Cara ganti data NPWP setelah pindah alamat

MenjadiPengaruh.com – Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada kebutuhan untuk mengganti alamat kita.

Situasi ini dapat muncul karena berbagai faktor, seperti relokasi ke rumah baru, perpindahan tempat kerja, atau bahkan perubahan tempat tinggal yang melibatkan perubahan domisili.

Saat kita mengalami perubahan alamat ini, ada hal yang tak boleh dilupakan, yaitu untuk memastikan bahwa informasi pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kita juga diperbarui. Mengapa ini penting?

Karena NPWP adalah identifikasi pajak penting yang digunakan oleh sistem pajak di Indonesia, dan memastikan bahwa data NPWP kita selalu akurat dan terkini sangatlah vital.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas dengan lebih rinci tentang cara mengganti data NPWP setelah mengalami perubahan alamat.

Kami akan menjelaskan langkah-langkahnya secara terperinci untuk membantu Anda melalui proses ini dengan mudah.

Cara Pindah Alamat NPWP Pribadi

Melansir dari OnlinePajak, agar proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih efisien, setiap Wajib Pajak, baik itu individu maupun perusahaan, perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan alamat atau lokasi domisili mereka.

Berikut cara pindah alamat NPWP pribadi yang bisa kamu lakukan:

Kunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP): Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah datang ke KPP tempat Anda terdaftar. Pastikan Anda pergi ke KPP yang sesuai dengan domisili terbaru Anda.
Ambil Formulir Pemindahbukuan Wajib Pajak: Setelah tiba di KPP, Anda dapat mendapatkan formulir pemindahbukuan wajib pajak di loket pelayanan. Ini adalah formulir yang akan Anda isi untuk mengganti alamat NPWP Anda.
Isi Formulir Pemindahbukuan Wajib Pajak: Isi formulir dengan cermat. Pastikan untuk mencantumkan informasi alamat baru Anda secara akurat. Ini penting agar informasi pajak Anda tetap up-to-date.
Lampirkan Dokumen yang Diperlukan: Selain formulir, Anda perlu melampirkan dokumen-dokumen tertentu. Dokumen yang umumnya dibutuhkan adalah:
Fotokopi KTP atau Paspor: Anda perlu menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Anda untuk verifikasi identitas Anda.
Fotokopi Kartu Keluarga: Fotokopi Kartu Keluarga juga dibutuhkan sebagai bukti alamat baru Anda.
Surat Keterangan Pindah Domisili (jika diperlukan): Dalam beberapa kasus, KPP mungkin memerlukan surat keterangan pindah domisili. Pastikan untuk mengecek kebijakan KPP tempat Anda mendaftar.
Serahkan Dokumen ke Petugas: Setelah Anda mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang diperlukan, serahkan semua dokumen tersebut ke petugas di loket pelayanan. Mereka akan memproses permintaan Anda dan memberikan petunjuk lebih lanjut.

Selain NPWP pribadi juga ada NPWP badan. Berikut pula informasi persyaratannya.

Cara Mengubah Alamat NPWP secara Online

Ternyata mengubah alamat NPWP bisa dilakukan secara online mengutip dari TaxCenterUNISKA.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pemindahan alamat NPWP secara online sesuai dengan PER-04/PJ/2020 Pasal 17:

Mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak: Untuk memulai proses pemindahan alamat NPWP secara online, Anda harus mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak. Formulir ini dapat diisi dan diajukan melalui Aplikasi e-Registration yang dapat diakses melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
Mengunggah Dokumen Pendukung: Selain mengisi formulir, Anda perlu mengunggah salinan digital (softcopy) dokumen pendukung melalui Aplikasi e-Registration yang sama. Dokumen-dokumen ini dapat mencakup bukti identitas dan bukti alamat baru Anda.
Penandatanganan Elektronik: Formulir Pemindahan Wajib Pajak yang telah Anda isi dan disampaikan melalui Aplikasi e-Registration akan dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital. Ini berarti formulir tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.
Notifikasi Melalui Email: Setelah Anda mengajukan permohonan pemindahan alamat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memberi tahu Anda melalui alamat email yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Pastikan alamat email yang Anda cantumkan dalam permohonan adalah yang valid, karena jika tidak, permohonan dianggap tidak diajukan.
Bukti Penerimaan Surat (BPS): Jika dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) secara elektronik. Ini merupakan bukti bahwa permohonan Anda telah diterima dan sedang dalam proses.

Apa Saja Formulir Perubahan Alamat NPWP?

Untuk mengubah alamat NPWP, terdapat dua formulir yang perlu Anda perhatikan:

Formulir Perubahan Data Wajib Pajak: Formulir ini digunakan untuk mengganti data Wajib Pajak, termasuk alamat. Anda memiliki opsi untuk mengisi formulir ini secara daring melalui situs web DJP Online atau melakukannya secara konvensional (offline) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Formulir Pemindahan Wajib Pajak: Formulir ini diperlukan jika Anda berencana untuk memindahkan domisili Wajib Pajak Anda ke KPP yang berbeda. Hal ini hanya diperlukan jika Anda mengalami perubahan alamat ke wilayah KPP yang berbeda.

Apa Saja Syarat Perubahan Alamat NPWP Badan?

Mengutip dari VOI, NPWP adalah sebuah nomor yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, dan nomor ini memiliki beberapa peran penting.

Nomor ini digunakan untuk tujuan administrasi perpajakan, dan bisa dianggap sebagai tanda pengenal serta identitas yang diperlukan ketika seorang wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam urusan perpajakan.

Dengan kata lain, NPWP adalah identifikasi kunci yang digunakan dalam semua urusan perpajakan, membantu memastikan bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Ketika seseorang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP, mereka diwajibkan untuk mengisi informasi pribadi, yang mencakup alamat terbaru mereka.

Oleh karena itu, jika ada perubahan alamat yang terjadi karena perpindahan domisili, wajib pajak perlu melaksanakan proses perubahan alamat pada NPWP mereka. Berikut syara merubah alamat NPWP badan:

Wajib Pajak Badan yang Pindah Alamat: Persyaratan ini berlaku jika badan usaha mengalami perubahan alamat.
Formulir Perubahan Data Wajib Pajak Badan: Anda perlu mengisi formulir ini dengan benar dan lengkap. Formulir ini dapat diunduh dari situs web DJP Online.
Dokumen Pendukung: Semua dokumen pendukung harus disertakan dalam bentuk fotokopi. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah:

Akta pendirian dan perubahan badan
NPWP badan
Surat keterangan domisili (jika diperlukan)
Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (jika diperlukan)
Fotokopi KTP dan NPWP dari direktur atau pengurus badan

Bagaimana Kalau Alamat NPWP Beda dengan KTP?

Pajakku menjelaskan, jika seorang Wajib Pajak mengalami perubahan tempat tinggal, tidak selalu diperlukan untuk mengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjelaskan bahwa dalam situasi di mana hanya terjadi perubahan alamat yang tidak sesuai dengan data yang sudah ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelumnya, seorang Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan relokasi data Wajib Pajak.

Dengan begitu, perubahan rincian alamat dapat tercatat tanpa perlu mengganti NPWP yang sudah ada.

Lalu bagaimana kalau alamat NPWP beda dengan KTP? Apa dampaknya?

Ada beberapa kemungkinan:

Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam administrasi pajak. Misalnya, pengiriman surat pemberitahuan pajak (SPT) atau surat ketetapan pajak (SKP) ke alamat yang salah.
Kemungkinan terjadinya kesulitan dalam mengurus pajak. Misalnya, jika Anda perlu datang ke kantor pajak untuk mengurus pajak, Anda harus membawa dokumen pendukung yang menunjukkan alamat Anda yang sebenarnya.
Kemungkinan terjadinya sanksi administrasi pajak. Misalnya, jika Anda tidak melaporkan SPT tepat waktu karena surat pemberitahuan pajak (SPT) dikirim ke alamat yang salah, Anda dapat dikenai sanksi administrasi pajak.

Untuk menghindari dampak-dampak tersebut, Anda sebaiknya segera mengubah alamat NPWP Anda agar sesuai dengan alamat KTP Anda. Anda dapat mengubah alamat NPWP secara online atau offline.

Butuh bantuan?

Konsultasi Pajak Bersama Kami

klik disini

FAQ:

Siapa saja yang wajib mengganti data NPWP setelah pindah alamat?

Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang pindah alamat wajib mengganti data NPWP.

Bagaimana cara mengganti data NPWP setelah pindah alamat?

Wajib Pajak dapat mengganti data NPWP melalui dua cara, yaitu secara online dan offline.
Cara online:
– Login ke e-Registration DJP.
– Pilih menu “Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak”.
– Isi formulir perubahan data NPWP.
– Unggah dokumen yang diperlukan.
– Klik “Simpan”.
– Tunggu proses verifikasi dari DJP.
Cara offline:
– Download formulir perubahan data NPWP dari website DJP.
– Isi formulir perubahan data NPWP.
– Lampirkan dokumen yang diperlukan.
– Kirim formulir dan dokumen yang diperlukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Apa saja dokumen yang diperlukan untuk mengganti data NPWP setelah pindah alamat?

Dokumen yang diperlukan untuk mengganti data NPWP setelah pindah alamat adalah:
– Formulir perubahan data NPWP
– Kartu NPWP
– KTP
– KK
– Surat keterangan pindah dari RT/RW
– Surat keterangan pindah dari kelurahan/desa
– Surat keterangan pindah dari kecamatan

Berapa lama proses perubahan data NPWP setelah pindah alamat?

Proses perubahan data NPWP setelah pindah alamat maksimal 14 hari kerja.

Apa yang harus dilakukan jika belum menerima kartu NPWP baru setelah 14 hari kerja?

Wajib Pajak dapat menghubungi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk menanyakan status permohonan perubahan data NPWP.

Artikel Lainnya

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Definisi dan Tugas Pj, Pjs, Plt dan Plh Lengkap

Menjadipengaruh.com – Dalam dunia pemerintahan, seringkali kita mendengar istilah Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Kepala Daerah (Pj). Keempat istilah tersebut merujuk pada posisi atau jabatan yang diisi sementara untuk mengatasi kekosongan jabatan di pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam artikel ini, kita akan mengulas definisi dan tugas masing-masing jabatan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Pelaksana Tugas, atau yang biasa disingkat Plt, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Jabatan Plt dapat berasal dari internal instansi atau lembaga tersebut, namun dalam beberapa kasus, pilihan eksternal juga mungkin. Tugas utama Plt adalah menjalankan tugas sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh pejabat definitif yang berhalangan tetap. Meskipun memiliki tanggung jawab penting, Plt tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsinya lebih bersifat sementara hingga ada pengangkatan pejabat definitif yang baru. Pejabat Sementara (Pjs) Singkatan Pjs merujuk pada Pejabat Sementara, yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara melansir dari Bone. Kondisi ini bisa terjadi karena cuti, sakit, atau tugas luar kota yang memaksa pejabat definitif untuk sementara meninggalkan jabatannya. Pjs dapat berasal dari internal instansi atau lembaga yang sama atau dari luar. Pjs memiliki tanggung jawab yang mirip dengan Plt, yaitu menjalankan tugas sehari-hari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Namun, seperti Plt, Pjs tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan strategis. Peran Pjs juga bersifat sementara hingga pejabat definitif dapat kembali menjalankan tugasnya. Pelaksana Harian (Plh) Pelaksana Harian atau Plh merupakan jabatan yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara dalam jangka waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari satu bulan. Plh umumnya dijabat oleh pejabat struktural yang berada di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara. Meskipun waktu penunjukannya singkat, Plh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sama seperti Plt dan Pjs, Plh tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsi Plh lebih bersifat menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan publik selama kekosongan jabatan. Setelah periode penunjukan berakhir, pejabat definitif yang bersangkutan diharapkan kembali mengemban tanggung jawabnya. Penjabat Kepala Daerah (Pj Kepala Daerah) Dikutip dari Kumparan, Penjabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah adalah jabatan khusus yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggantikan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau berakhir masa jabatannya. Pj Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah. Pj Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, kecuali dalam hal pencalonan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum. Tugas Pj Kepala Daerah mencakup pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan administratif wilayah tersebut. Penunjukan Pj Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dalam situasi kekosongan jabatan. Kesimpulan Keempat istilah tersebut, yaitu Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah, memiliki perbedaan definisi dan tugas masing-masing. Plt dan Pjs umumnya mengisi kekosongan jabatan di tingkat instansi atau lembaga, sementara Plh memiliki peran yang lebih singkat dalam situasi kekosongan yang bersifat sementara. Pj Kepala Daerah memiliki tugas yang lebih besar, menggantikan kepala daerah definitif dengan tanggung jawab penuh. Dalam menjalankan tugasnya, keempat jabatan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan menempati peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Meskipun hanya bersifat sementara, peran mereka sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan stabilitas kebijakan dalam suatu instansi atau daerah. FAQ:

Contoh, Syarat, dan Cara Membuat Akta Penegasan PT Perorangan Terbaru 2024

MenjadiPengaruh.com – Membuat akta adalah langkah awal dalam proses hukum untuk mendirikan perusahaan terutama dalam proses pengesahannya. Sertifikat ini diperlukan oleh semua bisnis dan menjadi syarat dasar untuk melanjutkan proses dokumen seperti NPWP atau SKDP. Akta Penegasan PT Perorangan, merupakan persyaratan utama dan merinci informasi penting seperti nama perusahaan, pengurus, lokasi, permodalan, pemegang saham, dan sistem kepengurusan. Akta Perseroan Perorangan adalah dokumen hukum yang dibuat langsung oleh notaris, mengacu pada pasal 1870 KUH (Kitab UU Hukum Perdata) dan pasal 165 HIR. Dokumen ini memiliki kekuatan mengikat dan mutlak. Lebih lanjut, akta ini merupakan dokumen orisinil yang langsung mencatat peristiwa atau kejadian tertentu, dan disiapkan dihadapan pejabat tinggi seperti hakim, beskal, atau notaris sebagai bukti yang sah. Apa Fungsi Akta Penegasan PT Perorangan? Melansir dari RidwanInstitute, akta penegasan PT Perorangan memiliki peran penting sebagai dokumen legal yang menandai berdirinya sebuah usaha. Fungsi utamanya dapat diuraikan sebagai berikut: Penjamin Proses Jual Beli Bukti Asli Ketentuan Resmi Nilai Sosial Nilai sosial menjadi aspek penting dalam pernyataan PT Perorangan. Berdasarkan perspektif sosiologi dan peran sosial dari setiap subjek perilaku, notaris harus menanggung biaya sekitar 5 juta sebagai komitmen terbesar. Sertifikat konfirmasi PT Perorangan atau Perseroan Perorangan menjadi sangat esensial untuk proses pendaftaran di pemerintah daerah, bergabung dengan asosiasi, membuka rekening bank, dan keperluan lainnya. Sertifikat ini menjadi krusial ketika lembaga belum sepenuhnya mendukung keberadaan PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Apa Saja Syarat Membuat Akta Penegasan PT Perorangan? Persyaratan untuk membuat akta penegasan PT Perorangan meliputi: Surat Pernyataan Mandiri Menkumham PT Perorangan Surat Pengesahan Menkumham PT Perorangan Foto atau softcopy NPWP pendiri Foto atau softcopy KTP pendiri Foto atau softcopy NPWP PT Perorangan Selain persyaratan di atas, pendiri PT Perorangan juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti: Rencana Anggaran Dasar PT Perorangan Berisi ketentuan dasar perusahaan seperti nama, modal dasar, bidang usaha, dan sistem kepengurusan. Rencana Anggaran Kerja PT Perorangan Dokumen yang merinci rencana kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PT Perorangan Merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semua dokumen tersebut dapat diserahkan kepada notaris yang telah ditunjuk untuk menyusun akta penegasan PT Perorangan. Berapa Biaya Pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan? Biaya untuk membuat akta penegasan PT perorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pemohon dan notaris yang dipilih mengutip dari Riviera. Biasanya, biaya untuk akta penegasan PT Perorangan di Indonesia bervariasi sekitar Rp1 juta hingga Rp 5 juta. Komponen biaya melibatkan beberapa aspek, antara lain: Penting untuk diingat bahwa biaya ini dapat berbeda di setiap daerah dan dapat berubah seiring waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya termasuk: Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi notaris di wilayah setempat. FAQ:

Apakah CV Termasuk Badan Usaha Perseorangan? Berikut Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Apakah CV itu termasuk badan usaha persorangan? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pengusaha yang ingin mengurus legalitas untuk usahanya. Saat ini, pengusaha punya banyak pilihan untuk membuat usahanya menjadi legal. Contohnya bisa pakai PT Biasa atau Reguler, Commanditaire Vennootschap atau CV, dan yang terbaru ada PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Nah, PT Perorangan sendiri sering jadi pilihan bagi para pengusaha yang ingin punya legalitas secara mandiri agar Ia dapat memegang kendali penuh atas bisnisnya. Oleh karena itu, mulai muncul pertanyaan apakah CV juga termasuk legalitas perseorangan? Untuk menjawabnya, mari kita ulas di bawah ini. CV Bukan Badan Usaha Perseorangan, Kenapa? CV, sebagai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, tidak memiliki status badan hukum. Ini berarti bahwa CV tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dilansir dari EasyBiz. Sebaliknya, badan usaha perseorangan memiliki status badan hukum, menjadikannya entitas yang terpisah dari pemiliknya. Salah satu konsekuensi langsung dari perbedaan status badan hukum ini adalah pemisahan harta kekayaan. CV tidak memiliki pemisahan antara harta pribadi para sekutu dengan harta usaha CV. Artinya, jika terjadi kerugian usaha, para sekutu CV dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan badan usaha perseorangan, di mana harta pribadi pemiliknya tidak terlibat dalam tanggung jawab atas kerugian usaha. Keuntungan dari memiliki status badan hukum pada badan usaha perseorangan meliputi perlindungan harta pribadi pemilik dari risiko bisnis. CV mungkin menawarkan fleksibilitas dan keuntungan lain dalam pengelolaan bisnis bersama, tetapi dengan risiko tanggung jawab yang lebih besar. Cara Mendirikan CV Secara Umum Mengutip OfficeNow,mendirikan sebuah CV (Commanditaire Vennootschap) di Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang perlu diikuti sebagai berikut: 1. Menentukan Pendiri CV CV harus didirikan oleh setidaknya dua orang, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab langsung atas pengelolaan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. 2. Menyiapkan Data Pendirian CV Persiapkan data berikut sebelum memulai proses pendirian CV: 3. Pembuatan Akta Pendirian Notaris Akta pendirian CV harus dibuat di hadapan seorang notaris. Akta ini harus mencakup semua informasi yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Penandatanganan oleh Para Pendiri CV Setelah akta pendirian dibuat, semua pendiri CV harus menandatanganinya. 5. Menentukan Jenis Kegiatan Sesuai dengan KBLI Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebuah sistem klasifikasi kegiatan ekonomi. 6. Mengurus NIB OSS Dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendaftarkan usaha ke instansi pemerintah. 7. Mengurus SKT Pajak Peroleh Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjalankan kegiatan usaha. 8. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR Apabila lokasi usaha berada di wilayah perkotaan, pastikan untuk menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebuah dokumen yang mengatur tata ruang di suatu wilayah. Tips Mendirikan CV dengan Cepat, Mudah, dan Murah Panjang sekali bukan proses untuk mendirikan CV? Belum lagi kendala di tengah prosesnya seperti penentuan KBLI, akses ke akun OSS, dan pengurusan akta pendirian. Namun, kamu gak perlu khawatir karena ada tips dan trik mengurus CV dengan cepat, mudah, dan murah. Kamu bisa menggunakan jasa pembuatan CV dari menjadipengaruh.com. Di sini, kamu tinggal setor NPWP dan KTP saja, maka CV kamu bisa langsung jadi. Termasuk berbagai pemberkasannya seperti: – Akta Pendirian – SK Kemenkumham – NPWP + SKT Pajak BAdan – NIB (SIUP, TDP, SKU) – Sertifikat Standar – Bonus Pembukaan Rekening Badan – dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dengan klik link DI SINI! FAQ:

SBU dan NIB Apakah Sama? Berikut Penjelasan, Cara, dan Biaya Pembuatannya

MenjadiPengaruh.com – Banyak sekali pengusaha yang bingung perbedaan antara SBU dan NIB. Keduanya memang memiliki manfaat bagi usaha, tapi fungsinya berbeda sekali. Dalam artikel ini, kita akan coba kulik perbedaan SBU dan NIB, cara pembuatannya, dan berapa biayanya. Apa Perbedaan SBU dan NIB? SBU: Identitas Khusus untuk Jasa Konstruksi Dilansir dari SKASKT, SBU atau Sertifikat Badan Usaha, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Fungsi utamanya yaitu sebagai bukti bahwa badan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi. Masa berlaku SBU adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Dokumen ini sangat penting karena dapat memberikan kepastian kredibilitas bagi badan usaha di sektor konstruksi. NIB: Identitas dan Legalitas Umum untuk Semua Badan Usaha Di sisi lain, NIB atau Nomor Induk Berusaha, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah untuk semua badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas umum bagi semua badan usaha, tidak terbatas hanya pada sektor konstruksi. Masa berlaku NIB adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Adakah SBU untuk Badan Usaha Non Konstruksi? Jawabannya, ada! Sertifikat Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Terakreditasi (BAST) yang telah ditunjuk oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sesuai dengan Peraturan LPJK Nomor 11/PRT/LPJK/2019 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Jenis SBU Non Konstruksi terbagi menjadi dua, yakni SBU Konsultan Non Konstruksi dan SBU Spesialis. SBU Konsultan Non Konstruksi diperuntukkan bagi perusahaan konsultansi non-konstruksi umum, seperti konsultan bisnis, hukum, lingkungan, dan teknologi informasi. Sementara SBU Spesialis ditujukan bagi perusahaan konsultansi non-konstruksi yang bergerak pada bidang yang lebih spesifik, seperti pertanian, transportasi, telematika, pertambangan, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Proses perolehan SBU Non Konstruksi melibatkan pengajuan permohonan kepada BAST sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Peraturan LPJK Nomor 11/PRT/LPJK/2019. Mengutip dari AsisQuality, memiliki SBU Non Konstruksi dapat memberikan sejumlah keuntungan, termasuk meningkatkan kepercayaan konsumen, peluang pekerjaan, daya saing, dan profesionalisme perusahaan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar perusahaan non-konstruksi memperoleh SBU ini untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Bagaimana Cara Daftar SBU? Cara mendapatkan Sertifikat Badan Usaha melibatkan beberapa langkah antara lain: Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi Memahami Sertifikat Badan Usaha (SBU) melibatkan pemahaman terhadap Sertifikat Keahlian (SKA) dan Surat Keterangan Tenaga (SKT). Tenaga ahli dalam industri konstruksi wajib memiliki kedua dokumen resmi ini agar Penanggung Jawab Metode (PJT) dapat menginisiasi proses pendaftaran SBU. Registrasi Keanggotaan Asosiasi Setelah perusahaan ditunjuk oleh PJT, langkah selanjutnya adalah mengajukan pernyataan atau permohonan untuk memperoleh sertifikasi dengan mendaftar ke asosiasi terkait. Penerbitan SBU Setelah proses pendaftaran ke asosiasi selesai, tinggal menunggu penerbitan SBU. Sertifikat ini akan diberikan jika bisnis atau perusahaan memenuhi kualifikasi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi/Nasional. Setelah menjalani proses sertifikasi dan pendaftaran Usaha Jasa Konstruksi, lembaga sertifikasi badan usaha akan menerbitkan SBU sesuai dengan kelayakan perusahaan. Berapa Biaya Pembuatan SBU? Biaya pembuatan SBU berbeda-beda tergantung sub bidang usaha yang dimiliki. Untuk rincian lebih lengkapnya, dapat berkonsultasi dulu dengan tim kami di menjadipengaruh.com. Anda akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti: SBU Non Konstruksi KADIN Sertifikat Bidang Usaha Non-Konstruksi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada perusahaan di sektor jasa non-konstruksi. Sertifikat ini menjadi syarat utama untuk berpartisipasi dalam tender proyek, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Bidang dan sub-bidang SBU Non Konstruksi Kadin mencakup: Untuk memperoleh SBU Non Konstruksi Kadin, perusahaan wajib memenuhi kriteria berikut: Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan memiliki SBU Non Konstruksi Kadin antara lain: FAQ:

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields