logo legal menjadi pengaruh

Category: Legalitas

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

man writing on paper

Contoh KBLI Single Purpose Apa Saja? Simak Ketentuan Lengkapnya

MenjadiPengaruh.com – KBLI Single Purpose merupakan daftar bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memperbolehkan pelaku usaha hanya fokus pada satu jenis kegiatan usaha saja, tanpa campur tangan dalam bidang usaha lain.  Prinsipnya, mereka hanya diperbolehkan menjalankan satu bidang usaha yang sesuai dengan ketentuan KBLI yang bersangkutan. Aturan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  — Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan memastikan bahwa pelaku usaha memiliki keahlian yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha yang dipilihnya. Apa Saja Usaha yang Termasuk KBLI Single Purpose? Beberapa contoh usaha yang masuk dalam kategori KBLI Single Purpose meliputi: Selain contoh-contoh di atas, ada ratusan lebih KBLI Single Purpose yang ada.  Daftar lengkapnya dapat diakses melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). — NIB: Definisi dan Manfaatnya Ada beberapa kriteria yang menentukan apakah suatu bidang usaha termasuk dalam KBLI Single Purpose: Penerapan ketentuan KBLI Single Purpose oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar, serta memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kompetensi dan izin yang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Apa Saja KBLI yang Tidak Boleh Digabung? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tidak boleh digabungkan yaitu yang termasuk dalam kategori “Single Purpose”. Selain itu, bidang usaha khusus yang hanya dapat menjalankan satu kegiatan usaha saja dan tidak dapat dicampur dengan jenis kegiatan usaha lainnya di OSS juga tidak boleh digabung. Contohnya, KBLI perdagangan besar dengan KBLI perdagangan eceran tidak dapat digabungkan Hal ini juga berlaku untuk KBLI dalam sektor kesehatan dan sektor pengangkutan. Jadi, KBLI yang termasuk dalam kategori “Single Purpose” tidak boleh digabung dengan KBLI lainnya — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklasifikasikan jenis-jenis perizinan sebagai Single Purpose, yang tidak dapat digabungkan dengan perizinan lainnya. Mengutip dari TaxLegal, berikut beberapa sektor perizinan yang termasuk dalam kategori ini: I. Sektor Kesehatan dengan jenis perizinan: II. Sektor Perhubungan dengan jenis perizinan: III. Sektor Kominfo dengan jenis perizinan: FAQ:

SELENGKAPNYA
person using phone and laptop

Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih

MenjadiPengaruh.com – PT Perorangan merupakan jenis legalitas usaha yang didirikan oleh satu orang saja dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Walaupun hanya dimiliki oleh satu orang, PT Perorangan memiliki perbedaan dengan perusahaan perorangan yang tidak diakui sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perseroan perorangan. Oleh karenanya, PT Perorangan saat ini sering dipakai oleh calon pengusaha sebagai legalitas bisnisnya. Namun, memilih nama PT Perorangan tidak boleh sembarang. Kamu harus cek terlebih dahulu ketersediaan nama PT-nya. Jangan sampai memilih nama yang sudah digunakan atau mirip dengan pihak lain. — Rekening Giro vs Tabungan: Apa Bedanya? Jangan Sampai Salah Apa Saja Syarat Nama PT? Dalam menentukan nama PT, ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2011. Berikut adalah syarat-syarat tersebut yang perlu diperhatikan mengutip dari KontrakHukum: — Alasan Pencabutan SP-PIRT dalam Industri Pangan Bagaimana Cara Cek Nama PT Perorangan? Dalam era digital, memastikan kelegalan dan status suatu PT perorangan bisa dilakukan dengan mudah melalui beberapa platform online resmi.  Berikut adalah langkah-langkahnya melansir dari Riviera:: 1. KemenkumHam – NSWI 2. Web OJK 3. Website Kominfo Kumpulan Ide Nama PT dari Berbagai Industri Industri Teknologi Informasi (TI): PT Inovasi Digital Harmoni PT Solusi Cerdas Teknologi PT Kreatifitas Kode Unggul PT Jaringan Maju Mandiri PT Teknologi Terkini Indonesia — Mengenal apa Itu Firma Industri Kuliner: PT Rasa Nusantara Lezat PT Kuliner Kreatif Andalan PT Gourmet Boga Utama PT Aromatik Rasa Sejati PT Kreasi Rasa Masa Depan Industri Fashion: PT Elegansi Mode Dinamis PT Trendsetter Fashion Mandiri PT Kreatifitas Busana Nusantara PT Gaya Berkelas Modern PT Mode Berkualitas Inspiratif Industri Energi Terbarukan: PT Energi Hijau Mandiri PT Inovasi Sumber Energi PT Panorama Energi Bersih PT Tenaga Terbarukan Nusantara PT Solaris Energi Dinamis Industri Pendidikan: PT Edukasi Kreatif Nusantara PT Pusat Pembelajaran Mandiri PT Inovasi Pendidikan Cerdas PT Inspirasi Belajar Unggul PT Akademi Pengetahuan Maju Industri Kesehatan: PT Harmoni Kesehatan Sejahtera PT Terapi Medika Inovatif PT Kesehatan Prima Nusantara PT Solusi Medis Modern PT Pelayanan Kesehatan Unggul Industri Pariwisata: PT Destinasi Wisata Terkini PT Petualangan Eksotis Nusantara PT Wisata Impian Mandiri PT Layanan Tur Terbaik PT Ekspedisi Alam Asli Industri Manufaktur: PT Produksi Maju Mandiri PT Manufaktur Kreatif Nusantara PT Teknologi Produksi Unggul PT Inovasi Manufaktur Modern PT Karya Manufaktur Terdepan FAQ:

SELENGKAPNYA
person writing on paper

Apa Itu KKPR? Definisi, Contoh, dan Cara Pengurusannya di OSS

MenjadiPengaruh.com – Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan jenis izin baru yang menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam proses perizinan berusaha.  Dikutip dari Simtaru, KKPR tidak hanya mengatur padanama izin, tetapi juga pada konsep dan prosedur perizinan berusaha secara keseluruhan.  Regulasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  KKPR berperan sebagai perizinan dasar yang harus diurus sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha.  Selain itu, KKPR juga diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG). — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Apa Saja Dasar Hukum KKPR? – UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; – UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang; – UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan; – UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja; – PP No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; – PP No.21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang; – Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Apa Saja Contoh KKPR? Berikut adalah beberapa contoh penerapan KKPR dalam berbagai kegiatan: 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemohon IMB harus terlebih dahulu mengajukan permohonan KKPR kepada pemerintah daerah. Biasanya, IMB diperlukan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau membongkar bangunan. 2. Alih Fungsi Lahan Proses perubahan penggunaan lahan dari satu kepentingan ke kepentingan lain memerlukan permohonan KKPR sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. 3. Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Pemegang hak atas tanah yang ingin mengubah pemanfaatan tanah harus mengajukan permohonan KKPR sebelum memperoleh IPPT dari pemerintah daerah. 4. Sertifikat Tanah Pengajuan permohonan KKPR juga diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). — Survei PKP: Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan? Contoh KKPR untuk Kegiatan Non-Berusaha: Contoh KKPR untuk Kegiatan Berusaha: Bagaimana Cara Membuat KKPR di OSS? Dilansir dari laman resmi DPUPR, berikut tata cara mengurus KKPR melalui OSS: — Pendirian PT Perorangan Apa Perbedaan KKPR dan PKPR? KKPR (Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PKKPR (Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) memiliki perbedaan dalam beberapa aspek: Ketentuan dan Tahapan Kelengkapan Pendaftaran Persyaratan Penerbitan Verifikasi Otomatis Tarif PNBP FAQ:

SELENGKAPNYA
man in blue jacket and blue denim jeans wearing gray cap

Perbedaan PKWT dan PKWTT Bagi Pekerja: Panduan Lengkap

MenjadiPengaruh.com – Dalam Pasal 1 Ayat 14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang meliputi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.  Perjanjian kerja ini bertujuan memberi perlindungan kepada pekerja dan perusahaan, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum, terdapat dua jenis perjanjian kerja utama, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Ketenagakerjaan (Disnakertrans) PKWT dapat didasarkan pada jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada status hubungan kerja dan durasi kontrak. Namun, perbedaan antara PKWT dan PKWTT tidak hanya terbatas pada status dan durasi kontrak, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain.  — Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Untuk memahami perbedaan tersebut dengan lebih mudah, dapat dilihat dalam penjelasan di bawah! Apa Perbedaan Antara PKWT dan PKWTT? Melansir Tokopedia, berikut merupakan perbedaan mendasar antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang perlu dipahami: 1. Durasi Waktu – PKWT memiliki durasi waktu tertentu yang telah ditentukan sejak awal, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN.IV/2004. – PKWTT tidak memiliki batasan waktu dan berlangsung hingga pekerja pensiun, meninggal dunia, atau mengajukan resign. 2. Proses PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) – Pekerja dengan PKWT dapat mengalami PHK tanpa melibatkan Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). – Pekerja dengan PKWTT, jika mengalami PHK, dapat melibatkan LPPHI untuk menengahi permasalahan tersebut. 3. Uang Pesangon – Pekerja PKWT tidak berhak mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan setelah PHK. – Pekerja PKWTT berhak menerima uang pesangon setelah mengalami PHK. —Sekilas Mengenai NPWP Badan 4. Masa Percobaan – Pekerja PKWT tidak menjalani masa percobaan, karena durasi kerja sudah ditetapkan sejak awal. – Pekerja PKWTT dapat menjalani masa percobaan untuk menilai kinerja sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. 5. Bentuk Perjanjian Kerja – PKWT harus dituangkan dalam kontrak tertulis dengan huruf latin dan dalam Bahasa Indonesia. – PKWTT dapat berupa kontrak tertulis atau lisan. 6. Pencatatan Instansi Ketenagakerjaan – Perusahaan yang menerapkan PKWT wajib mencatatkan pekerjanya di Instansi Ketenagakerjaan. – Pekerja dengan PKWTT tidak perlu dicatatkan di Instansi Ketenagakerjaan oleh perusahaannya. — Ayo Mulai Bisnis Online-mu Sekarang! Lebih Baik PKWT atau PKWTT? Secara umum, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dianggap lebih menguntungkan karena memberikan jaminan kesejahteraan dan stabilitas kerja.  PKWTT menawarkan durasi kerja yang tidak terbatas, keamanan pekerjaan jangka panjang, dan hak-hak seperti uang pesangon dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini menciptakan lingkungan kerja stabil dan perlindungan finansial bagi karyawan. Di sisi lain, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dipilih oleh yang ingin fleksibilitas dalam berbagai pengalaman kerja. PKWT cocok untuk proyek khusus atau pekerjaan dengan durasi tertentu dilansir dari InsertLive. Meskipun tidak menawarkan jaminan kesejahteraan jangka panjang, PKWT bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mencoba berbagai pekerjaan atau mendapatkan pengalaman di berbagai lingkungan. Sementara PKWTT memberikan stabilitas dan hak-hak besar, PKWT memberi kesempatan untuk peluang baru dan pengembangan keterampilan di berbagai konteks.  Pilihan antara keduanya tergantung pada fase karir, tujuan pribadi, dan preferensi karyawan.  — Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Punya NIB? Karyawan perlu memahami kebutuhan mereka dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan mereka terhadap karir dan kesejahteraan. Contoh PKWT dan PKWTT:Surat Kontrak Kerja Karyawan Surat kontrak kerja memiliki beberapa komponen penting sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa unsur tersebut dikutip dari Talenta:: Selain itu, HR perlu memperhatikan aspek lain seperti: Semua informasi ini perlu disusun dengan cermat dalam surat kontrak untuk memberikan kejelasan dan kerangka kerja yang baik bagi hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. — Mengenal Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa PKWT UU Cipta Kerja: Peraturan Kontrak Karyawan Terbaru Perubahan terkait karyawan kontrak dalam Perpu Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 80 Angka 15, mengatur bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat diterapkan pada pekerjaan khusus yang oleh jenis, sifat, atau kegiatannya diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu tertentu. Berikut merupakan ringkasan dari ketentuan tersebut. 1. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang selesai dalam waktu tertentu, seperti pekerjaan sekali selesai, sementara, musiman, terkait produk baru, atau bersifat tidak tetap. 2. Jangka waktu maksimal PKWT adalah 5 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kesepakatan. 3. Ada perbedaan antara PKWT berdasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan. Dalam kasus selesainya pekerjaan, kontrak dapat diperpanjang sampai pekerjaan selesai. 4. Uang kompensasi diberikan saat PKWT berakhir, proporsional dengan masa kerja karyawan. 5. Tidak ada masa percobaan dalam PKWT. Jika disyaratkan, masa percobaan dianggap tidak ada. 6. Kontrak PKWT harus tertulis, dicatatkan secara daring, dan memuat informasi penting seperti identitas perusahaan, jenis pekerjaan, upah, hak, kewajiban, dan lainnya. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap hubungan kerja karyawan kontrak dengan batasan waktu yang lebih jelas dan perlindungan hak kompensasi melansir Gadjian. fAQ:

SELENGKAPNYA
a couple of women sitting on a couch

Perbedaan Direktur dan Komisaris dalam Perusahaan, Penjelasan Lengkap

MenjadiPengaruh.com – Direktur dan komisaris memegang peran yang sangat penting dalam struktur perusahaan seperti perseroan terbatas (PT) Meski keduanya punya tugas dan wewenang yang berbeda, tapi direktur dan komisaris punya hubungan yang saling terkait erat. Direksi berfungsi sebagai organ yang memiliki penuh kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola perseroan guna mencapai tujuan sesuai dengan maksud dan arah perusahaan sampai ke anggaran dasarnya. Wewenang direksi mencakup merumuskan dan menjalankan kebijakan perusahaan, mengelola serta mengembangkan perusahaan, mengambil keputusan terkait investasi dan pembiayaan, menjalin hubungan dengan pihak eksternal, serta mewakili perusahaan dalam forum hukum. Sementara itu, komisaris berperan sebagai pengawas kebijakan pengurusan, memantau jalannya pengurusan secara umum, baik terkait perseroan maupun usaha perseroan. —Ini Dia Hak dan Kewajiban Direksi Menurut Undang-Undang PT Komisaris juga bisa memberikan nasihat kepada direksi untuk perbaikan operasional dan manajemen perusahaan dikutip dari Store2go. Tugas dan wewenang komisaris mencakup pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan, memberikan konsultasi kepada direksi, mewakili pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan kekayaan perusahaan, serta menyelidiki dan menyidik tindakan yang dilakukan oleh direksi. Siapa yang Lebih Tinggi Komisaris atau Direktur? Lantas, siapa yang punya kedudukan lebih tinggi di perusahaan? Dalam struktur perusahaan, jabatan komisaris umumnya dianggap lebih tinggi daripada direktur karena mereka bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh operasional perusahaan, termasuk kebijakan dan tindakan yang diambil oleh direksi dilansir Detik. Meskipun memiliki posisi lebih tinggi, komisaris juga harus bertanggung jawab seperti direksi dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan perusahaan.  Jika dewan komisaris terdiri dari beberapa individu, biasanya ada komisaris utama atau presiden komisaris yang memimpin fungsi pengawasan. — Fungsi dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Peran komisaris tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga melibatkan memberikan nasihat strategis kepada direksi agar kebijakan perusahaan sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan mengutip DailySocial. Apakah CEO dan Direktur Utama Itu Sama? CEO atau Chief Executive Officer, berbeda dengan direktur dalam peran dan tanggung jawabnya.  Umumnya, CEO bertanggung jawab atas keputusan strategis dan tingkat tinggi di perusahaan besar, mempengaruhi pertumbuhan serta membentuk budaya perusahaan.  Tugas harian dari CEO yaitu mengatur pengembangan strategi, pembangunan organisasi, dan motivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. — Mengenal Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa CEO di perusahaan kecil atau startup mungkin terlibat lebih langsung dalam operasional karena keterbatasan anggota.  Meski sering terlihat dalam pertemuan atau rapat, CEO sebenarnya hanya memastikan keseluruhan perusahaan berjalan lancar dengan memahami laporan dari tiap-tiap divisi. Di sisi lain, tugas direktur biasanya terlibat langsung dalam operasional harian. Tugas harian direktur bisa meliputi berinteraksi dengan karyawan, dan menjalankan perintah dari CEO. Selain itu, direktur juga bertanggung jawab kepada pemegang saham menurut Alphajwc. Meskipun di Indonesia CEO dan direktur utama bisa dijabat oleh orang yang sama, umumnya, CEO lebih berfokus pada strategi dan manajemen, sementara direktur lebih pada eksekusinya. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara CEO dan direktur dapat disederhanakan sebagai konseptor (CEO) dan eksekutor (direktur), dengan CEO memiliki tanggung jawab lebih strategis dan tingkat tinggi.  Dalam struktur perusahaan, jabatan CEO biasanya lebih tinggi dari direktur. CEO membawahi langsung beberapa direktur seperti direktur operasional, pemasaran, dan lainnya dalam dewan direksi. — Pendirian PT Perorangan Apa Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen? Komisaris memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pengelolaan, operasional, dan usaha perseroan. Tugasnya mencakup mengawasi jalannya manajemen serta memberikan saran kepada direksi. Sementara itu, komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki keterkaitan keuangan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, atau keterkaitan manajemen dengan direksi, pemegang saham pengendali, atau pihak terafiliasi melansir OCBC. Agar lebih mudah, dapat kamu lihat tabel di bawah ini: — PT dan CV, Mana Yang Lebih Baik? FAQ:

SELENGKAPNYA
printing machine

Apa Bentuk Badan Hukum Perusahaan Pers? CV, PT Perorangan, atau PT Reguler? Ini Aturannya

MenjadiPengaruh.com – Banyak perusahaan atau media pers yang ingin mendirikan legalitasnya agar bisa mendaftar ke Dewan Pers. Karena pendirian PT Reguler terbilang relatif lebih mahal, akhirnya banyak pengusaha media yang coba mendaftarkan perusahaan menjadi CV atau PT Perorangan (Perseroan Perorangan). Namun, apakah ini diperbolehkan dalam undang-undang? Serta apakah Dewan Pers menerima media dengan legalitas CV atau PT Perorangan? — Fungsi dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Simak berikut ini aturannya. Pernyataan dari Dewan Pers Dewan Pers menjelaskan bahwa badan hukum perusahaan pers yang diperbolehkan mendirikan media cetak, elektronik, dan siber adalah Perseroan Terbatas (PT) atau PT Reguler. “Perusahaan perseorangan tidak boleh, ya,” kata Ninik Rahayu, anggota Dewan Pers kepada sekitar 50 pemimpin media siber, dalam rapat pendampingan menuju verifikasi administratif dan faktual, Jumat (13/1/2023), dilansir dari BeritaKaltim. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengatur bahwa badan hukum yang dapat mendirikan perusahaan pers adalah PT dan Koperasi untuk tujuan komersil, sementara yayasan ditujukan untuk tujuan non-komersial.  Namun, Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan istilah “perusahaan PT perseorangan,” yang menimbulkan kebingungan terkait persyaratan mendirikan perusahaan pers. Lebih lanjut, Ninik menjelaskan bahwa perusahaan perseorangan dimaksudkan untuk memudahkan pelaku usaha UMKM dalam mendirikan perusahaan, sementara untuk perusahaan pers, hal ini tidak diizinkan. Di lain sisi, Ninik Rahayu juga membahas kerjasama antara media di daerah dengan pemerintah daerah.  Dewan Pers berencana untuk mengirim surat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri agar kerjasama pemberitaan pemerintah dilakukan dengan perusahaan yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Ninik menekankan bahwa dalam hal akses informasi, tidak boleh ada pembatasan atau larangan terkait pemberitaan.  Namun, terkait aspek bisnis, aturan diperlukan agar pemerintah bekerjasama dengan perusahaan pers yang terpercaya dan sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. — Syarat dan Prosedur Pendirian CV (Persekutuan Komanditer) Bagaimana dengan CV untuk Perusahaan Pers? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), perusahaan pers diwajibkan memiliki badan hukum Indonesia.  Badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan pers meliputi Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Perlu dicatat bahwa Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan bentuk usaha yang tidak memiliki badan hukum dikutip dari Okbank. Oleh karena itu, CV tidak diizinkan untuk mendirikan perusahaan pers. Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 juga menegaskan bahwa perusahaan pers harus memiliki badan hukum Indonesia, termasuk PT, Koperasi, atau Yayasan.  Oleh karena itu, CV tidak dapat mengajukan pendaftaran ke Dewan Pers sebagai perusahaan pers.  Dewan Pers hanya menerima pendaftaran dari entitas yang berbadan hukum, seperti PT, Koperasi, atau Yayasan.

SELENGKAPNYA
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Ini Dia Hak dan Kewajiban Direksi Menurut Undang-Undang PT

MenjadiPengaruh.com – Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang penuh dan tanggung jawab atas pengelolaan perseroan demi kepentingan dan tujuan yang telah ditetapkan.  Mereka menjadi perwakilan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan. Mengutip Phapros, Tugas Direksi mencakup kepemimpinan dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan, serta pengaturan pola pembagian tugas di antara anggotanya.  Mereka juga memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan, menyusun rencana pengembangan, rencana kerja, dan anggaran tahunan, serta menyusun berbagai laporan dan dokumen sesuai dengan standar yang berlaku. — Fungsi dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Danareksa, direksi juga diberikan tanggung jawab untuk memastikan pemeliharaan pembukuan dan administrasi perusahaan, membuat dan melaporkan laporan keuangan, serta memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pemegang saham lainnya.  Mereka memiliki peran penting dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis, membangun sistem manajemen risiko, dan melibatkan diri dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, melansir dari DinamikaHukum, direksi juga diharapkan untuk melaporkan informasi relevan kepada Dewan Komisaris, memastikan tanggung jawab sosial perusahaan, dan melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS. — PT dan CV, Mana Yang Lebih Baik? Direksi Terdiri dari Apa Saja? Struktur Dewan Direksi tidak diatur secara seragam, tetapi umumnya terdiri dari posisi-posisi seperti Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasi, dan Direktur Sumber Daya Manusia.  Posisi-posisi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan, seperti adanya Direktur Corporate Banking di perusahaan perbankan. Setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab yang unik. Dikutip dari Esgi, beberapa tanggung jawab umum dari posisi Direksi dalam perusahaan publik termasuk: Meskipun peran dan tanggung jawab masing-masing direktur dapat bervariasi, struktur ini memberikan gambaran umum tentang peran dan tanggung jawab yang biasanya terkait dengan posisi Direksi dalam perusahaan publik. — Sekilas Tentang Persekutuan Komanditer (CV) Apa Saja Tanggung Jawab Direksi Menurut UU PT? Direksi, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), memiliki dua bentuk tanggung jawab, yakni terhadap perseroan dan terhadap pihak ketiga. Tanggung Jawab Direksi kepada Perseroan Direksi wajib bertanggung jawab sepenuhnya kepada perseroan dalam pengurusan perseroan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Tanggung jawab ini mencakup: — Pendirian PT Perorangan Tanggung Jawab Direksi kepada Pihak Ketiga Direksi juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas tindakannya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga mengutip dari DinamikaHukum.  Tanggung jawab ini dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Contohnya mencakup: — Mengenal Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa Dalam mengurangi risiko tanggung jawab, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh direksi meliputi menjalankan tugas dengan itikad baik, mematuhi regulasi, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, serta melakukan asuransi tanggung jawab direksi. FAQ:

SELENGKAPNYA
red and white line illustration

Cara Daftar TikTok Shop: Syarat dan Langkah Isi Nomor Izin Usaha

MenjadiPengaruh.com – Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa di Kementerian Perdagangan, Rifan Ardianto, memberikan panduan mengenai langkah-langkah mengurus izin e-commerce, salah satunya nomor izin usaha TikTok.. Langkah-langkah tersebut melibatkan memiliki badan hukum Indonesia dengan skala usaha Menengah dan Besar, mendapatkan KBLI nomor 63122 untuk pengelola platform e-commerce, mendaftar NIB melalui www.oss.go.id, mengurus UMKU, dan khususnya, memperoleh TDPSE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Selain itu, Pelaku Usaha diwajibkan mengajukan Perizinan Berusaha SIUPMSE sebagai bagian dari proses izin e-commerce. — 6 Kesalahan Membuat Landing Page Cara Daftar dan Isi Nomor Usaha TikTok Shop TikTok Shop adalah layanan hasil kerja sama antara TikTok dan platform pembuat toko online, Shopify.  Layanan ini memungkinkan pengguna TikTok untuk menelusuri, memilih, dan membeli barang tanpa meninggalkan aplikasi TikTok menurut Narasi.  TikTok Shop diperkenalkan pada Agustus 2021 di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, dan kini telah tersedia di banyak negara termasuk Indonesia. — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar sebagai penjual di TikTok Shop dilansir InfoKomputer:: Bagaimana Cara Mendapatkan Nomor Izin Usaha TikTok? Dikutip Ginee, untuk memperoleh Nomor Izin Usaha TikTok, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan akun TikTok Shop Anda melalui TikTok Shop Seller Center dengan mengikuti langkah-langkah berikut: Dokumen yang biasanya diminta meliputi KTP/SIM/paspor, NPWP (jika ada), SIUP/SITU/TDP (jika ada), serta Akta Pendirian Perusahaan (jika diperlukan). Selanjutnya, unggah dokumen-dokumen tersebut ke platform. — Survei PKP: Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan TikTok akan melakukan verifikasi dokumen dalam waktu 3-5 hari kerja. Setelah proses verifikasi selesai, Nomor Izin Usaha TikTok akan diberikan dan ditampilkan di profil toko Anda. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah untuk mendapatkan Nomor Izin Usaha TikTok: Agar proses ini berjalan lancar, pastikan informasi dan dokumen yang Anda berikan sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan persyaratan.  Jika mengalami kesulitan, Anda dapat menghubungi TikTok Seller Support untuk bantuan lebih lanjut. — 4 Kewajiban Setelah Mendirikan Perusahaan Agar Makin Cuan! Apa Syarat Berjualan di TikTok Shop? Menurut SasanaDigital, untuk mendaftar TikTok Shop, beberapa syarat harus dipenuhi, termasuk usia minimal 18 tahun, memiliki akun TikTok dengan setidaknya 2.000 pengikut, dan keaktifan dalam 28 hari terakhir dengan 50 tampilan video.  Selain itu, pengguna harus menggunakan versi aplikasi non-Lite TikTok, memiliki kartu identitas dan rekening bank, serta mematuhi ketentuan umum dan kebijakan privasi TikTok Shop. — Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Punya NIB? Proses pendaftaran melibatkan langkah-langkah berikut: Proses verifikasi dokumen biasanya memakan waktu sekitar satu hari, dan setelah selesai, pengguna dapat mulai menjual produk di TikTok Shop. FAQ: Cek informasi berikut untuk Anda yang membutuhkan jasa PT Perorangan terbaik di kota Anda:

SELENGKAPNYA
bankruptcy letter scrabble

Tata Cara Mengurus Proses Kepailitan Usaha: Prosedur Lengkap

MenjadiPengaruh.com – Kepailitan merupakan proses resmi penyelesaian konflik bisnis yang melibatkan pengadilan niaga.  Ringkasnya, kepailitan merujuk pada situasi di mana suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.  Proses kepailitan ini diatur oleh UU Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang sering disebut sebagai UUK 2004. — Perbedaan Marketing dan Selling dalam Bisnis Bagaimana Proses Kepailitan Usaha? Mengutip dari Kemenkeu, proses kepailitan usaha melibatkan serangkaian langkah hukum yang telah diatur Undang-undang di atas. Berikut adalah langkah-langkah umumnya:: Proses dimulai dengan pihak kreditur (pihak yang memiliki klaim atau tagihan terhadap debitur) mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan kepailitan. Jika memenuhi syarat, pengadilan akan menerbitkan perintah kepailitan. — Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Punya NIB? Setelah perintah kepailitan diterbitkan, akan dilakukan pengumuman kepada publik mengenai status kepailitan perusahaan atau individu tersebut. Pengadilan akan menunjuk kurator yang bertanggung jawab mengelola aset debitur dan mengurus proses kepailitan. Kurator melakukan inventarisasi terhadap semua aset dan hutang debitur. Aset yang diidentifikasi akan digunakan untuk membayar hutang-hutang yang ada. Setelah kepailitan dinyatakan, debitur kehilangan kewenangan untuk mengelola atau mengalihkan asetnya. Semua keputusan terkait aset dan bisnis menjadi tanggung jawab kurator. —Pengukuhan PKP: Tata Cara dan Pencabutan Dilakukan pertemuan kreditur untuk membahas rencana pembagian hasil penjualan aset dan penyelesaian hutang. Hasil penjualan aset digunakan untuk membayar kewajiban sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam UUK 2004. Jika semua kewajiban telah terpenuhi, pengadilan dapat memberikan pembebasan kepada debitur dari status kepailitan. — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Apa Saja Syarat Kepailitan? Melansir Siplawfirm, untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan atau agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan kepailitan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain: Ada Utang yang Jatuh Tempo Debitur memiliki utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi. Terdapat Pemenuhan Wajib Hukum Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pertimbangan Kewajiban Utang Utang yang dimiliki oleh debitur memiliki nilai yang cukup besar, dan besarnya utang ini sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam UUK 2004. — Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Ada Bukti Wanprestasi Pemohon kepailitan harus dapat memberikan bukti yang cukup bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Upaya Penyelesaian Damai Gagal Sebelum mengajukan permohonan kepailitan, pihak kreditur harus dapat menunjukkan bahwa telah ada upaya untuk mencapai penyelesaian damai, namun upaya tersebut gagal. Dua atau Lebih Kreditur Permohonan kepailitan biasanya harus diajukan oleh dua atau lebih kreditur yang memiliki tagihan atau klaim terhadap debitur. Pemenuhan Persyaratan Lainnya Permohonan kepailitan harus memenuhi persyaratan teknis dan substansial lain yang ditetapkan oleh UUK 2004, termasuk pembayaran biaya pengadilan dan dokumen pendukung yang lengkap. Cara Pengajuan Pailit Pribadi Mengutip dari Menpan, berikut tata cara mengajukan kepailitan secara pribadi: Apa Akibat dari Kepailitan? Menurut RendraTopan, akibat kepailitan melibatkan beberapa aspek, termasuk kehilangan hak pengelolaan dan pengurusan kekayaan oleh debitur.  Selain itu, perjanjian dan tuntutan hukum terkait harta pailit harus diajukan melalui kurator.  Selama kepailitan, tuntutan hukum terhadap debitur hanya dapat diajukan setelah didaftarkan.  Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah atau kendaraan tidak dapat dilaksanakan setelah kepailitan diucapkan.  Pekerja dapat memutuskan hubungan kerja, dan pembayaran utang harus dilakukan melalui harta pailit.  Beberapa perbuatan hukum debitor juga dapat dibatalkan untuk melindungi kepentingan kreditor.  Hibah, pembayaran utang, dan transaksi lainnya juga dapat diminta pembatalannya.  Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian kepailitan dan perlindungan terhadap hak kreditor.

SELENGKAPNYA
woman in dress holding sword figurine

10 Jenis Layanan Law Firm yang Perlu Kamu Ketahui

MenjadiPengaruh.com – Bagi banyak orang yang tidak berkecimpung dalam dunia hukum, istilah “law firm” mungkin masih membingungkan. Apa sebenarnya makna dari istilah ini dan apa peranannya dalam konteks hukum?  Untuk menjawabnya, mari kita kulik penjelasannya di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Definisi Law Firm Secara konsep, law firm dapat diartikan sebagai kemitraan usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu individu di bidang hukum.  Contohnya mencakup kantor advokat, praktek pengacara, atau lembaga hukum lainnya.  Terutama, firma hukum dapat terdiri dari sejumlah pengacara dengan tujuan memberikan nasihat hukum terkait hak dan tanggung jawab. Seorang pengacara dalam firma hukum memiliki tanggung jawab untuk mewakili klien dalam menyelesaikan kasus hukum, baik itu dalam ranah pidana maupun perdata.  Dalam menjalankan tugas ini, firma hukum memiliki kewenangan dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan.  Ini mencakup penanganan berbagai isu hukum di Indonesia, mengingat keterlibatan banyak pihak dalam kehidupan sebagai negara hukum. Apa Saja Jenis Law Firm? Mengutip Bursadvocates, fiirma hukum dapat dibedakan berdasarkan siapa yang mendirikannya, dan ada dua jenis utama: Partnership Law Firm Individu Firma Hukum Apa Perbedaan Law Firm dan Law Office? Dikutip CaraMantap, ada perbedaan dalam berbagai aspek dari law firm dan law office: Ukuran Fokus Hukum Sumber Daya Harga Apa Saja Tugas Law Firm? Law Firm atau Firma hukum Indonesia menyediakan berbagai layanan untuk membantu klien mereka.  Mengutip dari Voffice, ini mencakup: Apakah Law Firm Perlu NIB? Iya, firma hukum di Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini merupakan dokumen legal yang obligatory bagi semua bisnis yang beroperasi di negara tersebut, tanpa memandang ukuran atau jenis kegiatan usaha mengutip Aloysius Law Office. NIB berfungsi sebagai pengidentifikasi tunggal untuk bisnis dan menyederhanakan proses perolehan izin dan lisensi usaha. Kewajiban bagi firma hukum memiliki NIB diberlakukan sejak tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini menggantikan sistem sebelumnya yang memerlukan beberapa lisensi dan izin dengan sistem terintegrasi berbasis NIB. Untuk memperoleh NIB, firma hukum harus mendaftarkan bisnisnya melalui sistem Online Single Submission (OSS).  OSS adalah platform online terpusat yang memungkinkan bisnis untuk mengajukan dan mengelola izin dan lisensi usahanya. Setelah firma hukum memperoleh NIB, mereka dapat mengajukan izin atau lisensi usaha tambahan yang mungkin diperlukan.  NIB juga berfungsi sebagai bukti sah registrasi bisnis dan dapat digunakan untuk membuka rekening bank, mengakses layanan pemerintah, dan melakukan kontrak. — Waktunya Pengusaha Pakai Email Profesional! FAQ:

SELENGKAPNYA