Fabby Daraja – Page 5 – Menjadi Pengaruh

Perbedaan PT Tertutup vs Terbuka: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

December 29, 2023

MenjadiPengaruh.com – Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang populer di Indonesia, yang dapat didirikan oleh dua orang atau lebih. Dikutip dari Accurate, PT memiliki dua jenis utama, yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup, yang memiliki perbedaan signifikan dalam kepemilikan saham dan tingkat keterbukaan informasinya. Berikut merupakan penjelasan dan beberapa perbedaan di antara keduanya: Perbedaan PT Tertutup dan Terbuka PT Tertutup PT Tertutup memiliki ciri khas kepemilikan saham yang terbatas dan tidak tercatat di bursa efek. Dilansir dari kbli.info Beberapa aspek utama PT Tertutup melibatkan: Tidak Terdaftar di Bursa Efek: Saham perusahaan tidak diperdagangkan di bursa efek, sehingga kepemilikan perusahaan terbatas pada sejumlah saham dan pemegang saham terbatas. Keterbatasan Informasi Publik: PT Tertutup tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keuangannya secara terbuka kepada publik. Ini memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Terbuka. Pengelolaan oleh Direksi: PT Tertutup umumnya dikelola oleh direksi saja, tanpa keterlibatan dewan komisaris. Contoh dari PT Tertutup di Indonesia mencakup perusahaan seperti PT Keluarga Ceria, PT Anak Bangsa Kreatif, dan PT Merdeka Jaya. — 4 Kewajiban Setelah Mendirikan Perusahaan Agar Makin Cuan! PT Terbuka PT Terbuka adalah jenis perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek dan dapat dibeli oleh publik. Hal ini menciptakan keterbukaan dan keterlibatan publik dalam kepemilikan perusahaan mengutip dari Klik Hukum. Beberapa karakteristik utama dari PT Terbuka yaitu: Pencatatan Saham di Bursa Efek: Saham perusahaan terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek, memungkinkan investor publik untuk membeli dan memiliki saham perusahaan. Transparansi Keuangan: PT Terbuka diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keuangannya secara transparan kepada publik. Hal ini mencakup laporan keuangan, kinerja perusahaan, dan proyeksi ke depan. Pengelolaan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris: PT Terbuka biasanya memiliki struktur manajemen yang melibatkan dewan direksi dan dewan komisaris. Mereka berperan dalam mengambil keputusan strategis dan mengawasi jalannya perusahaan. Contoh dari PT Terbuka di Indonesia melibatkan perusahaan-perusahaan terkemuka seperti PT Astra International Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk. — PT dan CV, Mana Yang Lebih Baik? Apa Itu PT Kosong? Perusahaan yang disebut PT Kosong merupakan entitas hukum yang telah sah berdiri sebagai Perseroan Terbatas (PT), meskipun belum aktif dalam menjalankan operasional bisnis. Meski memiliki izin usaha, PT Kosong belum memulai kegiatan operasional yang terkait dengan izin tersebut. Melansir dari SAH, alasan umum mengapa seseorang atau perusahaan memilih memiliki PT Kosong antara lain untuk memanfaatkan reputasi baik yang telah terbentuk atas nama perusahaan tersebut. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang ingin memasuki pasar baru dapat memperoleh PT Kosong yang sudah memiliki izin usaha di pasar tersebut. Dengan cara ini, perusahaan tersebut dapat langsung memulai aktivitas usaha tanpa harus mengurus perizinan secara terpisah. Keputusan untuk membeli PT Kosong juga dapat dipicu oleh upaya untuk menghindari biaya tinggi yang terkait dengan pendirian PT baru. Proses pendirian PT baru memerlukan investasi finansial yang signifikan, terutama jika perusahaan berkeinginan memperoleh izin usaha khusus. Dengan membeli PT Kosong, perusahaan dapat menghemat sejumlah besar biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin tersebut. — Perbedaan Direktur dan Komisaris dalam Perusahaan Berikut beberapa tujuan yang mungkin diinginkan melalui kepemilikan PT Kosong: Akuisisi Reputasi: Perusahaan baru dapat memperoleh kematangan yang dianggap lebih tinggi dengan mengakuisisi PT Kosong yang telah berdiri lama, mendapatkan sejarah perusahaan yang sudah mapan. Pemenuhan Kebutuhan Mendesak: Terdapat situasi mendesak, seperti keterlibatan dalam tender proyek pemerintah, yang membutuhkan keberadaan PT berbadan hukum. Memperoleh PT Kosong dapat menghemat waktu dan biaya yang mungkin terkait dengan pendirian PT baru. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa tujuan menggunakan PT Kosong untuk menghindari pajak atau melakukan penipuan adalah tindakan ilegal dan dapat menghadirkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penggunaan PT Kosong sebaiknya diarahkan pada tujuan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Beda PT Perorangan vs CV: Mana yang Lebih Baik?

December 28, 2023

MenjadiPengaruh.com -Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali dihadapkan pada pilihan antara membentuk PT Perorangan atau CV sebagai struktur badan usaha mereka. Kedua jenis badan usaha ini memiliki perbedaan yang signifikan, dan pemilihan yang tepat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis masing-masing mengutip dari HiveFive. Dalam artikel ini, kita akan membahas perbedaan antara PT Perorangan dan CV dalam beberapa aspek kunci. 1. Status Badan Hukum PT Perorangan adalah badan usaha berbadan hukum, sementara CV tidak memiliki status badan hukum. Artinya, PT Perorangan memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, sedangkan CV tidak memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari para sekutunya. 2. Jumlah Pendiri PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang, sedangkan CV memerlukan sekurang-kurangnya dua orang pendiri. Dalam CV, terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, dan sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab atas modal yang disetorkannya. — Syarat dan Prosedur Pendirian CV (Persekutuan Komanditer) 3. Modal Modal PT Perorangan berasal dari pemegang sahamnya, sementara modal CV dapat berasal dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembiayaan perusahaan. 4. Tanggung Jawab Pemegang saham PT Perorangan hanya bertanggung jawab atas modal yang disetorkannya, sementara sekutu aktif dan sekutu pasif CV bertanggung jawab secara pribadi atas segala kewajiban perusahaan. Ini menjadi pertimbangan penting terkait risiko yang dihadapi oleh para pemilik. 5. Pengelolaan PT Perorangan dapat dikelola oleh pemegang sahamnya sendiri atau oleh pihak lain yang ditunjuk, sedangkan CV harus dikelola oleh sekutu aktif dilansir dari Mashmoshem. Struktur pengelolaan ini mempengaruhi dinamika operasional perusahaan. — Sekilas Tentang Persekutuan Komanditer (CV)(Opens in a new browser tab) 6. Kemudahan Pendirian Prosedur pendirian PT Perorangan lebih sederhana dibandingkan dengan CV. Ini membuat PT Perorangan menjadi pilihan yang lebih cepat dan mudah untuk UMKM yang ingin segera memulai usaha. Kesimpulan Pemilihan antara PT Perorangan dan CV harus didasarkan pada kebutuhan spesifik bisnis dan preferensi pemiliknya. Jika Anda menginginkan badan usaha dengan struktur yang lebih sederhana dan prosedur pendirian yang cepat, PT Perorangan mungkin menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika Anda memerlukan badan usaha dengan struktur yang lebih kompleks dan pembagian tanggung jawab yang jelas, maka CV dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai. Apakah CV Termasuk Perusahaan Perorangan? CV dan perusahaan perorangan adalah dua entitas hukum yang berbeda dan memiliki karakteristik yang membedakan keduanya. Perusahaan perorangan merujuk pada badan usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh satu orang. Dalam konteks ini, pemilik perusahaan perorangan secara langsung bertanggung jawab atas semua kewajiban perusahaan, dan tidak ada pemisahan antara identitas pribadi pemilik dengan entitas bisnisnya. — Ini Dia Hak dan Kewajiban Direksi Menurut Undang-Undang PT Sementara itu, CV atau Commanditaire Vennootschap adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam struktur CV, terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer bertanggung jawab hanya sebatas modal yang telah disetorkan, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban perusahaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa CV bukanlah perusahaan perorangan karena CV membutuhkan setidaknya dua orang dalam pendiriannya, sedangkan perusahaan perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang. Selain itu, struktur tanggung jawab dalam CV dibagi antara sekutu komanditer dan komplementer, sementara perusahaan perorangan memiliki tanggung jawab tunggal dari pemiliknya.

SELENGKAPNYA

Syarat dan Contoh Nama PT Perorangan yang Unik, Gak Boleh Asal Pilih

December 26, 2023

MenjadiPengaruh.com – Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembuatan PT Perorangan semakin meningkat di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha yang tengah mengembangkan bisnis mereka. Banyak dari mereka merasa tertantang untuk menemukan nama yang tepat untuk PT Perorangan mereka. Proses ini tidak semudah yang terlihat, karena nama yang dipilih haruslah unik, menarik, dan belum pernah digunakan oleh PT milik orang lain. Sebelum memutuskan nama, penting untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Pencarian nama PT harus memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang perlu diperhatikan adalah terkait jumlah suku kata dan penggunaan bahasa. Dalam garis besarnya, nama PT harus terdiri dari tiga suku kata dan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing tidak diizinkan. Ini berarti bahwa pemilihan nama satu kata tidak dapat diterima, karena minimal harus terdiri dari tiga kata. Selain itu, pastikan nama yang dipilih jelas, unik, dan mudah diucapkan dalam bahasa Indonesia. Ada pertanyaan yang sering muncul, mengapa harus tiga suku kata? Alasan di balik ini adalah untuk membedakan perusahaan lokal dan asing. PT Perorangan khusus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA). — Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih Langkah-langkah dalam Memilih Nama PT Perorangan 1. Pahami Peraturan yang Berlaku Sebelum memulai pencarian nama, pahami dengan baik peraturan terkait pembuatan PT Perorangan. Pastikan untuk mematuhi ketentuan mengenai jumlah suku kata dan penggunaan bahasa Indonesia. 2. Kreativitas dalam Menemukan Nama Meskipun terdapat batasan jumlah suku kata, ini tidak menghalangi kreativitas Anda. Cobalah untuk menciptakan kombinasi kata yang unik dan mencerminkan identitas bisnis Anda. Gunakan kata-kata yang mudah diingat dan memiliki arti positif. 3. Verifikasi Ketersediaan Nama Setelah menemukan beberapa opsi nama, verifikasi ketersediaannya di situs resmi pendaftaran perusahaan atau Kementerian Hukum dan HAM. Pastikan nama yang Anda pilih belum digunakan oleh perusahaan lain. 4. Perhatikan Kesesuaian dengan Bisnis Nama PT sebaiknya mencerminkan jenis bisnis yang dijalankan. Pastikan bahwa nama tersebut relevan dan memberikan gambaran yang jelas tentang produk atau layanan yang Anda tawarkan. — 5 Tips Datangkan Leads dari Landing Page 5. Pastikan Kepemilikan Nama Penting untuk memastikan bahwa nama yang Anda pilih dapat diterima secara hukum. Pastikan tidak ada klaim atau masalah kepemilikan terhadap nama tersebut oleh pihak lain. 6. Uji Kemudahan Pengucapan dan Penulisan Sebuah nama bisnis yang baik harus mudah diucapkan dan ditulis. Hindari penggunaan kata-kata yang sulit diucapkan atau dieja, karena hal ini dapat menyulitkan pelanggan atau mitra bisnis dalam mengingat nama perusahaan Anda. 7. Jangan Melupakan Aspek Branding. Selain mematuhi aturan, pertimbangkan aspek branding. Pastikan bahwa nama perusahaan dapat membangun citra positif dan mudah diingat oleh pelanggan. 8. Daftarkan Nama Secara Resmi Setelah menemukan nama yang tepat dan memastikan ketersediaannya, segera daftarkan nama perusahaan Anda secara resmi. Proses pendaftaran biasanya dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM atau instansi terkait lainnya. — Terbaru! Cara Daftar AHU PT Perorangan, Harus Punya Akta Contoh Nama PT Perorangan Sektor Perdagangan Sektor Jasa Sektor Manufaktur Sektor Pertanian Sektor Konstruksi

SELENGKAPNYA

person holding smartphone beside tablet computer

Update! Langkah Proses Nomor Registrasi Perusahaan Terbaru

December 24, 2023

Nomor Register Perusahaan atau Tanda Daftar Perusahaan adalah identifikasi resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu usaha setelah melalui proses pendaftaran.

SELENGKAPNYA

person touching and pointing MacBook Pro

Terbaru! Cara Daftar AHU PT Perorangan, Harus Punya Akta Notaris?

December 22, 2023

MenjadiPengaruh.com – Pemerintah Indonesia, melalui Perpres nomor 2 tahun 2022, mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha mandiri guna mengatasi ketertinggalan jumlah wirausaha yang masih rendah. Target pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 adalah 3,95 persen. Perpres ini memberikan kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi wirausaha, termasuk pendaftaran perizinan elektronik, akses pembiayaan, dan pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM juga merilis regulasi baru tentang perseroan perorangan atau yang sering disebut PT Perorangan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pendirian usaha tanpa modal minimal, dengan biaya pendaftaran yang lebih murah dari Perseroan Terbatas (PT). == Pendirian PT Perorangan Berikut adalah beberapa keunggulan dari PT Perorangan dikutip dari Indonesia.go.id: – Memastikan status badan hukum. – Memisahkan kekayaan pribadi dari kekayaan perusahaan. – Perseroan perorangan mendapatkan NPWP secara otomatis saat pendiriannya, tanpa perlu melalui notaris online. – Tidak ada batasan modal minimal, selama tidak melebihi Rp5 miliar. – Memungkinkan pembuatan rekening bank atas nama perseroan, yang dapat digunakan sebagai legalitas untuk mengajukan pinjaman modal ke bank dan investor. – Pendiri berperan sebagai direktur dan pemegang saham perusahaan. – Mendapat prioritas dalam program pemerintah yang ditujukan untuk pelaku UMKM. — Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih Cara Daftar AHU PT Perorangan Terbaru Proses pendaftaran Asosiasi Hukum Perseroan Terbatas (AHU) untuk PT Perorangan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi AHU di https://ahu.go.id/. Namun, prosesnya terbilang rumit bagi sebagian orang karena harus mengisi dan melampirkan beberapa berkas yang dibutuhkan. Selain itu, sistem website yang cukup kompleks dapat membuat pengurusannya butuh waktu yang lama. Agar prosesnya jadi lebih cepat, Anda dapat menggunakan jasa layanan pengurusan PT Perorangan dari Menjadi Pengaruh dengan klik link berikut ini. LAYANAN PENDIRIAN PT PERORANGAN Apakah Akta Notaris PT Perorangan Dibutuhkan? Dilansir dari CNN Indonesia, PT Perorangan tidak membutuhkan akta notaris menurut keterangan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Hal ini dilakukan untuk memudahkan UMK untuk bisa memiliki badan hukum dengan lebih cepat dan biaya lebih murah. Yasonna menekankan bahwa perseroan perorangan memungkinkan pendirian dengan satu orang saja, namun peran notaris tetap diperlukan untuk konsultasi elektronik. Perseroan perorangan diharapkan memberikan perlindungan hukum dengan pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, memudahkan akses pembiayaan perbankan tanpa menunggu pengesahan badan hukum yang lama seperti Perseroan Terbatas (PT Reguler). — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan

SELENGKAPNYA

KBLI Frozen Food: Perizinan Usaha Makanan Siap Saji Beku

December 19, 2023

MenjadiPengaruh.com – Industri frozen food punya peran vital dalam bisnis kuliner modern. Sebab, kini banyak konsumen yang ingin makanan praktis dan tahan lama. Sejalan dengan peningkatan permintaan terhadap produk frozen food, memahami kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) harus diperhatikan oleh pemilik bisnis. Dalam artikel ini, kita akan mengulas beberapa contoh KBLI yang relevan untuk industri frozen food: Daftar Perizinan Bisnis Frozen Food Untuk memulai bisnis produksi frozen food, Anda perlu mendapatkan beberapa perizinan yang diperlukan. Melansir dari UKM Indonesia, berikut daftar perizinan untuk bisnis frozen food: Penting untuk dipahami bahwa persyaratan perizinan dapat berbeda tergantung pada skala usaha. — Contoh KBLI Single Purpose Apa Saja? Simak Ketentuan Lengkapnya Bisnis skala mikro, kecil, dan menengah membutuhkan sertifikat standar dan izin BPOM, sementara bisnis skala besar memerlukan izin khusus dari Menteri dan/atau Gubernur. Contoh KBLI untuk Frozen Food Mengutip dari RuangHukum, berikut beberapa KBLI yang cocok untuk bisnis frozen food: KBLI 10130 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas): mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, seperti daging sapi, daging ayam, daging ikan, dan produk olahannya, seperti nugget, sosis, bakso, dan lain-lain. KBLI 10314 (Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran): mencakup kegiatan pembekuan buah-buahan dan sayuran, seperti buah apel, buah pisang, buah stroberi, sayuran wortel, sayuran sawi, dan lain-lain. KBLI 10531 (Industri Pengolahan Es Krim): mencakup kegiatan pengolahan es krim, seperti es krim stik, es krim cup, dan es krim cone. KBLI 10755 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan Laut): mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan makanan laut, seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan lain-lain. — Apakah Izin BPOM Harus Daftar Merek Dulu? Ini Penjelasannya Pentingnya Memilih KBLI yang Tepat Selain KBLI yang telah disebutkan, terdapat pilihan KBLI lain yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan jenis produk frozen food yang akan diproduksi. Penting bagi setiap pelaku usaha untuk memastikan bahwa KBLI yang dipilih mencerminkan dengan akurat jenis produk frozen food yang akan dihasilkan. Kode KBLI Makanan Ringan Melansir dari Sah.co.id, Kode KBLI untuk makanan ringan adalah 10731, yang termasuk dalam kategori Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan Jadi Lainnya. Kode ini mencakup berbagai kegiatan pengolahan dan pengawetan makanan jadi, seperti makanan ringan, makanan siap saji, dan lain-lain. Makanan ringan sendiri adalah jenis makanan atau minuman yang umumnya dikonsumsi sebagai camilan, bukan sebagai hidangan utama. Makanan ringan memiliki rasa yang lezat dan mudah dikonsumsi, terbuat dari berbagai bahan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, susu, dan daging. Beberapa contoh makanan ringan dengan kode KBLI 10731 seperti keripik, biskuit, wafer, permen, cokelat, dan sebagainya. Untuk mendapatkan izin edar makanan ringan, pelaku usaha harus memegang KBLI 10731, dan izin ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). — Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih Selain kode KBLI 10731, terdapat kode KBLI lain yang sesuai untuk makanan ringan, seperti: KBLI 10130 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas): untuk makanan ringan yang berbahan dasar daging. KBLI 10314 (Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran): untuk makanan ringan dari buah-buahan dan sayuran. KBLI 10531 (Industri Pengolahan Es Krim): khusus untuk makanan ringan berupa es krim. Pemilihan kode KBLI yang sesuai harus disesuaikan dengan jenis makanan ringan yang akan diproduksi. FAQ { “@context”: “http://schema.org”, “@type”: “Product”, “name”: “boyi”, “aggregateRating”: { “@type”: “AggregateRating”, “ratingValue”: “4.9”, “ratingCount”: “100”, “reviewCount”: “57” } }

SELENGKAPNYA

Beda Badan Usaha Berbadan Hukum vs Non-Berbadan Hukum: Contoh, Kelebihan, dan Kekurangannya

December 19, 2023

MenjadiPengaruh.com – Dalam dunia bisnis, pemilihan bentuk badan usaha menjadi pertimbangan penting bagi para pelaku usaha. Secara umum, badan usaha dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Perbedaan Dasar Berikut adalah beberapa perbedaan mendasar antara keduanya mengutip dari Lex Mundus: Badan Usaha Berbadan Hukum: Merupakan badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum seperti individu. Dengan demikian, badan usaha ini memiliki hak dan kewajiban hukum untuk melakukan tindakan secara mandiri. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Tidak dianggap sebagai subjek hukum, sehingga kepemilikan subjek hukum berada di tangan pendiri dan sekutunya. Badan Usaha Berbadan Hukum: Mengutip UKM Indonesia, yang termasuk dalam klasifikasi ini antara lain Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Melibatkan perusahaan perorangan, seperti usaha perorangan atau usaha dagang, dan perusahaan persekutuan, seperti persekutuan perdata, dan Persekutuan Komanditer (CV) dikutip RewangRencang.. Badan Usaha Berbadan Hukum: Dapat memisahkan harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi pendiri dan pengurusnya sehingga memberikan perlindungan terhadap harta pribadi jika terjadi pailit. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Tidak memiliki pemisahan antara harta perusahaan dan pribadi, sehingga harta pendiri dan sekutunya dapat tercampur, dan harta pribadi menjadi jaminan jika ada klaim atau kerugian. Badan Usaha Berbadan Hukum: Memerlukan pengesahan dari pemerintah terkait anggaran dasar dan akta pendiriannya, seperti PT yang membutuhkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Tidak selalu diwajibkan membuat akta pendirian di notaris; bisa didirikan dengan akta dibawah tangan atau bahkan secara lisan. Namun, disarankan untuk membuat akta pendirian di notaris untuk kepastian hukum. — Ketahui syarat Pendirian Yayasan Badan Usaha Berbadan Hukum vs Non-Berbadan Hukum: Kelebihan dan Kekurangannya Kelebihan Badan Usaha Berbadan Hukum Pemisahan Kekayaan: Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum dipisahkan dari harta kekayaan pemilik atau pendirinya sehingga memberikan perlindungan terhadap tanggung jawab atas kerugian usaha. Akses Kredit Lebih Mudah: Badan usaha berbadan hukum lebih mudah memperoleh kredit karena memiliki status hukum yang jelas dan kekayaan sendiri yang dapat dijadikan agunan. Potensi Pengembangan Lebih Besar: Badan usaha berbadan hukum memiliki peluang pengembangan yang lebih besar dengan struktur organisasi formal dan sistem administrasi yang baik. — PT dan CV, Mana Yang Lebih Baik? Kekurangan Badan Usaha Berbadan Hukum Biaya Pendirian dan Operasional Tinggi: Memerlukan biaya pendirian dan operasional yang lebih tinggi karena harus memenuhi persyaratan perundang-undangan. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan: Proses pengambilan keputusan lebih lambat karena melibatkan prosedur yang lebih panjang yang melibatkan seluruh anggota atau organ badan usaha. Kelebihan Badan Usaha Non-Berbadan Hukum Biaya Pendirian dan Operasional Rendah: Memerlukan biaya pendirian dan operasional yang lebih rendah karena tidak terikat persyaratan perundang-undangan. Kemudahan dalam Pengambilan Keputusan: Pengambilan keputusan lebih mudah karena melibatkan para pendiri atau sekutu. Kekurangan Badan Usaha Non-Berbadan Hukum Tidak Ada Pemisahan Kekayaan: Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan pemilik, sehingga pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian usaha. Kesulitan Memperoleh Kredit: Sulit memperoleh kredit dari lembaga keuangan karena tidak memiliki status hukum yang jelas dan kekayaan yang dapat dijadikan agunan. Pengembangan Terbatas: Peluang pengembangan terbatas karena struktur organisasi yang sederhana dan sistem administrasi yang lebih simpel. — Syarat Membuat NPWP Badan Kesimpulan Pemilihan jenis badan usaha harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan usaha. Untuk usaha skala kecil tanpa modal besar, badan usaha non-berbadan hukum bisa menjadi pilihan. Sementara untuk usaha skala besar dengan modal besar, badan usaha berbadan hukum lebih sesuai. FAQ

SELENGKAPNYA

Contoh KBLI Single Purpose Apa Saja? Simak Ketentuan Lengkapnya

December 18, 2023

MenjadiPengaruh.com – KBLI Single Purpose merupakan daftar bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memperbolehkan pelaku usaha hanya fokus pada satu jenis kegiatan usaha saja, tanpa campur tangan dalam bidang usaha lain. Prinsipnya, mereka hanya diperbolehkan menjalankan satu bidang usaha yang sesuai dengan ketentuan KBLI yang bersangkutan. Aturan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. — Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan memastikan bahwa pelaku usaha memiliki keahlian yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha yang dipilihnya. Apa Saja Usaha yang Termasuk KBLI Single Purpose? Beberapa contoh usaha yang masuk dalam kategori KBLI Single Purpose meliputi: Selain contoh-contoh di atas, ada ratusan lebih KBLI Single Purpose yang ada. Daftar lengkapnya dapat diakses melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). — NIB: Definisi dan Manfaatnya Ada beberapa kriteria yang menentukan apakah suatu bidang usaha termasuk dalam KBLI Single Purpose: Penerapan ketentuan KBLI Single Purpose oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar, serta memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kompetensi dan izin yang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Apa Saja KBLI yang Tidak Boleh Digabung? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tidak boleh digabungkan yaitu yang termasuk dalam kategori “Single Purpose”. Selain itu, bidang usaha khusus yang hanya dapat menjalankan satu kegiatan usaha saja dan tidak dapat dicampur dengan jenis kegiatan usaha lainnya di OSS juga tidak boleh digabung. Contohnya, KBLI perdagangan besar dengan KBLI perdagangan eceran tidak dapat digabungkan Hal ini juga berlaku untuk KBLI dalam sektor kesehatan dan sektor pengangkutan. Jadi, KBLI yang termasuk dalam kategori “Single Purpose” tidak boleh digabung dengan KBLI lainnya — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklasifikasikan jenis-jenis perizinan sebagai Single Purpose, yang tidak dapat digabungkan dengan perizinan lainnya. Mengutip dari TaxLegal, berikut beberapa sektor perizinan yang termasuk dalam kategori ini: I. Sektor Kesehatan dengan jenis perizinan: II. Sektor Perhubungan dengan jenis perizinan: III. Sektor Kominfo dengan jenis perizinan: FAQ:

SELENGKAPNYA

Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih

December 11, 2023

MenjadiPengaruh.com – PT Perorangan merupakan jenis legalitas usaha yang didirikan oleh satu orang saja dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Walaupun hanya dimiliki oleh satu orang, PT Perorangan memiliki perbedaan dengan perusahaan perorangan yang tidak diakui sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perseroan perorangan. Oleh karenanya, PT Perorangan saat ini sering dipakai oleh calon pengusaha sebagai legalitas bisnisnya. Namun, memilih nama PT Perorangan tidak boleh sembarang. Kamu harus cek terlebih dahulu ketersediaan nama PT-nya. Jangan sampai memilih nama yang sudah digunakan atau mirip dengan pihak lain. — Rekening Giro vs Tabungan: Apa Bedanya? Jangan Sampai Salah Apa Saja Syarat Nama PT? Dalam menentukan nama PT, ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2011. Berikut adalah syarat-syarat tersebut yang perlu diperhatikan mengutip dari KontrakHukum: — Alasan Pencabutan SP-PIRT dalam Industri Pangan Bagaimana Cara Cek Nama PT Perorangan? Dalam era digital, memastikan kelegalan dan status suatu PT perorangan bisa dilakukan dengan mudah melalui beberapa platform online resmi. Berikut adalah langkah-langkahnya melansir dari Riviera:: 1. KemenkumHam – NSWI 2. Web OJK 3. Website Kominfo Kumpulan Ide Nama PT dari Berbagai Industri Industri Teknologi Informasi (TI): PT Inovasi Digital Harmoni PT Solusi Cerdas Teknologi PT Kreatifitas Kode Unggul PT Jaringan Maju Mandiri PT Teknologi Terkini Indonesia — Mengenal apa Itu Firma Industri Kuliner: PT Rasa Nusantara Lezat PT Kuliner Kreatif Andalan PT Gourmet Boga Utama PT Aromatik Rasa Sejati PT Kreasi Rasa Masa Depan Industri Fashion: PT Elegansi Mode Dinamis PT Trendsetter Fashion Mandiri PT Kreatifitas Busana Nusantara PT Gaya Berkelas Modern PT Mode Berkualitas Inspiratif Industri Energi Terbarukan: PT Energi Hijau Mandiri PT Inovasi Sumber Energi PT Panorama Energi Bersih PT Tenaga Terbarukan Nusantara PT Solaris Energi Dinamis Industri Pendidikan: PT Edukasi Kreatif Nusantara PT Pusat Pembelajaran Mandiri PT Inovasi Pendidikan Cerdas PT Inspirasi Belajar Unggul PT Akademi Pengetahuan Maju Industri Kesehatan: PT Harmoni Kesehatan Sejahtera PT Terapi Medika Inovatif PT Kesehatan Prima Nusantara PT Solusi Medis Modern PT Pelayanan Kesehatan Unggul Industri Pariwisata: PT Destinasi Wisata Terkini PT Petualangan Eksotis Nusantara PT Wisata Impian Mandiri PT Layanan Tur Terbaik PT Ekspedisi Alam Asli Industri Manufaktur: PT Produksi Maju Mandiri PT Manufaktur Kreatif Nusantara PT Teknologi Produksi Unggul PT Inovasi Manufaktur Modern PT Karya Manufaktur Terdepan FAQ:

SELENGKAPNYA

Apa Itu KKPR? Definisi, Contoh, dan Cara Pengurusannya di OSS

December 11, 2023

MenjadiPengaruh.com – Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan jenis izin baru yang menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam proses perizinan berusaha. Dikutip dari Simtaru, KKPR tidak hanya mengatur padanama izin, tetapi juga pada konsep dan prosedur perizinan berusaha secara keseluruhan. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KKPR berperan sebagai perizinan dasar yang harus diurus sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha. Selain itu, KKPR juga diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG). — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Apa Saja Dasar Hukum KKPR? – UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; – UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang; – UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan; – UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja; – PP No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; – PP No.21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang; – Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Apa Saja Contoh KKPR? Berikut adalah beberapa contoh penerapan KKPR dalam berbagai kegiatan: 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemohon IMB harus terlebih dahulu mengajukan permohonan KKPR kepada pemerintah daerah. Biasanya, IMB diperlukan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau membongkar bangunan. 2. Alih Fungsi Lahan Proses perubahan penggunaan lahan dari satu kepentingan ke kepentingan lain memerlukan permohonan KKPR sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. 3. Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Pemegang hak atas tanah yang ingin mengubah pemanfaatan tanah harus mengajukan permohonan KKPR sebelum memperoleh IPPT dari pemerintah daerah. 4. Sertifikat Tanah Pengajuan permohonan KKPR juga diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). — Survei PKP: Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan? Contoh KKPR untuk Kegiatan Non-Berusaha: Contoh KKPR untuk Kegiatan Berusaha: Bagaimana Cara Membuat KKPR di OSS? Dilansir dari laman resmi DPUPR, berikut tata cara mengurus KKPR melalui OSS: — Pendirian PT Perorangan Apa Perbedaan KKPR dan PKPR? KKPR (Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PKKPR (Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) memiliki perbedaan dalam beberapa aspek: Ketentuan dan Tahapan Kelengkapan Pendaftaran Persyaratan Penerbitan Verifikasi Otomatis Tarif PNBP FAQ:

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja