logo legal menjadi pengaruh

Day: October 31, 2023

Menampilkan semua artikel yang telah dipublikasi pada tanggal tersebut

cara urus nib

Cara mengurus NIB sebagai pengganti TDP, SKU, dan SIUP

MenjadiPengaruh.com – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU).  Ketiga izin tersebut telah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  NIB berlaku sebagai TDP, API, dan izin usaha. Peraturan NIB Pengganti SIUP Dilansir dari CNN Indonesia, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) diharapkan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan bisnisnya.  Peraturan NIB pengganti SIUP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan NIB, izin lainnya tidak diperlukan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Sejak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU, yang berarti pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. Pelaku UMK memerlukan NIB untuk melegalkan usaha yang dimiliki.  NIB juga dapat menambah peluang usaha, seperti mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapat pelatihan, dan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk memudahkan pelaku usaha, pemerintah telah menyediakan layanan sinkronisasi SIUP dan TDP ke dalam NIB.  Layanan ini dapat diakses melalui OSS.  TDP Diganti NIB Dikutip dari Ekonomi.Bisnis, penerbitan NIB bisa dibilang mengakhiri era Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hingga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).  Dengan diberlakukannya NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus TDP secara terpisah. NIB memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan TDP, antara lain: Pelaku usaha tidak perlu mengurus kembali TDP di setiap wilayah tempat usahanya beroperasi. Para pelaku usaha sudah tidak perlu mengurus izin usaha dan komersial atau operasional secara terpisah seperti sebelumnya. Izin NIB tetap berlaku selama bisnis masih berjalan, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus perpanjangan TDP secara berkala. NIB pengganti TDP diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan usaha dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.  Selain itu, NIB juga diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. SIUP dan NIB Apakah Sama? Dirangkum dari laman INI.id, SIUP dan NIB bukanlah legalitas yang sama, namun memiliki beberapa hal yang seragam. Persamaan SIUP dan NIB hadir pada bagian biaya. SIUP dan NIB sama-sama memiliki biaya pembuatanny sebesar Rp100.000 untuk usaha mikro dan Rp500.000 untuk usaha kecil Namun, jika berdasarkan fungsinya, SIUP dan NIB memiliki perbedaan yang cuku signifikan, di mana SIUP bertugas sebagai izin usaha saja, namun NIB memiliki peranan sebagai identitas perusahaan, TDP, API, dan izin usaha secara sekaligus. Apakah SIUP dan TDP Masih Berlaku? Setelah mengetahui bahwa SIUP dan TDP mulai tergantikan oleh NIB, maka timbul pertanyaan baru. Apakah SIUP dan TDP masih berlaku setelah peraturan NIB terbit? Menurut Online Pajak, SIUP dan TDP sudah tidak diperlukan kembali dan sudah secara resmi tergantikan oleh NIB Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah diberlakukan pada 2 November 2020. Dalam UU Cipta Kerja, SIUP dan TDP telah digantikan oleh NIB. SIUP dan TDP yang masih aktif saat NIB disahkan akan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.  Namun, pelaku usaha tidak perlu lagi memperpanjang SIUP dan TDP karena NIB sudah berlaku sebagai SIUP dan TDP. TDP dan NIB Apakah Sama? Dirangkum dari Dunia Notaris, TDP dan NIB lagi lagi bukanlah izin legalitas yang sama, hanya saja memiliki beberapa hal yang seragam. Persamaan TDP dan NIB hadir pada bagian biaya. TDP dan NIB sama-sama memiliki biaya pembuatan sebesar Rp100.000 untuk usaha mikro dan Rp500.000 untuk usaha kecil Namun, jika berdasarkan fungsinya, TDP dan NIB memiliki perbedaan yang cuku signifikan, di mana TDP bertugas sebagai identitas perusahaan saja, namun NIB memiliki peranan sebagai identitas perusahaan, SIUP, API, dan izin usaha secara sekaligus. Cek Penawaran Kami untuk Pembuatan PT FAQ:

SELENGKAPNYA
cara ganti data npwp

Cara ganti data NPWP setelah pindah alamat

MenjadiPengaruh.com – Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada kebutuhan untuk mengganti alamat kita.  Situasi ini dapat muncul karena berbagai faktor, seperti relokasi ke rumah baru, perpindahan tempat kerja, atau bahkan perubahan tempat tinggal yang melibatkan perubahan domisili. Saat kita mengalami perubahan alamat ini, ada hal yang tak boleh dilupakan, yaitu untuk memastikan bahwa informasi pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kita juga diperbarui. Mengapa ini penting?  Karena NPWP adalah identifikasi pajak penting yang digunakan oleh sistem pajak di Indonesia, dan memastikan bahwa data NPWP kita selalu akurat dan terkini sangatlah vital. Dalam artikel ini, kami akan mengulas dengan lebih rinci tentang cara mengganti data NPWP setelah mengalami perubahan alamat.  Kami akan menjelaskan langkah-langkahnya secara terperinci untuk membantu Anda melalui proses ini dengan mudah. Cara Pindah Alamat NPWP Pribadi Melansir dari OnlinePajak, agar proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih efisien, setiap Wajib Pajak, baik itu individu maupun perusahaan, perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan alamat atau lokasi domisili mereka. Berikut cara pindah alamat NPWP pribadi yang bisa kamu lakukan: Selain NPWP pribadi juga ada NPWP badan. Berikut pula informasi persyaratannya. Cara Mengubah Alamat NPWP secara Online Ternyata mengubah alamat NPWP bisa dilakukan secara online mengutip dari TaxCenterUNISKA.  Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pemindahan alamat NPWP secara online sesuai dengan PER-04/PJ/2020 Pasal 17: Apa Saja Formulir Perubahan Alamat NPWP? Untuk mengubah alamat NPWP, terdapat dua formulir yang perlu Anda perhatikan: Apa Saja Syarat Perubahan Alamat NPWP Badan? Mengutip dari VOI, NPWP adalah sebuah nomor yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, dan nomor ini memiliki beberapa peran penting.  Nomor ini digunakan untuk tujuan administrasi perpajakan, dan bisa dianggap sebagai tanda pengenal serta identitas yang diperlukan ketika seorang wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam urusan perpajakan.  Dengan kata lain, NPWP adalah identifikasi kunci yang digunakan dalam semua urusan perpajakan, membantu memastikan bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Ketika seseorang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP, mereka diwajibkan untuk mengisi informasi pribadi, yang mencakup alamat terbaru mereka.  Oleh karena itu, jika ada perubahan alamat yang terjadi karena perpindahan domisili, wajib pajak perlu melaksanakan proses perubahan alamat pada NPWP mereka. Berikut syara merubah alamat NPWP badan: Bagaimana Kalau Alamat NPWP Beda dengan KTP? Pajakku menjelaskan, jika seorang Wajib Pajak mengalami perubahan tempat tinggal, tidak selalu diperlukan untuk mengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjelaskan bahwa dalam situasi di mana hanya terjadi perubahan alamat yang tidak sesuai dengan data yang sudah ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelumnya, seorang Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan relokasi data Wajib Pajak.  Dengan begitu, perubahan rincian alamat dapat tercatat tanpa perlu mengganti NPWP yang sudah ada. Lalu bagaimana kalau alamat NPWP beda dengan KTP? Apa dampaknya? Ada beberapa kemungkinan: Untuk menghindari dampak-dampak tersebut, Anda sebaiknya segera mengubah alamat NPWP Anda agar sesuai dengan alamat KTP Anda. Anda dapat mengubah alamat NPWP secara online atau offline. Butuh bantuan? Konsultasi Pajak Bersama Kami FAQ:

SELENGKAPNYA
badan usaha travel umroh

Apakah Travel Umroh dan Haji bisa menggunakan PT Perorangan atau CV

MenjadiPengaruh.com – Indonesia memiliki populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, sehingga bisnis travel umroh dan haji sangat potensial.  Banyak orang ingin pergi menunaikan ibadah umroh dan haji, terutama setelah pandemi, dan bisnis travel umroh dapat membantu mereka dengan menyediakan fasilitas dan akomodasi.  Namun, memulai bisnis travel umroh tidak mudah dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Cara Menjadi Agen Travel Umroh dan Haji Merintis bisnis travel umroh memang menjanjikan untung yang besar, namun kamu perlu menyiapkan modal yang cukup dan tidak boleh asal-asalan.  Kamu tentu tidak ingin usahamu dianggap ilegal, bukan?  Oleh karena itu, dikutip dari Entrepreneur.bisnis, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengurus perizinan untuk menjadi agen travel umroh dan haji.  Faktor-faktot tersebut yaitu: Cara Buat Travel Umroh Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat agen travel umroh dan haji, dikutip dari CNN Indonesia. Cara tersebut antara lain: 1. Siapkan Modal yang Cukup Bisnis travel umroh membutuhkan modal yang cukup besar, yaitu sekitar Rp200 juta.  Modal tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti deposit ke maskapai penerbangan, hotel, dan katering, mengurus perizinan, serta biaya operasional. 2. Pilih Lokasi Usaha yang Strategis Lokasi usaha yang strategis akan memudahkan calon jamaah untuk menemukan biro travel Anda.  3. Luruskan Niat dengan Orientasi Ibadah Bisnis travel umroh bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga ibadah.  Dengan meluruskan niat, kamu akan lebih tenang dan tekun dalam menjalankan bisnis. 4. Urus Legalitas dan Perizinan Usaha Bisnis travel umroh membutuhkan izin dari Kementerian Agama (Kemenag).  Kamu perlu mengurus legalitas lainnya, seperti pendirian PT, NPWP, dan perizinan lokasi usaha. 5. Rekrut Karyawan yang Berpengalaman Merekrut karyawan yang berpengalaman akan membantu kamu dalam menjalankan bisnis.  Kamu bisa merekrut karyawan yang berpengalaman dalam bidang keuangan, customer service, hingga humas dan marketing. Badan Usaha untuk Travel Umroh dan Haji Saat ingin membangun jasa agen travel agen umroh dan haji, timbul pertanyaan., yaitu pendaftaran badan usaha jasa agen travel apakah berbentuk PT Perorangan atau CV? Dilansir dari Sirclo, travel umroh dan haji baiknya menggunakan PT Reguler, bukan PT Perorangan atau CV. Mengapa? Hal ini disarankan karena ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan salah satunya adalah menggunakan bentuk hukum perusahaan berupa PT (Reguler). Untuk menjadi PPIU, PT Reguler bisa memenuhi beberapa syaratnya, sementara CV dan PT Perorangantidak bisa. Pemilihan PT Reguler dibanding CV atau PT Perorangan juga berkaitan dengan aspek keuangan dan organisasional. Misalnya, jika travel menggunakan bendera sendiri, ada ketentuan yang membuat pendirian Perusahaan Terbatas (PT) lebih disarankan dibandingkan dengan bentuk hukum lainnya. Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan bagi PT Perorangan untuk melakukan bisnis travel umroh antara lain:1. Dengan demikian, pemilihan bentuk hukum PT Reguler dianggap lebih sesuai karena memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan lebih memudahkan dalam aspek keuangan dan organisasional. Tidak hanya itu, kamu harus persiapkan beberapa dokumen untuk mengajukan izin usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji Dokumen yang dimaksud adalah: Biaya Mendirikan Travel Umroh Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jasa agen travel dan umroh adalah persoalan biaya. Untuk mendirikan sebuah agen umroh, berapa biaya yang harus dipersiapkan sebelumnya? Dirangkum dari Bukausaha, biaya minimal mendirikan Travel umroh adalah sekitar Rp200 Juta. Modal Rp200 Juta tersebut bisa dialokasikan untuk beberapa keperluan penting dalam membuka usaha travel, diantaranya: Resiko Usaha Travel Umroh Usaha travel umroh adalah salah satu bisnis yang menjanjikan di Indonesia.  Namun, seperti halnya bisnis lainnya, usaha travel umroh juga memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku usaha.  Beberapa risiko yang bisa terjadi pada saat menjalankan usaha travel umroh adalah: Risiko keuangan menjadi risiko yang paling umum terjadi.  Risiko ini dapat berupa pembatalan perjalanan, fluktuasi nilai tukar, dan biaya operasional yang tidak terduga. Risiko hukum adalah risiko yang dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum oleh pelaku usaha.  Risiko ini dapat berupa risiko tuntutan hukum dari jamaah, pelanggaran peraturan pemerintah, dan indikasi kecurangan. Risiko yang terakhir adalah mengenai operasional yang dapat terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian dalam operasional perusahaan.  Risiko ini dapat berupa risiko kesalahan pemesanan tiket, kesalahan pemesanan penginapan, dan kecelakaan selama perjalanan. Jika dirasa perlu, anda bisa merubah CV menjadi PT melalui beberapa tahapan proses. Catatan Penting CV : Syarat PPIU dan PIHK harus PT, tidak boleh CVPTP :– Jika menggunakan bendera lain bisa.– Jika menggunakan bendera sendiri ada bbrp ketentuan yg bikin “ga disarankan untuk mendirikan PTP” yaitu,1. Pengurusan ijin lanjutan minimal 1M2. Bisa memberangkatkan jamaah kalo keuangan stabil/sehat, terlihat dr saldo di Kementrian Agama (minimal saldo 1M)3. Omset: anggep aja 40jt/jamaah Haji, brrti omset bisa lebih dari 4,8M/tahun (sudah termasuk Non UMK karena omset melebihi 4,8M)4. Perlu struktur organisasi yang kuat, bertolak belakang sm ketentuan PTP yang pendirinya cuma 1 orang aja Cek Penawaran Kami untuk Pembuatan PT FAQ:

SELENGKAPNYA
cara urus pkpr

Manfaat dan Cara Mengurus PKPR Bagi Pelaku Usaha

MenjadiPengaruh.com – Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah jenis izin usaha yang menggantikan izin lokasi dan berbagai izin terkait penggunaan lahan dalam proses perizinan untuk pembangunan dan pengelolaan lahan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari PKKPR: 1. PKKPR memainkan peran penting dalam memastikan keselarasan antara rencana aktivitas penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang (RTR). 2. PKKPR menggantikan izin-izin terdahulu, seperti izin lokasi dan izin penggunaan lahan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Wilayah. 3. Proses verifikasi PKKPR dapat digunakan baik untuk wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun wilayah yang belum memiliki RDTR, dengan menggunakan Kesepakatan KKPR. 4. PKKPR mendukung penyelenggaraan izin usaha melalui berbagai mekanisme, termasuk mekanisme OSS (Online Single Submission), mekanisme non-elektronik, dan mekanisme elektronik. 5. PKKPR juga memberikan dukungan dalam penerbitan izin untuk aktivitas penggunaan lahan non-usaha. Ada komunitas pengaturan lahan yang berperan sebagai kelompok yang memberikan masukan dalam penerbitan izin PKKPR. Komunitas ini melibatkan berbagai pihak yang memberikan saran dan pemikiran sebelum izin KKP diterbitkan. PKKPR Singkatan dari Apa? Sebagai pengigat, PKKPR merupakan singkatan Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan inovasi perizinan yang menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam proses pembangunan dan pengelolaan tanah.  Selain perubahan nama dalam perizinan, PKKPR juga membawa perubahan signifikan dalam konsep dan prosedur izin usaha dilansir dari Republika. Ini tidak hanya mencakup transformasi perizinan yang ada, tetapi juga memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik dan efisien dalam memberikan izin kepada pemilik usaha.  Dengan demikian, PKKPR menciptakan kerangka perizinan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan pengusaha, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang berlaku. Cara Mengurus PKPR dengan Mudah untuk Pelaku Usaha Berikut ini langkah mengurus PKPR untuk pelaku usaha merangkum dari Gramedia: Proses pengurusan PKKPR melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh pemilik usaha, termasuk: Pendaftaran: Langkah awal dalam mengurus PKKPR adalah mendaftarkan diri melalui sistem OSS. Dalam proses ini, pemilik usaha harus melengkapi sejumlah dokumen usulan kegiatan, termasuk: a. Penilaian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang: Setelah berhasil mendaftar untuk PKKPR, langkah selanjutnya adalah penilaian dokumen usulan. Penilaian ini akan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Proses penilaian dokumen usulan ini melibatkan beberapa tahap yang mencakup: b. Penerbitan PKKPR: PKKPR akan diterbitkan setelah melalui pertimbangan dari Forum Penataan Ruang. Biasanya, Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang akan menerbitkan PKKPR dalam bentuk keputusan, yang dapat berupa: Proses penerbitan PKKPR biasanya membutuhkan waktu maksimal 20 hari setelah menerima persyaratan permohonan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021. Langkah Pengurusan PKKPR OSS Mengutip dari LegalNusa, dalam kerangka OSS, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang menegaskan keselarasan antara rencana aktivitas Pemanfaatan Ruang dengan berbagai rencana tata ruang, termasuk rencana detail tata ruang.  Bagi pelaku usaha skala menengah dan kecil (Usaha Mikro Kecil/UMK), mereka hanya perlu menyusun pernyataan sendiri yang menegaskan kesesuaian aktivitas mereka dengan regulasi tata ruang.  Hal ini berarti pelaku usaha UMK tidak perlu membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara itu, untuk pelaku usaha non-UMK, seperti usaha menengah dan besar, PKKPR akan diawasi melalui Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memastikan keselarasan penggunaan lahan. Berikut langkah pengurusan PKKPR di OSS: Langkah pertama dalam mengurus PKKPR melalui sistem OSS adalah mengajukan permohonan. Untuk melakukannya, pemohon harus terlebih dahulu memiliki akun OSS. Jika Anda belum memiliki akun, Anda bisa mendaftar di situs web https://oss.go.id/. Setelah berhasil masuk ke akun OSS, pemohon dapat mengajukan permohonan PKKPR dengan mengikuti langkah-langkah berikut: Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan PKKPR OSS termasuk: Terakhir, klik tombol “Kirim Permohonan.” Apa Saja Peraturan PKKPR yang Harus Dipenuhi? Dalam Majoo, ada beberapa dasar hukum yang mengikat tentang PKKPR. Namun, peraturan yang paling wajib diperhatikan bagi pelaku usaha adalah  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dalam konteks ini, PKKPR merupakan dokumen yang menegaskan keselarasan antara rencana aktivitas pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah diatur secara resmi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PKKPR meliputi: Dengan mematuhi regulasi ini, PKKPR berfungsi sebagai alat yang memastikan bahwa aktivitas pemanfaatan lahan berjalan sejalan dengan tujuan perencanaan tata ruang dan berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. PKKPR Pasal 181 PP 5/2021 Selain aturan di atas, yang gak kalah penting adalah PKKPR Pasal 181 PP 5/2021. Dilansir dari Sah.co.id, cara mengatasi PKKPR menunggu verifikasi pasal 181, perlu diingat bahwa sebagai pelaku usaha, ada sejumlah syarat dasar yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha. Salah satunya adalah memastikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang sebelumnya dikenal sebagai izin lokasi. Berikut isi lengkap dari pertauran tersebut: Pasal 181 PP 5/2021 mengacu pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dikeluarkan secara otomatis oleh sistem OSS untuk aktivitas pemanfaatan lahan yang memenuhi sejumlah kriteria berikut: Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, PKKPR Pasal 181 PP 5/2021 secara otomatis diberikan kepada kegiatan pemanfaatan lahan, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan lingkungan dan masyarakat serta sesuai dengan regulasi perencanaan tata ruang yang berlaku.  Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa perizinan diberikan dengan efisien dan mematuhi prinsip-prinsip tata ruang yang berlaku. Butuh bantuan? Konsultasi gratis bersama kami

SELENGKAPNYA
manfaat akta notaris

Akta Notaris: Pengertian dan Manfaat yang Perlu Dipahami

MenjadiPengaruh.com – Akta notaris adalah salah satu dokumen penting yang berguna untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari jual beli, sewa menyewa, pembuatan badan usaha, dan sebagainya. Perlu kamu pahami bahwa akta notaris dan surat notaris itu merupakan dua hal yang berbeda.  Surat notaris adalah surat yang notaris keluarkan untuk kepentingan administrasi dan surat menyurat pada umumnya. Sedangkan akta sendiri adalah dokumen otentik tertulis yang berfungsi sebagai bukti bahwa suatu peristiwa telah terjadi. Akta dibuat di depan pejabat yang berwenang, seperti notaris, PPAT, hakim, dan sejenisnya.  Lalu, apa pengertian dari akta notaris dan manfaatnya?  Sebelumnya cek juga aturan pencantuman alamat usaha. Pengertian Akta Notaris Dilansir dari Rumah123, akta notaris adalah selembar tulisan yang dijadikan bukti tertulis tentang terjadinya suatu peristiwa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Bukti tertulis satu ini dibuat di hadapan pegawai berwenang, contohnya seperti jaksa, hakim, atau notaris. Berlaku untuk badan usaha CV juga. Keberadaan akta notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian. Akta notaris juga dapat menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Berikut adalah beberapa alasan lain mengapa akta notaris menjadi sangat penting: Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat.  Artinya, akta notaris dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan tanpa perlu dibuktikan lagi. Akta notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian.  Hal ini karena akta notaris dibuat oleh pejabat publik yang berwenang dan memiliki kompetensi di bidang hukum. Akta notaris dapat mempermudah penyelesaian sengketa di kemudian hari.  Hal ini karena akta notaris merupakan alat bukti yang kuat dan dapat dibuktikan di pengadilan. Akta notaris dapat melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian.  Akta notaris dibuat dengan memperhatikan kepentingan para pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-Jenis Akta Notaris Dikutip dari Mekarisign, ada 2 jenis akta notaris, yaitu Akta Pihak yang dibuat di hadapan notaris, di mana para pihak menjelaskan sendiri isi akta tersebut kepada notaris. Akta partij acten berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta tersebut. Akta notaris satu ini tidak dapat diganggu gugat kebenarannya, kecuali ada tuduhan atau dugaan pemalsuan. Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris dan sering disebut juga dengan akta berita acara.  Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang otentik. Akta Pihak adalah akta yang dibuat berdasarkan keterangan para pihak, sedangkan Akta Pejabat adalah akta yang dibuat berdasarkan keterangan notaris.  Akta Pejabat memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada Akta Pihak. Akta Notaris PDF Akta notaris PDF adalah dokumen digital dalam format PDF yang berisi salinan akta notaris asli.  Akta notaris PDF dapat diperoleh dari notaris yang membuat akta tersebut atau dari instansi pemerintah yang terkait, seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Menurut DntLawyers, akta notaris berbentuk PDF memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta notaris asli, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut: Akta Notaris Perusahaan Akta notaris perusahaan adalah dokumen yang dibuat dan disahkan oleh seorang notaris untuk mendirikan suatu perusahaan.  Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang otentik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Disebutkan oleh Cermati, bahwa akta pendirian perusahaan harus dibuat di kantor Notaris, yang menjadi pejabat berwenang untuk urusan yang satu ini.  Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penting atau tidaknya membuat akta pendirian usaha tergantung pada kebutuhan perusahaan.  Perusahaan kecil yang tidak berkaitan dengan instansi pemerintah tidak perlu membuat akta pendirian usaha.  Namun, perusahaan besar yang memiliki produktivitas tinggi harus membuat akta pendirian usaha.  Akta pendirian usaha harus dibuat di kantor notaris dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Cek juga info tentang pendirian koperasi jika Anda berniat untuk mendirikannya. Akta Notaris Tanah Akta notaris tanah adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris untuk mencatat peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli.  Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang otentik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah bahwa pembeli telah memiliki hak atas tanah tersebut. Dirangkum dari Integrasolusi, akta notaris tanah penting untuk dibuat karena memiliki beberapa manfaat, yaitu: Catatan penting Akta biasanya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tender/mengajukan kerja sama dengan perusahaan lain/mengikuti program Pemerintah Butuh bantuan? Konsultasi gratis bersama kami

SELENGKAPNYA