logo legal menjadi pengaruh

4 Kewajiban Setelah Mendirikan Perusahaan Agar Makin Cuan!

MenjadiPengaruh.com  – Mendirikan perusahaan merupakan langkah berani yang menuntut tekad, visi, dan komitmen yang kuat. 

Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak berhenti saat perusahaan didirikan; sebaliknya, inilah awal dari serangkaian tantangan yang harus dihadapi. 

Pemilik perusahaan memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi setelah pendirian, yang sangat berperan dalam menjamin kelangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka.

Kewajiban-kewajiban ini melampaui sekadar ketaatan terhadap peraturan dan hukum; mereka berkaitan erat dengan upaya menciptakan dasar yang kokoh untuk perusahaan Anda. 

Artikel ini akan mengulas secara mendalam empat kewajiban kunci yang harus diatasi dan dijalankan. 

Kami akan memberikan wawasan tentang cara menjalankan kewajiban-kewajiban ini secara efektif. 

Dengan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat terkait dengan kewajiban-kewajiban ini, Anda dapat memberikan peluang terbaik bagi perusahaan Anda untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan.

Hal Wajib Setelah Mendirikan Perusahaan

Setelah mengambil langkah berani dalam mendirikan perusahaan, ada beberapa tanggung jawab utama yang tidak boleh diabaikan menurut IndoPajak

Memenuhi kewajiban-kewajiban ini merupakan langkah krusial menuju pencapaian keberhasilan finansial dan operasional yang berkelanjutan. 

Dalam artikel ini, kita akan membahas empat hal yang perlu dilakukan setelah perusahaan Anda resmi berdiri.

Pentingnya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi Perusahaan Anda

NPWP merupakan identifikasi perpajakan yang sangat penting bagi perusahaan Anda. 

Setelah perusahaan terdaftar, Anda harus segera mendapatkan NPWP, karena ini tidak hanya diperlukan untuk mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga merupakan tahap awal yang krusial dalam menjalankan bisnis dengan cara yang sah dan teratur.

Kewajiban Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak)

SPT adalah dokumen yang sangat penting yang harus diisi dan diserahkan secara berkala kepada otoritas pajak. 

Setiap perusahaan harus mematuhi kewajiban ini sesuai dengan jadwal yang berlaku.

 Melakukan pelaporan SPT yang tepat waktu dan akurat akan sangat membantu dalam mencegah masalah hukum dan keuangan yang dapat timbul di masa mendatang.

Pentingnya Dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Terutama dalam konteks PPN (Pajak Pertambahan Nilai), menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki signifikansi besar. 

Ini memungkinkan perusahaan untuk mengenakan PPN pada produk atau layanan yang disediakan dan mengklaim pengembalian PPN yang telah dibayarkan. 

Mengikuti langkah-langkah dan syarat yang diperlukan untuk mendapatkan status PKP adalah langkah strategis dalam mengelola aspek perpajakan bisnis Anda.

Pentingnya Melakukan Pembukuan dengan Baik

Mempertahankan catatan keuangan yang akurat tentang seluruh transaksi, pendapatan, dan pengeluaran adalah pondasi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. 

Hal ini membantu Anda dalam memantau kesehatan finansial perusahaan, menghindari kesalahan yang dapat mahal akibatnya, dan merencanakan bisnis Anda dengan lebih bijak.

Apa yang dilakukan setelah membuat PT?

Setelah perusahaan PT Anda berdiri, ada dua hal penting yang perlu Anda lakukan mengutip dari BPL Foundation.

Pertama, Anda perlu melindungi merek produk atau jasa yang Anda miliki. Caranya dengan mendaftarkan merek Anda di instansi perlindungan merek, seperti Ditjen HAKI. 

Proses pendaftaran ini tidak memakan waktu lama. Mendaftarkan merek sangat penting karena melindungi hak ekonomi Anda yang nilainya sangat besar.

Selain itu, pendaftaran merek memberikan legitimasi resmi dari pemerintah untuk produk atau jasa Anda, dan ini membantu membedakan produk atau jasa Anda dari yang sejenis. 

Dengan merek yang terdaftar, Anda memiliki hak untuk menggunakannya dalam kegiatan ekonomi dan bisa menggugat pihak lain yang menggunakannya tanpa izin, sehingga mereka harus membayar royalti atau ganti rugi.

Kedua, Anda perlu mendaftarkan semua karyawan yang bekerja melalui proses yang disebut Wajib Lapor Tenaga Kerja. Ini adalah perintah dari Negara berdasarkan undang-undang. 

Jika tidak melakukannya, Anda bisa terkena hukuman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda satu juta rupiah. Laporan ini harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah PT berdiri. 

Anda perlu melampirkan dokumen-dokumen seperti tanda pendaftaran PT, alamat NPWP, izin usaha, SIUP, dan TDP saat melaporkan data karyawan.

Melakukan dua hal ini adalah langkah penting untuk menjaga dan mengembangkan bisnis Anda dengan cara yang sah dan terlindungi secara hukum.

5 Langkah dalam Pendirian Perusahaan

Dilansir dari Midtrans, jika Anda siap untuk mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berikut adalah langkah-langkahnya:

  1. Mempersiapkan Identitas Pendiri

Sebelum melangkah lebih jauh, Anda perlu menyiapkan dokumen identitas Anda. Ini termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri dan pengurus, Kartu Keluarga (KK) pimpinan, dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain dokumen pribadi, Anda juga perlu menyiapkan dokumen perusahaan, seperti nama PT, maksud dan tujuan pendirian, modal yang diinvestasikan, dan struktur manajemen. Saat memilih nama PT, pastikan tidak melanggar hak cipta dan menghindari penggunaan bahasa asing.

  1. Membuat Akta Pendirian PT

Langkah berikutnya adalah membuat Akta Pendirian PT. Anda bisa pergi ke notaris untuk melakukan ini. Akta ini akan berisi informasi dasar tentang perusahaan, seperti nama, lokasi, deskripsi bisnis, modal, daftar pengurus, dan peraturan pembagian laba dan dividen.

Notaris akan memastikan perjanjian ini sah secara hukum. Oleh karena itu, para pendiri PT diwajibkan untuk menandatangani perjanjian di depan notaris. Jika tidak memungkinkan, seseorang dapat diwakilkan dengan surat kuasa.

  1. Menunggu Pengesahan PT

Setelah pembuatan Akta Pendirian PT, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan secara resmi mengesahkan PT Anda setelah notaris mengajukannya. Ini dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) yang terdiri dari dua lembar. Lembar pertama berisi keputusan serta informasi tentang perusahaan seperti nama, alamat, dan notaris yang terlibat.

Lembar kedua berisi rincian tentang modal dan struktur perusahaan, termasuk modal dasar (seluruh saham yang bisa diterbitkan) dan modal ditempatkan (uang yang diinvestasikan oleh pendiri atau pemegang saham).

  1. Mengurus Domisili

Pendiri juga perlu mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) melalui pemerintah daerah. Namun, beberapa daerah telah menggantinya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam upaya menyederhanakan perizinan usaha. Sebagai contoh, Pemda DKI Jakarta sudah beralih ke NIB sejak 2019.

Ini adalah perkembangan positif karena NIB merupakan hasil integrasi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yang sekarang terintegrasi dalam sistem perizinan online single submission (OSS).

  1. Mengurus NPWP

Di masa lalu, pendiri PT perlu mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Namun, pemerintah telah menggantinya dengan NIB. Langkah terakhir adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan NPWP, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengidentifikasi perusahaan dalam konteks perpajakan. Pendaftaran NPWP sekarang bisa dilakukan secara online melalui ereg.pajak.go.id dengan prosedur yang mudah. Dokumen yang diperlukan untuk mengurus NPWP termasuk Akta Pendirian PT dan NPWP pendiri atau pengurus. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat terdaftar sekitar satu bulan setelah pendaftaran.

Berapa Modal Dasar untuk Pendirian PT?

Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT), semula ada ketentuan bahwa modal dasar perusahaan harus setidaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Namun, aturan ini mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang mengenai modal dasar perusahaan serta pendaftaran, perubahan, dan pembubaran perusahaan yang masuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil (UMK).

Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam UMK tidak memiliki batasan tertentu terkait dengan modal dasar. 

Dengan kata lain, UMK dapat menentukan modal dasarnya tanpa pembatasan sebesar Rp50 juta.

Jadi, untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT), modal dasarnya sekarang bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara para pendiri PT

Namun, jika PT tersebut bergerak di bidang usaha yang diatur oleh undang-undang tertentu, maka undang-undang tersebut dapat menentukan jumlah modal dasar minimum yang lebih besar daripada ketentuan umum.

Baca juga tentang pendirian CV jika diperlukan.

Apa Saja Syarat pendirian PT?

Untuk mendirikan PT, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Berikut ringkasannya dari RidwanInstitute:

Pengajuan Nama PT: Kamu perlu mengajukan nama PT yang unik dan sesuai melalui notaris menggunakan Sisminbakum Kemenkumham. Pastikan nama yang diajukan tidak sama atau mirip dengan PT lain.

Pembuatan Akta Pendirian PT: Akta pendirian PT dibuat oleh notaris yang berwenang dan harus mencakup informasi penting seperti tujuan, modal dasar, pengurus, dan lainnya. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi.

Pembuatan SKDP: SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan ke kantor kelurahan setempat dan digunakan untuk membuktikan alamat perusahaan. Persyaratan termasuk PBB, perjanjian sewa, KTP direktur, dan IMB jika perusahaan berlokasi di luar gedung perkantoran.

Pembuatan NPWP: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diperlukan untuk keperluan perpajakan. Permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili perusahaan, dengan persyaratan seperti NPWP pribadi direktur, KTP direktur, SKDP, dan akta pendirian PT.

Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan: Anggaran Dasar Perseroan diajukan ke Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum PT. Persyaratan termasuk bukti setoran bank, bukti pembayaran PNBP, dan akta pendirian.

Mengajukan SIUP: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha. Permohonan diajukan ke kantor perdagangan setempat, dengan klasifikasi berdasarkan kekayaan bersih perusahaan.

Mengajukan TDP: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diajukan ke Suku Dinas perdagangan dan perindustrian setempat sesuai dengan domisili perusahaan. Ini adalah langkah wajib untuk perusahaan yang sudah terdaftar.

Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI): Setelah mengikuti semua langkah di atas, perusahaan akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), yang menunjukkan statusnya sebagai badan hukum yang sah.

FAQ:

Apa yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam perusahaan yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan penting terkait perusahaan. RUPS harus diselenggarakan secara rutin, paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Apa yang dimaksud dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)?

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan kepada pemerintah pusat terkait perkembangan kegiatan penanaman modal. LKPM harus disampaikan secara rutin, paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Apa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)?

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan kepada pemerintah pusat terkait kondisi keuangan perusahaan. LKTP harus disampaikan paling lambat 30 hari setelah tahun buku berakhir.

Mengapa kewajiban-kewajiban tersebut penting untuk dipenuhi?

Kewajiban-kewajiban tersebut penting untuk dipenuhi agar perusahaan dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Kewajiban-kewajiban tersebut juga dapat membantu perusahaan untuk menghindari sanksi dari pemerintah.

Bagikan:

Artikel Lainnya

Daftar Kode KBLI untuk Warung Makan atau Restoran

Daftar Kode KBLI untuk Warung Makan atau Restoran

Indonesia memiliki sistem klasifikasi untuk berbagai jenis usaha yang disebut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dalam sistem ini, setiap jenis usaha diberikan kode unik yang memudahkan penggolongan dan pengelolaan data usaha secara nasional. Warung makan dan restoran, yang merupakan bagian penting dari industri kuliner di Indonesia, juga memiliki kode KBLI tersendiri. Kode-kode ini membantu dalam identifikasi dan pengelompokan usaha kuliner berdasarkan jenis dan skala bisnisnya, sehingga memudahkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemberian izin usaha. Artikel ini akan membahas daftar kode KBLI yang berlaku untuk warung makan dan restoran, serta pentingnya pemahaman terhadap kode-kode ini bagi para pelaku usaha di sektor kuliner. Dengan mengetahui kode KBLI yang tepat, pemilik usaha dapat memastikan bahwa bisnis mereka terdaftar dengan benar dan mematuhi peraturan yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan KBLI? KBLI, yang merupakan singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, adalah sistem pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam mengakomodasi perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi di Indonesia. KBLI memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis. Pertama, KBLI berfungsi sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam menentukan jenis kegiatan usaha atau bisnisnya. Hal ini sangat membantu para pelaku usaha untuk memahami dan menetapkan bidang usaha mereka dengan jelas. Kedua, KBLI menjadi dasar bagi penerbitan izin usaha, yang merupakan komponen penting dalam proses legalisasi dan operasionalisasi bisnis. Selain itu, KBLI juga berfungsi sebagai dasar penyusunan statistik ekonomi, memberikan data yang akurat dan konsisten untuk analisis ekonomi lebih lanjut. Fungsi lainnya adalah menjadi dasar bagi analisis perkembangan ekonomi, memberikan gambaran tentang perubahan dan tren ekonomi yang terjadi. Terakhir, KBLI juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan ekonomi, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan data yang terstruktur. Setiap usaha di Indonesia diwajibkan untuk memiliki kode KBLI, yang dicantumkan dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut terdaftar secara resmi dan mengikuti regulasi yang ada. Kode KBLI yang Cocok untuk Warung Makan atau Restoran Memilih kode KBLI yang tepat akan membantu memastikan usaha Anda terdaftar dan memenuhi semua persyaratan hukum. Berikut adalah beberapa KBLI yang relevan untuk warung makan atau restoran: 1. KBLI 56102 – Rumah/Warung Makan KBLI 56102 mencakup usaha rumah makan atau warung makan yang menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat. Biasanya, tempat ini memiliki fasilitas sederhana dan menyasar pelanggan lokal atau masyarakat sekitar. Contoh usaha: 2. KBLI 56103 – Kedai Makanan KBLI 56103 lebih spesifik untuk kedai makanan yang biasanya berlokasi di tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan atau area perkantoran. Kedai makanan ini cenderung memiliki menu yang lebih terbatas dan menyajikan makanan cepat saji. Contoh usaha: 3. KBLI 56101 – Restoran KBLI 56101 mencakup usaha restoran yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dengan fasilitas yang lebih lengkap dan biasanya menawarkan pengalaman makan yang lebih formal. Restoran ini seringkali memiliki menu yang lebih beragam dan mungkin juga menyajikan minuman beralkohol. Contoh usaha: 4. KBLI 56104 – Makanan Keliling atau di Tempat yang Tidak Tetap KBLI 56104 adalah untuk usaha yang menyediakan makanan secara keliling atau di tempat yang tidak tetap, seperti pedagang kaki lima. Usaha ini biasanya menggunakan kendaraan atau gerobak untuk menjual makanan dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh usaha: 4. KBLI 56109 – Restoran dan Penyedia Makanan Keliling Lainnya KBLI 56109 mencakup restoran dan usaha penyedia makanan keliling yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Ini adalah kategori yang lebih umum dan dapat mencakup berbagai jenis usaha makanan yang mungkin memiliki karakteristik khusus atau berbeda. Contoh usaha:

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Definisi dan Tugas Pj, Pjs, Plt dan Plh Lengkap

Menjadipengaruh.com – Dalam dunia pemerintahan, seringkali kita mendengar istilah Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Kepala Daerah (Pj).  Keempat istilah tersebut merujuk pada posisi atau jabatan yang diisi sementara untuk mengatasi kekosongan jabatan di pemerintahan pusat maupun daerah.  Dalam artikel ini, kita akan mengulas definisi dan tugas masing-masing jabatan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Pelaksana Tugas, atau yang biasa disingkat Plt, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Jabatan Plt dapat berasal dari internal instansi atau lembaga tersebut, namun dalam beberapa kasus, pilihan eksternal juga mungkin. Tugas utama Plt adalah menjalankan tugas sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh pejabat definitif yang berhalangan tetap. Meskipun memiliki tanggung jawab penting, Plt tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsinya lebih bersifat sementara hingga ada pengangkatan pejabat definitif yang baru. Pejabat Sementara (Pjs) Singkatan Pjs merujuk pada Pejabat Sementara, yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara melansir dari Bone. Kondisi ini bisa terjadi karena cuti, sakit, atau tugas luar kota yang memaksa pejabat definitif untuk sementara meninggalkan jabatannya. Pjs dapat berasal dari internal instansi atau lembaga yang sama atau dari luar. Pjs memiliki tanggung jawab yang mirip dengan Plt, yaitu menjalankan tugas sehari-hari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Namun, seperti Plt, Pjs tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan strategis. Peran Pjs juga bersifat sementara hingga pejabat definitif dapat kembali menjalankan tugasnya. Pelaksana Harian (Plh) Pelaksana Harian atau Plh merupakan jabatan yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara dalam jangka waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari satu bulan. Plh umumnya dijabat oleh pejabat struktural yang berada di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara. Meskipun waktu penunjukannya singkat, Plh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sama seperti Plt dan Pjs, Plh tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsi Plh lebih bersifat menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan publik selama kekosongan jabatan. Setelah periode penunjukan berakhir, pejabat definitif yang bersangkutan diharapkan kembali mengemban tanggung jawabnya. Penjabat Kepala Daerah (Pj Kepala Daerah) Dikutip dari Kumparan, Penjabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah adalah jabatan khusus yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggantikan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau berakhir masa jabatannya. Pj Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah. Pj Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, kecuali dalam hal pencalonan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum. Tugas Pj Kepala Daerah mencakup pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan administratif wilayah tersebut. Penunjukan Pj Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dalam situasi kekosongan jabatan. Kesimpulan Keempat istilah tersebut, yaitu Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah, memiliki perbedaan definisi dan tugas masing-masing. Plt dan Pjs umumnya mengisi kekosongan jabatan di tingkat instansi atau lembaga, sementara Plh memiliki peran yang lebih singkat dalam situasi kekosongan yang bersifat sementara. Pj Kepala Daerah memiliki tugas yang lebih besar, menggantikan kepala daerah definitif dengan tanggung jawab penuh. Dalam menjalankan tugasnya, keempat jabatan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan menempati peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Meskipun hanya bersifat sementara, peran mereka sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan stabilitas kebijakan dalam suatu instansi atau daerah. FAQ:

hand, man, watch

Contoh, Syarat, dan Cara Membuat Akta Penegasan PT Perorangan Terbaru 2024

MenjadiPengaruh.com – Membuat akta adalah langkah awal dalam proses hukum untuk mendirikan perusahaan terutama dalam proses pengesahannya. Sertifikat ini diperlukan oleh semua bisnis dan menjadi syarat dasar untuk melanjutkan proses dokumen seperti NPWP atau SKDP.  Akta Penegasan PT Perorangan, merupakan persyaratan utama dan merinci informasi penting seperti nama perusahaan, pengurus, lokasi, permodalan, pemegang saham, dan sistem kepengurusan. Akta Perseroan Perorangan adalah dokumen hukum yang dibuat langsung oleh notaris, mengacu pada pasal 1870 KUH (Kitab UU Hukum Perdata) dan pasal 165 HIR. Dokumen ini memiliki kekuatan mengikat dan mutlak.  Lebih lanjut, akta ini merupakan dokumen orisinil yang langsung mencatat peristiwa atau kejadian tertentu, dan disiapkan dihadapan pejabat tinggi seperti hakim, beskal, atau notaris sebagai bukti yang sah. Apa Fungsi Akta Penegasan PT Perorangan? Melansir dari RidwanInstitute, akta penegasan PT Perorangan memiliki peran penting sebagai dokumen legal yang menandai berdirinya sebuah usaha. Fungsi utamanya dapat diuraikan sebagai berikut: Penjamin Proses Jual Beli Bukti Asli Ketentuan Resmi Nilai Sosial Nilai sosial menjadi aspek penting dalam pernyataan PT Perorangan. Berdasarkan perspektif sosiologi dan peran sosial dari setiap subjek perilaku, notaris harus menanggung biaya sekitar 5 juta sebagai komitmen terbesar.  Sertifikat konfirmasi PT Perorangan atau Perseroan Perorangan menjadi sangat esensial untuk proses pendaftaran di pemerintah daerah, bergabung dengan asosiasi, membuka rekening bank, dan keperluan lainnya. Sertifikat ini menjadi krusial ketika lembaga belum sepenuhnya mendukung keberadaan PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Apa Saja Syarat Membuat Akta Penegasan PT Perorangan? Persyaratan untuk membuat akta penegasan PT Perorangan meliputi: Surat Pernyataan Mandiri Menkumham PT Perorangan Surat Pengesahan Menkumham PT Perorangan Foto atau softcopy NPWP pendiri Foto atau softcopy KTP pendiri Foto atau softcopy NPWP PT Perorangan Selain persyaratan di atas, pendiri PT Perorangan juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti: Rencana Anggaran Dasar PT Perorangan Berisi ketentuan dasar perusahaan seperti nama, modal dasar, bidang usaha, dan sistem kepengurusan. Rencana Anggaran Kerja PT Perorangan Dokumen yang merinci rencana kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PT Perorangan Merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semua dokumen tersebut dapat diserahkan kepada notaris yang telah ditunjuk untuk menyusun akta penegasan PT Perorangan. Berapa Biaya Pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan? Biaya untuk membuat akta penegasan PT perorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pemohon dan notaris yang dipilih mengutip dari Riviera. Biasanya, biaya untuk akta penegasan PT Perorangan di Indonesia bervariasi sekitar Rp1 juta hingga Rp 5 juta. Komponen biaya melibatkan beberapa aspek, antara lain: Penting untuk diingat bahwa biaya ini dapat berbeda di setiap daerah dan dapat berubah seiring waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya termasuk: Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi notaris di wilayah setempat. FAQ:

smiling man beside cups

Apakah CV Termasuk Badan Usaha Perseorangan? Berikut Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Apakah CV itu termasuk badan usaha persorangan? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pengusaha yang ingin mengurus legalitas untuk usahanya. Saat ini, pengusaha punya banyak pilihan untuk membuat usahanya menjadi legal. Contohnya bisa pakai PT Biasa atau Reguler, Commanditaire Vennootschap atau CV, dan yang terbaru ada PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Nah, PT Perorangan sendiri sering jadi pilihan bagi para pengusaha yang ingin punya legalitas secara mandiri agar Ia dapat memegang kendali penuh atas bisnisnya. Oleh karena itu, mulai muncul pertanyaan apakah CV juga termasuk legalitas perseorangan? Untuk menjawabnya, mari kita ulas di bawah ini. CV Bukan Badan Usaha Perseorangan, Kenapa? CV, sebagai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, tidak memiliki status badan hukum. Ini berarti bahwa CV tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dilansir dari EasyBiz. Sebaliknya, badan usaha perseorangan memiliki status badan hukum, menjadikannya entitas yang terpisah dari pemiliknya. Salah satu konsekuensi langsung dari perbedaan status badan hukum ini adalah pemisahan harta kekayaan. CV tidak memiliki pemisahan antara harta pribadi para sekutu dengan harta usaha CV.  Artinya, jika terjadi kerugian usaha, para sekutu CV dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan badan usaha perseorangan, di mana harta pribadi pemiliknya tidak terlibat dalam tanggung jawab atas kerugian usaha. Keuntungan dari memiliki status badan hukum pada badan usaha perseorangan meliputi perlindungan harta pribadi pemilik dari risiko bisnis.  CV mungkin menawarkan fleksibilitas dan keuntungan lain dalam pengelolaan bisnis bersama, tetapi dengan risiko tanggung jawab yang lebih besar. Cara Mendirikan CV Secara Umum Mengutip OfficeNow,mendirikan sebuah CV (Commanditaire Vennootschap) di Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang perlu diikuti sebagai berikut: 1. Menentukan Pendiri CV CV harus didirikan oleh setidaknya dua orang, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab langsung atas pengelolaan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. 2. Menyiapkan Data Pendirian CV Persiapkan data berikut sebelum memulai proses pendirian CV: 3. Pembuatan Akta Pendirian Notaris Akta pendirian CV harus dibuat di hadapan seorang notaris. Akta ini harus mencakup semua informasi yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Penandatanganan oleh Para Pendiri CV Setelah akta pendirian dibuat, semua pendiri CV harus menandatanganinya. 5. Menentukan Jenis Kegiatan Sesuai dengan KBLI Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebuah sistem klasifikasi kegiatan ekonomi. 6. Mengurus NIB OSS Dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendaftarkan usaha ke instansi pemerintah. 7. Mengurus SKT Pajak Peroleh Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjalankan kegiatan usaha. 8. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR Apabila lokasi usaha berada di wilayah perkotaan, pastikan untuk menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebuah dokumen yang mengatur tata ruang di suatu wilayah. Tips Mendirikan CV dengan Cepat, Mudah, dan Murah Panjang sekali bukan proses untuk mendirikan CV? Belum lagi kendala di tengah prosesnya seperti penentuan KBLI, akses ke akun OSS, dan pengurusan akta pendirian. Namun, kamu gak perlu khawatir karena ada tips dan trik mengurus CV dengan cepat, mudah, dan murah. Kamu bisa menggunakan jasa pembuatan CV dari menjadipengaruh.com. Di sini, kamu tinggal setor NPWP dan KTP saja, maka CV kamu bisa langsung jadi. Termasuk berbagai pemberkasannya seperti: – Akta Pendirian – SK Kemenkumham – NPWP + SKT Pajak BAdan – NIB (SIUP, TDP, SKU) – Sertifikat Standar – Bonus Pembukaan Rekening Badan – dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dengan klik link DI SINI! FAQ:

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields