbagai jenis usaha makanan yang mungkin memiliki karakteristik khusus atau berbeda. Contoh usaha:

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Definisi dan Tugas Pj, Pjs, Plt dan Plh Lengkap

Menjadipengaruh.com – Dalam dunia pemerintahan, seringkali kita mendengar istilah Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Kepala Daerah (Pj).  Keempat istilah tersebut merujuk pada posisi atau jabatan yang diisi sementara untuk mengatasi kekosongan jabatan di pemerintahan pusat maupun daerah.  Dalam artikel ini, kita akan mengulas definisi dan tugas masing-masing jabatan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Pelaksana Tugas, atau yang biasa disingkat Plt, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Jabatan Plt dapat berasal dari internal instansi atau lembaga tersebut, namun dalam beberapa kasus, pilihan eksternal juga mungkin. Tugas utama Plt adalah menjalankan tugas sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh pejabat definitif yang berhalangan tetap. Meskipun memiliki tanggung jawab penting, Plt tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsinya lebih bersifat sementara hingga ada pengangkatan pejabat definitif yang baru. Pejabat Sementara (Pjs) Singkatan Pjs merujuk pada Pejabat Sementara, yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara melansir dari Bone. Kondisi ini bisa terjadi karena cuti, sakit, atau tugas luar kota yang memaksa pejabat definitif untuk sementara meninggalkan jabatannya. Pjs dapat berasal dari internal instansi atau lembaga yang sama atau dari luar. Pjs memiliki tanggung jawab yang mirip dengan Plt, yaitu menjalankan tugas sehari-hari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Namun, seperti Plt, Pjs tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan strategis. Peran Pjs juga bersifat sementara hingga pejabat definitif dapat kembali menjalankan tugasnya. Pelaksana Harian (Plh) Pelaksana Harian atau Plh merupakan jabatan yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara dalam jangka waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari satu bulan. Plh umumnya dijabat oleh pejabat struktural yang berada di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara. Meskipun waktu penunjukannya singkat, Plh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sama seperti Plt dan Pjs, Plh tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsi Plh lebih bersifat menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan publik selama kekosongan jabatan. Setelah periode penunjukan berakhir, pejabat definitif yang bersangkutan diharapkan kembali mengemban tanggung jawabnya. Penjabat Kepala Daerah (Pj Kepala Daerah) Dikutip dari Kumparan, Penjabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah adalah jabatan khusus yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggantikan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau berakhir masa jabatannya. Pj Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah. Pj Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, kecuali dalam hal pencalonan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum. Tugas Pj Kepala Daerah mencakup pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan administratif wilayah tersebut. Penunjukan Pj Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dalam situasi kekosongan jabatan. Kesimpulan Keempat istilah tersebut, yaitu Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah, memiliki perbedaan definisi dan tugas masing-masing. Plt dan Pjs umumnya mengisi kekosongan jabatan di tingkat instansi atau lembaga, sementara Plh memiliki peran yang lebih singkat dalam situasi kekosongan yang bersifat sementara. Pj Kepala Daerah memiliki tugas yang lebih besar, menggantikan kepala daerah definitif dengan tanggung jawab penuh. Dalam menjalankan tugasnya, keempat jabatan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan menempati peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Meskipun hanya bersifat sementara, peran mereka sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan stabilitas kebijakan dalam suatu instansi atau daerah. FAQ:

hand, man, watch

Contoh, Syarat, dan Cara Membuat Akta Penegasan PT Perorangan Terbaru 2024

MenjadiPengaruh.com – Membuat akta adalah langkah awal dalam proses hukum untuk mendirikan perusahaan terutama dalam proses pengesahannya. Sertifikat ini diperlukan oleh semua bisnis dan menjadi syarat dasar untuk melanjutkan proses dokumen seperti NPWP atau SKDP.  Akta Penegasan PT Perorangan, merupakan persyaratan utama dan merinci informasi penting seperti nama perusahaan, pengurus, lokasi, permodalan, pemegang saham, dan sistem kepengurusan. Akta Perseroan Perorangan adalah dokumen hukum yang dibuat langsung oleh notaris, mengacu pada pasal 1870 KUH (Kitab UU Hukum Perdata) dan pasal 165 HIR. Dokumen ini memiliki kekuatan mengikat dan mutlak.  Lebih lanjut, akta ini merupakan dokumen orisinil yang langsung mencatat peristiwa atau kejadian tertentu, dan disiapkan dihadapan pejabat tinggi seperti hakim, beskal, atau notaris sebagai bukti yang sah. Apa Fungsi Akta Penegasan PT Perorangan? Melansir dari RidwanInstitute, akta penegasan PT Perorangan memiliki peran penting sebagai dokumen legal yang menandai berdirinya sebuah usaha. Fungsi utamanya dapat diuraikan sebagai berikut: Penjamin Proses Jual Beli Bukti Asli Ketentuan Resmi Nilai Sosial Nilai sosial menjadi aspek penting dalam pernyataan PT Perorangan. Berdasarkan perspektif sosiologi dan peran sosial dari setiap subjek perilaku, notaris harus menanggung biaya sekitar 5 juta sebagai komitmen terbesar.  Sertifikat konfirmasi PT Perorangan atau Perseroan Perorangan menjadi sangat esensial untuk proses pendaftaran di pemerintah daerah, bergabung dengan asosiasi, membuka rekening bank, dan keperluan lainnya. Sertifikat ini menjadi krusial ketika lembaga belum sepenuhnya mendukung keberadaan PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Apa Saja Syarat Membuat Akta Penegasan PT Perorangan? Persyaratan untuk membuat akta penegasan PT Perorangan meliputi: Surat Pernyataan Mandiri Menkumham PT Perorangan Surat Pengesahan Menkumham PT Perorangan Foto atau softcopy NPWP pendiri Foto atau softcopy KTP pendiri Foto atau softcopy NPWP PT Perorangan Selain persyaratan di atas, pendiri PT Perorangan juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti: Rencana Anggaran Dasar PT Perorangan Berisi ketentuan dasar perusahaan seperti nama, modal dasar, bidang usaha, dan sistem kepengurusan. Rencana Anggaran Kerja PT Perorangan Dokumen yang merinci rencana kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PT Perorangan Merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semua dokumen tersebut dapat diserahkan kepada notaris yang telah ditunjuk untuk menyusun akta penegasan PT Perorangan. Berapa Biaya Pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan? Biaya untuk membuat akta penegasan PT perorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pemohon dan notaris yang dipilih mengutip dari Riviera. Biasanya, biaya untuk akta penegasan PT Perorangan di Indonesia bervariasi sekitar Rp1 juta hingga Rp 5 juta. Komponen biaya melibatkan beberapa aspek, antara lain: Penting untuk diingat bahwa biaya ini dapat berbeda di setiap daerah dan dapat berubah seiring waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya termasuk: Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi notaris di wilayah setempat. FAQ:

smiling man beside cups

Apakah CV Termasuk Badan Usaha Perseorangan? Berikut Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Apakah CV itu termasuk badan usaha persorangan? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pengusaha yang ingin mengurus legalitas untuk usahanya. Saat ini, pengusaha punya banyak pilihan untuk membuat usahanya menjadi legal. Contohnya bisa pakai PT Biasa atau Reguler, Commanditaire Vennootschap atau CV, dan yang terbaru ada PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Nah, PT Perorangan sendiri sering jadi pilihan bagi para pengusaha yang ingin punya legalitas secara mandiri agar Ia dapat memegang kendali penuh atas bisnisnya. Oleh karena itu, mulai muncul pertanyaan apakah CV juga termasuk legalitas perseorangan? Untuk menjawabnya, mari kita ulas di bawah ini. CV Bukan Badan Usaha Perseorangan, Kenapa? CV, sebagai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, tidak memiliki status badan hukum. Ini berarti bahwa CV tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dilansir dari EasyBiz. Sebaliknya, badan usaha perseorangan memiliki status badan hukum, menjadikannya entitas yang terpisah dari pemiliknya. Salah satu konsekuensi langsung dari perbedaan status badan hukum ini adalah pemisahan harta kekayaan. CV tidak memiliki pemisahan antara harta pribadi para sekutu dengan harta usaha CV.  Artinya, jika terjadi kerugian usaha, para sekutu CV dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan badan usaha perseorangan, di mana harta pribadi pemiliknya tidak terlibat dalam tanggung jawab atas kerugian usaha. Keuntungan dari memiliki status badan hukum pada badan usaha perseorangan meliputi perlindungan harta pribadi pemilik dari risiko bisnis.  CV mungkin menawarkan fleksibilitas dan keuntungan lain dalam pengelolaan bisnis bersama, tetapi dengan risiko tanggung jawab yang lebih besar. Cara Mendirikan CV Secara Umum Mengutip OfficeNow,mendirikan sebuah CV (Commanditaire Vennootschap) di Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang perlu diikuti sebagai berikut: 1. Menentukan Pendiri CV CV harus didirikan oleh setidaknya dua orang, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab langsung atas pengelolaan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. 2. Menyiapkan Data Pendirian CV Persiapkan data berikut sebelum memulai proses pendirian CV: 3. Pembuatan Akta Pendirian Notaris Akta pendirian CV harus dibuat di hadapan seorang notaris. Akta ini harus mencakup semua informasi yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Penandatanganan oleh Para Pendiri CV Setelah akta pendirian dibuat, semua pendiri CV harus menandatanganinya. 5. Menentukan Jenis Kegiatan Sesuai dengan KBLI Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebuah sistem klasifikasi kegiatan ekonomi. 6. Mengurus NIB OSS Dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendaftarkan usaha ke instansi pemerintah. 7. Mengurus SKT Pajak Peroleh Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjalankan kegiatan usaha. 8. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR Apabila lokasi usaha berada di wilayah perkotaan, pastikan untuk menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebuah dokumen yang mengatur tata ruang di suatu wilayah. Tips Mendirikan CV dengan Cepat, Mudah, dan Murah Panjang sekali bukan proses untuk mendirikan CV? Belum lagi kendala di tengah prosesnya seperti penentuan KBLI, akses ke akun OSS, dan pengurusan akta pendirian. Namun, kamu gak perlu khawatir karena ada tips dan trik mengurus CV dengan cepat, mudah, dan murah. Kamu bisa menggunakan jasa pembuatan CV dari menjadipengaruh.com. Di sini, kamu tinggal setor NPWP dan KTP saja, maka CV kamu bisa langsung jadi. Termasuk berbagai pemberkasannya seperti: – Akta Pendirian – SK Kemenkumham – NPWP + SKT Pajak BAdan – NIB (SIUP, TDP, SKU) – Sertifikat Standar – Bonus Pembukaan Rekening Badan – dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dengan klik link DI SINI! FAQ:

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields