Cara mengurus NIB sebagai pengganti TDP, SKU, dan SIUP

MenjadiPengaruh.com – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Ketiga izin tersebut telah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB adalah nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

NIB berlaku sebagai TDP, API, dan izin usaha.

Peraturan NIB Pengganti SIUP

Dilansir dari CNN Indonesia, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) diharapkan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan bisnisnya.

Peraturan NIB pengganti SIUP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dengan NIB, izin lainnya tidak diperlukan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha.

Sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU, yang berarti pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB.

Pelaku UMK memerlukan NIB untuk melegalkan usaha yang dimiliki.

NIB juga dapat menambah peluang usaha, seperti mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapat pelatihan, dan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk memudahkan pelaku usaha, pemerintah telah menyediakan layanan sinkronisasi SIUP dan TDP ke dalam NIB.

Layanan ini dapat diakses melalui OSS.

TDP Diganti NIB

Dikutip dari Ekonomi.Bisnis, penerbitan NIB bisa dibilang mengakhiri era Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hingga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan diberlakukannya NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus TDP secara terpisah.

NIB memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan TDP, antara lain:

Bersifat nasional

Pelaku usaha tidak perlu mengurus kembali TDP di setiap wilayah tempat usahanya beroperasi.

Ajukan Izin Usaha dan Komersial atau Operasional

Para pelaku usaha sudah tidak perlu mengurus izin usaha dan komersial atau operasional secara terpisah seperti sebelumnya.

Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya

Izin NIB tetap berlaku selama bisnis masih berjalan, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus perpanjangan TDP secara berkala.

NIB pengganti TDP diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan usaha dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Selain itu, NIB juga diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

SIUP dan NIB Apakah Sama?

Dirangkum dari laman INI.id, SIUP dan NIB bukanlah legalitas yang sama, namun memiliki beberapa hal yang seragam.

Persamaan SIUP dan NIB hadir pada bagian biaya.

SIUP dan NIB sama-sama memiliki biaya pembuatanny sebesar Rp100.000 untuk usaha mikro dan Rp500.000 untuk usaha kecil

Namun, jika berdasarkan fungsinya, SIUP dan NIB memiliki perbedaan yang cuku signifikan, di mana SIUP bertugas sebagai izin usaha saja, namun NIB memiliki peranan sebagai identitas perusahaan, TDP, API, dan izin usaha secara sekaligus.

Apakah SIUP dan TDP Masih Berlaku?

Setelah mengetahui bahwa SIUP dan TDP mulai tergantikan oleh NIB, maka timbul pertanyaan baru.

Apakah SIUP dan TDP masih berlaku setelah peraturan NIB terbit?

Menurut Online Pajak, SIUP dan TDP sudah tidak diperlukan kembali dan sudah secara resmi tergantikan oleh NIB

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah diberlakukan pada 2 November 2020.

Dalam UU Cipta Kerja, SIUP dan TDP telah digantikan oleh NIB.

SIUP dan TDP yang masih aktif saat NIB disahkan akan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

Namun, pelaku usaha tidak perlu lagi memperpanjang SIUP dan TDP karena NIB sudah berlaku sebagai SIUP dan TDP.

TDP dan NIB Apakah Sama?

Dirangkum dari Dunia Notaris, TDP dan NIB lagi lagi bukanlah izin legalitas yang sama, hanya saja memiliki beberapa hal yang seragam.

Persamaan TDP dan NIB hadir pada bagian biaya.

TDP dan NIB sama-sama memiliki biaya pembuatan sebesar Rp100.000 untuk usaha mikro dan Rp500.000 untuk usaha kecil

Namun, jika berdasarkan fungsinya, TDP dan NIB memiliki perbedaan yang cuku signifikan, di mana TDP bertugas sebagai identitas perusahaan saja, namun NIB memiliki peranan sebagai identitas perusahaan, SIUP, API, dan izin usaha secara sekaligus.

Cek Penawaran Kami untuk Pembuatan PT

klik disini

FAQ:

Apa itu NIB?

NIB adalah Nomor Induk Berusaha yang merupakan identitas tunggal pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). NIB berlaku sebagai TDP, API, dan izin komersial atau operasional.

Bagaimana cara mengurus NIB?

NIB dapat diurus secara online melalui website OSS (Online Single Submission). Berikut adalah langkah-langkahnya:
– Buat akun di website OSS.
– Isi formulir pendaftaran usaha.
– Unggah dokumen yang diperlukan.
– Bayar biaya pendaftaran.
– Tunggu proses verifikasi dari OSS.

Apa saja dokumen yang diperlukan untuk mengurus NIB?

Dokumen yang diperlukan untuk mengurus NIB adalah:
– KTP
– NPWP
– Akta pendirian usaha (untuk badan usaha)
– Surat keterangan domisili usaha (SKDU)
– Surat izin usaha perdagangan (SIUP) (jika diperlukan)
– Surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) (jika diperlukan)

Berapa biaya untuk mengurus NIB?

Biaya untuk mengurus NIB adalah Rp0 untuk UMKM dan Rp500.000 untuk usaha non-UMKM.

Berapa lama proses pengurusan NIB?

Proses pengurusan NIB maksimal 14 hari kerja.

Artikel Lainnya

Daftar Kode KBLI untuk Warung Makan atau Restoran

Indonesia memiliki sistem klasifikasi untuk berbagai jenis usaha yang disebut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dalam sistem ini, setiap jenis usaha diberikan kode unik yang memudahkan penggolongan dan pengelolaan data usaha secara nasional. Warung makan dan restoran, yang merupakan bagian penting dari industri kuliner di Indonesia, juga memiliki kode KBLI tersendiri. Kode-kode ini membantu dalam identifikasi dan pengelompokan usaha kuliner berdasarkan jenis dan skala bisnisnya, sehingga memudahkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemberian izin usaha. Artikel ini akan membahas daftar kode KBLI yang berlaku untuk warung makan dan restoran, serta pentingnya pemahaman terhadap kode-kode ini bagi para pelaku usaha di sektor kuliner. Dengan mengetahui kode KBLI yang tepat, pemilik usaha dapat memastikan bahwa bisnis mereka terdaftar dengan benar dan mematuhi peraturan yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan KBLI? KBLI, yang merupakan singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, adalah sistem pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam mengakomodasi perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi di Indonesia. KBLI memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis. Pertama, KBLI berfungsi sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam menentukan jenis kegiatan usaha atau bisnisnya. Hal ini sangat membantu para pelaku usaha untuk memahami dan menetapkan bidang usaha mereka dengan jelas. Kedua, KBLI menjadi dasar bagi penerbitan izin usaha, yang merupakan komponen penting dalam proses legalisasi dan operasionalisasi bisnis. Selain itu, KBLI juga berfungsi sebagai dasar penyusunan statistik ekonomi, memberikan data yang akurat dan konsisten untuk analisis ekonomi lebih lanjut. Fungsi lainnya adalah menjadi dasar bagi analisis perkembangan ekonomi, memberikan gambaran tentang perubahan dan tren ekonomi yang terjadi. Terakhir, KBLI juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan ekonomi, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan data yang terstruktur. Setiap usaha di Indonesia diwajibkan untuk memiliki kode KBLI, yang dicantumkan dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut terdaftar secara resmi dan mengikuti regulasi yang ada. Kode KBLI yang Cocok untuk Warung Makan atau Restoran Memilih kode KBLI yang tepat akan membantu memastikan usaha Anda terdaftar dan memenuhi semua persyaratan hukum. Berikut adalah beberapa KBLI yang relevan untuk warung makan atau restoran: 1. KBLI 56102 – Rumah/Warung Makan KBLI 56102 mencakup usaha rumah makan atau warung makan yang menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Biasanya, tempat ini memiliki fasilitas sederhana dan menyasar pelanggan lokal atau masyarakat sekitar. Contoh usaha: 2. KBLI 56103 – Kedai Makanan KBLI 56103 lebih spesifik untuk kedai makanan yang biasanya berlokasi di tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau area perkantoran. Kedai makanan ini cenderung memiliki menu yang lebih terbatas dan menyajikan makanan cepat saji. Contoh usaha: 3. KBLI 56101 – Restoran KBLI 56101 mencakup usaha restoran yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dengan fasilitas yang lebih lengkap dan biasanya menawarkan pengalaman makan yang lebih formal. Restoran ini seringkali memiliki menu yang lebih beragam dan mungkin juga menyajikan minuman beralkohol. Contoh usaha: 4. KBLI 56104 – Makanan Keliling atau di Tempat yang Tidak Tetap KBLI 56104 adalah untuk usaha yang menyediakan makanan secara keliling atau di tempat yang tidak tetap, seperti pedagang kaki lima. Usaha ini biasanya menggunakan kendaraan atau gerobak untuk menjual makanan dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh usaha: 4. KBLI 56109 – Restoran dan Penyedia Makanan Keliling Lainnya KBLI 56109 mencakup restoran dan usaha penyedia makanan keliling yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Ini adalah kategori yang lebih umum dan dapat mencakup berbagai jenis usaha makanan yang mungkin memiliki karakteristik khusus atau berbeda. Contoh usaha:

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Definisi dan Tugas Pj, Pjs, Plt dan Plh Lengkap

Menjadipengaruh.com – Dalam dunia pemerintahan, seringkali kita mendengar istilah Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Kepala Daerah (Pj). Keempat istilah tersebut merujuk pada posisi atau jabatan yang diisi sementara untuk mengatasi kekosongan jabatan di pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam artikel ini, kita akan mengulas definisi dan tugas masing-masing jabatan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Pelaksana Tugas, atau yang biasa disingkat Plt, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Jabatan Plt dapat berasal dari internal instansi atau lembaga tersebut, namun dalam beberapa kasus, pilihan eksternal juga mungkin. Tugas utama Plt adalah menjalankan tugas sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh pejabat definitif yang berhalangan tetap. Meskipun memiliki tanggung jawab penting, Plt tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsinya lebih bersifat sementara hingga ada pengangkatan pejabat definitif yang baru. Pejabat Sementara (Pjs) Singkatan Pjs merujuk pada Pejabat Sementara, yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara melansir dari Bone. Kondisi ini bisa terjadi karena cuti, sakit, atau tugas luar kota yang memaksa pejabat definitif untuk sementara meninggalkan jabatannya. Pjs dapat berasal dari internal instansi atau lembaga yang sama atau dari luar. Pjs memiliki tanggung jawab yang mirip dengan Plt, yaitu menjalankan tugas sehari-hari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Namun, seperti Plt, Pjs tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan strategis. Peran Pjs juga bersifat sementara hingga pejabat definitif dapat kembali menjalankan tugasnya. Pelaksana Harian (Plh) Pelaksana Harian atau Plh merupakan jabatan yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara dalam jangka waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari satu bulan. Plh umumnya dijabat oleh pejabat struktural yang berada di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara. Meskipun waktu penunjukannya singkat, Plh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sama seperti Plt dan Pjs, Plh tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsi Plh lebih bersifat menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan publik selama kekosongan jabatan. Setelah periode penunjukan berakhir, pejabat definitif yang bersangkutan diharapkan kembali mengemban tanggung jawabnya. Penjabat Kepala Daerah (Pj Kepala Daerah) Dikutip dari Kumparan, Penjabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah adalah jabatan khusus yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggantikan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau berakhir masa jabatannya. Pj Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah. Pj Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, kecuali dalam hal pencalonan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum. Tugas Pj Kepala Daerah mencakup pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan administratif wilayah tersebut. Penunjukan Pj Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dalam situasi kekosongan jabatan. Kesimpulan Keempat istilah tersebut, yaitu Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah, memiliki perbedaan definisi dan tugas masing-masing. Plt dan Pjs umumnya mengisi kekosongan jabatan di tingkat instansi atau lembaga, sementara Plh memiliki peran yang lebih singkat dalam situasi kekosongan yang bersifat sementara. Pj Kepala Daerah memiliki tugas yang lebih besar, menggantikan kepala daerah definitif dengan tanggung jawab penuh. Dalam menjalankan tugasnya, keempat jabatan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan menempati peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Meskipun hanya bersifat sementara, peran mereka sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan stabilitas kebijakan dalam suatu instansi atau daerah. FAQ:

Contoh, Syarat, dan Cara Membuat Akta Penegasan PT Perorangan Terbaru 2024

MenjadiPengaruh.com – Membuat akta adalah langkah awal dalam proses hukum untuk mendirikan perusahaan terutama dalam proses pengesahannya. Sertifikat ini diperlukan oleh semua bisnis dan menjadi syarat dasar untuk melanjutkan proses dokumen seperti NPWP atau SKDP. Akta Penegasan PT Perorangan, merupakan persyaratan utama dan merinci informasi penting seperti nama perusahaan, pengurus, lokasi, permodalan, pemegang saham, dan sistem kepengurusan. Akta Perseroan Perorangan adalah dokumen hukum yang dibuat langsung oleh notaris, mengacu pada pasal 1870 KUH (Kitab UU Hukum Perdata) dan pasal 165 HIR. Dokumen ini memiliki kekuatan mengikat dan mutlak. Lebih lanjut, akta ini merupakan dokumen orisinil yang langsung mencatat peristiwa atau kejadian tertentu, dan disiapkan dihadapan pejabat tinggi seperti hakim, beskal, atau notaris sebagai bukti yang sah. Apa Fungsi Akta Penegasan PT Perorangan? Melansir dari RidwanInstitute, akta penegasan PT Perorangan memiliki peran penting sebagai dokumen legal yang menandai berdirinya sebuah usaha. Fungsi utamanya dapat diuraikan sebagai berikut: Penjamin Proses Jual Beli Bukti Asli Ketentuan Resmi Nilai Sosial Nilai sosial menjadi aspek penting dalam pernyataan PT Perorangan. Berdasarkan perspektif sosiologi dan peran sosial dari setiap subjek perilaku, notaris harus menanggung biaya sekitar 5 juta sebagai komitmen terbesar. Sertifikat konfirmasi PT Perorangan atau Perseroan Perorangan menjadi sangat esensial untuk proses pendaftaran di pemerintah daerah, bergabung dengan asosiasi, membuka rekening bank, dan keperluan lainnya. Sertifikat ini menjadi krusial ketika lembaga belum sepenuhnya mendukung keberadaan PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Apa Saja Syarat Membuat Akta Penegasan PT Perorangan? Persyaratan untuk membuat akta penegasan PT Perorangan meliputi: Surat Pernyataan Mandiri Menkumham PT Perorangan Surat Pengesahan Menkumham PT Perorangan Foto atau softcopy NPWP pendiri Foto atau softcopy KTP pendiri Foto atau softcopy NPWP PT Perorangan Selain persyaratan di atas, pendiri PT Perorangan juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti: Rencana Anggaran Dasar PT Perorangan Berisi ketentuan dasar perusahaan seperti nama, modal dasar, bidang usaha, dan sistem kepengurusan. Rencana Anggaran Kerja PT Perorangan Dokumen yang merinci rencana kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PT Perorangan Merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semua dokumen tersebut dapat diserahkan kepada notaris yang telah ditunjuk untuk menyusun akta penegasan PT Perorangan. Berapa Biaya Pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan? Biaya untuk membuat akta penegasan PT perorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pemohon dan notaris yang dipilih mengutip dari Riviera. Biasanya, biaya untuk akta penegasan PT Perorangan di Indonesia bervariasi sekitar Rp1 juta hingga Rp 5 juta. Komponen biaya melibatkan beberapa aspek, antara lain: Penting untuk diingat bahwa biaya ini dapat berbeda di setiap daerah dan dapat berubah seiring waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya termasuk: Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi notaris di wilayah setempat. FAQ:

Apakah CV Termasuk Badan Usaha Perseorangan? Berikut Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Apakah CV itu termasuk badan usaha persorangan? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pengusaha yang ingin mengurus legalitas untuk usahanya. Saat ini, pengusaha punya banyak pilihan untuk membuat usahanya menjadi legal. Contohnya bisa pakai PT Biasa atau Reguler, Commanditaire Vennootschap atau CV, dan yang terbaru ada PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Nah, PT Perorangan sendiri sering jadi pilihan bagi para pengusaha yang ingin punya legalitas secara mandiri agar Ia dapat memegang kendali penuh atas bisnisnya. Oleh karena itu, mulai muncul pertanyaan apakah CV juga termasuk legalitas perseorangan? Untuk menjawabnya, mari kita ulas di bawah ini. CV Bukan Badan Usaha Perseorangan, Kenapa? CV, sebagai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, tidak memiliki status badan hukum. Ini berarti bahwa CV tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dilansir dari EasyBiz. Sebaliknya, badan usaha perseorangan memiliki status badan hukum, menjadikannya entitas yang terpisah dari pemiliknya. Salah satu konsekuensi langsung dari perbedaan status badan hukum ini adalah pemisahan harta kekayaan. CV tidak memiliki pemisahan antara harta pribadi para sekutu dengan harta usaha CV. Artinya, jika terjadi kerugian usaha, para sekutu CV dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan badan usaha perseorangan, di mana harta pribadi pemiliknya tidak terlibat dalam tanggung jawab atas kerugian usaha. Keuntungan dari memiliki status badan hukum pada badan usaha perseorangan meliputi perlindungan harta pribadi pemilik dari risiko bisnis. CV mungkin menawarkan fleksibilitas dan keuntungan lain dalam pengelolaan bisnis bersama, tetapi dengan risiko tanggung jawab yang lebih besar. Cara Mendirikan CV Secara Umum Mengutip OfficeNow,mendirikan sebuah CV (Commanditaire Vennootschap) di Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang perlu diikuti sebagai berikut: 1. Menentukan Pendiri CV CV harus didirikan oleh setidaknya dua orang, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab langsung atas pengelolaan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. 2. Menyiapkan Data Pendirian CV Persiapkan data berikut sebelum memulai proses pendirian CV: 3. Pembuatan Akta Pendirian Notaris Akta pendirian CV harus dibuat di hadapan seorang notaris. Akta ini harus mencakup semua informasi yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Penandatanganan oleh Para Pendiri CV Setelah akta pendirian dibuat, semua pendiri CV harus menandatanganinya. 5. Menentukan Jenis Kegiatan Sesuai dengan KBLI Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebuah sistem klasifikasi kegiatan ekonomi. 6. Mengurus NIB OSS Dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendaftarkan usaha ke instansi pemerintah. 7. Mengurus SKT Pajak Peroleh Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjalankan kegiatan usaha. 8. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR Apabila lokasi usaha berada di wilayah perkotaan, pastikan untuk menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebuah dokumen yang mengatur tata ruang di suatu wilayah. Tips Mendirikan CV dengan Cepat, Mudah, dan Murah Panjang sekali bukan proses untuk mendirikan CV? Belum lagi kendala di tengah prosesnya seperti penentuan KBLI, akses ke akun OSS, dan pengurusan akta pendirian. Namun, kamu gak perlu khawatir karena ada tips dan trik mengurus CV dengan cepat, mudah, dan murah. Kamu bisa menggunakan jasa pembuatan CV dari menjadipengaruh.com. Di sini, kamu tinggal setor NPWP dan KTP saja, maka CV kamu bisa langsung jadi. Termasuk berbagai pemberkasannya seperti: – Akta Pendirian – SK Kemenkumham – NPWP + SKT Pajak BAdan – NIB (SIUP, TDP, SKU) – Sertifikat Standar – Bonus Pembukaan Rekening Badan – dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dengan klik link DI SINI! FAQ:

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields