Apakah Travel Umroh dan Haji bisa menggunakan PT Perorangan atau CV

MenjadiPengaruh.com – Indonesia memiliki populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, sehingga bisnis travel umroh dan haji sangat potensial.

Banyak orang ingin pergi menunaikan ibadah umroh dan haji, terutama setelah pandemi, dan bisnis travel umroh dapat membantu mereka dengan menyediakan fasilitas dan akomodasi.

Namun, memulai bisnis travel umroh tidak mudah dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Cara Menjadi Agen Travel Umroh dan Haji

Merintis bisnis travel umroh memang menjanjikan untung yang besar, namun kamu perlu menyiapkan modal yang cukup dan tidak boleh asal-asalan.

Kamu tentu tidak ingin usahamu dianggap ilegal, bukan?

Oleh karena itu, dikutip dari Entrepreneur.bisnis, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengurus perizinan untuk menjadi agen travel umroh dan haji.

Faktor-faktot tersebut yaitu:

Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pastikan Anda sudah memiliki NPWP.

Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Mengurus izin biro perjalanan wisata yang diterbitkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Mengurus Keanggotaan di ASIT (Association The Indonesia Tour and Travel Agencies).

Mengurus keanggotaan di International Air Transportation Association (IATA).

Mengurus izin biro perjalanan haji dan umroh secara sah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menyetorkan deposit sebesar Rp100 juta untuk perizinan bisnis travel umroh. Sedangkan untuk Haji Rp500 juta.

Mengurus surat perizinan pendirian travel umroh dan haji.

Cara Buat Travel Umroh

Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat agen travel umroh dan haji, dikutip dari CNN Indonesia.

Cara tersebut antara lain:

1. Siapkan Modal yang Cukup

Bisnis travel umroh membutuhkan modal yang cukup besar, yaitu sekitar Rp200 juta.

Modal tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti deposit ke maskapai penerbangan, hotel, dan katering, mengurus perizinan, serta biaya operasional.

2. Pilih Lokasi Usaha yang Strategis

Lokasi usaha yang strategis akan memudahkan calon jamaah untuk menemukan biro travel Anda.

3. Luruskan Niat dengan Orientasi Ibadah

Bisnis travel umroh bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga ibadah.

Dengan meluruskan niat, kamu akan lebih tenang dan tekun dalam menjalankan bisnis.

4. Urus Legalitas dan Perizinan Usaha

Bisnis travel umroh membutuhkan izin dari Kementerian Agama (Kemenag).

Kamu perlu mengurus legalitas lainnya, seperti pendirian PT, NPWP, dan perizinan lokasi usaha.

5. Rekrut Karyawan yang Berpengalaman

Merekrut karyawan yang berpengalaman akan membantu kamu dalam menjalankan bisnis.

Kamu bisa merekrut karyawan yang berpengalaman dalam bidang keuangan, customer service, hingga humas dan marketing.

Badan Usaha untuk Travel Umroh dan Haji

Saat ingin membangun jasa agen travel agen umroh dan haji, timbul pertanyaan., yaitu pendaftaran badan usaha jasa agen travel apakah berbentuk PT Perorangan atau CV?

Dilansir dari Sirclo, travel umroh dan haji baiknya menggunakan PT Reguler, bukan PT Perorangan atau CV. Mengapa?

Hal ini disarankan karena ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan salah satunya adalah menggunakan bentuk hukum perusahaan berupa PT (Reguler).

Untuk menjadi PPIU, PT Reguler bisa memenuhi beberapa syaratnya, sementara CV dan PT Perorangantidak bisa.

Pemilihan PT Reguler dibanding CV atau PT Perorangan juga berkaitan dengan aspek keuangan dan organisasional. Misalnya, jika travel menggunakan bendera sendiri, ada ketentuan yang membuat pendirian Perusahaan Terbatas (PT) lebih disarankan dibandingkan dengan bentuk hukum lainnya.

Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan bagi PT Perorangan untuk melakukan bisnis travel umroh antara lain:1.

Harus memiliki izin lanjutan minimal sebesar Rp 1 miliar.
Dapat memberangkatkan jamaah hanya jika keuangan stabil dan terlihat dari saldo di Kementerian Agama, dengan saldo minimal Rp 1 miliar.
Perhitungan omset yang tinggi, misalnya dengan anggapan omset 40 juta rupiah per jamaah haji, sehingga omset dapat melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.
Perlu memiliki struktur organisasi yang kuat, yang berbeda dengan ketentuan pendirian PT Perorangan yang memungkinkan pendiriannya oleh satu orang saja.

Dengan demikian, pemilihan bentuk hukum PT Reguler dianggap lebih sesuai karena memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan lebih memudahkan dalam aspek keuangan dan organisasional.

Tidak hanya itu, kamu harus persiapkan beberapa dokumen untuk mengajukan izin usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji

Dokumen yang dimaksud adalah:

Surat permohonan izin usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji.
Akta pendirian PT perorangan atau CV yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
Surat keterangan bebas narkoba dari laboratorium.
Surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya, jika ada.
Sertifikat pelatihan pembimbing umroh dan haji.
Sertifikat kepemilikan armada transportasi, jika ada.

Biaya Mendirikan Travel Umroh

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jasa agen travel dan umroh adalah persoalan biaya.

Untuk mendirikan sebuah agen umroh, berapa biaya yang harus dipersiapkan sebelumnya?

Dirangkum dari Bukausaha, biaya minimal mendirikan Travel umroh adalah sekitar Rp200 Juta.

Modal Rp200 Juta tersebut bisa dialokasikan untuk beberapa keperluan penting dalam membuka usaha travel, diantaranya:

Deposito awal untuk memulai bisnis travel umroh minimal sebesar Rp.100.000.000,00.
Melakukan sewa tempat usaha yang strategis.
Melakukan pengadaan alat perlengkapan kantor.
Deposito ke maskapai penerbangan, hotel, katering dan sebagainya.
Mengurus perizinan umroh.
Mencetak banner, brosur dan keperluan pemasaran llainnya.
Cadangan gaji untuk para karyawan.
Biaya tambahan seperti biaya darurat dan sejumlah hal kecil lainnya.

Resiko Usaha Travel Umroh

Usaha travel umroh adalah salah satu bisnis yang menjanjikan di Indonesia.

Namun, seperti halnya bisnis lainnya, usaha travel umroh juga memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku usaha.

Beberapa risiko yang bisa terjadi pada saat menjalankan usaha travel umroh adalah:

Risiko keuangan

Risiko keuangan menjadi risiko yang paling umum terjadi.

Risiko ini dapat berupa pembatalan perjalanan, fluktuasi nilai tukar, dan biaya operasional yang tidak terduga.

Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum oleh pelaku usaha.

Risiko ini dapat berupa risiko tuntutan hukum dari jamaah, pelanggaran peraturan pemerintah, dan indikasi kecurangan.

Risiko operasional

Risiko yang terakhir adalah mengenai operasional yang dapat terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian dalam operasional perusahaan.

Risiko ini dapat berupa risiko kesalahan pemesanan tiket, kesalahan pemesanan penginapan, dan kecelakaan selama perjalanan.

Jika dirasa perlu, anda bisa merubah CV menjadi PT melalui beberapa tahapan proses.

Catatan Penting

CV : Syarat PPIU dan PIHK harus PT, tidak boleh CV
PTP :
– Jika menggunakan bendera lain bisa.
– Jika menggunakan bendera sendiri ada bbrp ketentuan yg bikin “ga disarankan untuk mendirikan PTP” yaitu,
1. Pengurusan ijin lanjutan minimal 1M
2. Bisa memberangkatkan jamaah kalo keuangan stabil/sehat, terlihat dr saldo di Kementrian Agama (minimal saldo 1M)
3. Omset: anggep aja 40jt/jamaah Haji, brrti omset bisa lebih dari 4,8M/tahun (sudah termasuk Non UMK karena omset melebihi 4,8M)
4. Perlu struktur organisasi yang kuat, bertolak belakang sm ketentuan PTP yang pendirinya cuma 1 orang aja

Cek Penawaran Kami untuk Pembuatan PT

klik disini

FAQ:

Apakah travel umroh dan haji wajib berbadan hukum?

Ya, travel umroh dan haji wajib berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus.

Apakah PT perorangan atau CV dapat digunakan sebagai badan hukum travel umroh dan haji?

Tidak, PT perorangan dan CV tidak dapat digunakan sebagai badan hukum travel umroh dan haji, melainkan harus dengan PT reguler.

Apakah jenis badan hukum yang dapat digunakan untuk travel umroh dan haji?

Jenis badan hukum yang dapat digunakan untuk travel umroh dan haji adalah Perseroan Terbatas (PT).

Apakah ada persyaratan khusus untuk PT yang digunakan sebagai travel umroh dan haji?

Ya, ada persyaratan khusus untuk PT yang digunakan sebagai travel umroh dan haji. Persyaratan tersebut adalah:
– PT harus berbadan hukum
– PT harus memiliki izin usaha perjalanan wisata dari Kementerian Pariwisata
– PT harus memiliki izin penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus dari Kementerian Agama

Bagaimana cara mendapatkan izin usaha perjalanan wisata dan izin penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus?

Permohonan izin usaha perjalanan wisata dan izin penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus dapat diajukan kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Agama.

Artikel Lainnya

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Definisi dan Tugas Pj, Pjs, Plt dan Plh Lengkap

Menjadipengaruh.com – Dalam dunia pemerintahan, seringkali kita mendengar istilah Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Kepala Daerah (Pj). Keempat istilah tersebut merujuk pada posisi atau jabatan yang diisi sementara untuk mengatasi kekosongan jabatan di pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam artikel ini, kita akan mengulas definisi dan tugas masing-masing jabatan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Pelaksana Tugas, atau yang biasa disingkat Plt, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Jabatan Plt dapat berasal dari internal instansi atau lembaga tersebut, namun dalam beberapa kasus, pilihan eksternal juga mungkin. Tugas utama Plt adalah menjalankan tugas sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh pejabat definitif yang berhalangan tetap. Meskipun memiliki tanggung jawab penting, Plt tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsinya lebih bersifat sementara hingga ada pengangkatan pejabat definitif yang baru. Pejabat Sementara (Pjs) Singkatan Pjs merujuk pada Pejabat Sementara, yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara melansir dari Bone. Kondisi ini bisa terjadi karena cuti, sakit, atau tugas luar kota yang memaksa pejabat definitif untuk sementara meninggalkan jabatannya. Pjs dapat berasal dari internal instansi atau lembaga yang sama atau dari luar. Pjs memiliki tanggung jawab yang mirip dengan Plt, yaitu menjalankan tugas sehari-hari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Namun, seperti Plt, Pjs tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan strategis. Peran Pjs juga bersifat sementara hingga pejabat definitif dapat kembali menjalankan tugasnya. Pelaksana Harian (Plh) Pelaksana Harian atau Plh merupakan jabatan yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan sementara dalam jangka waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari satu bulan. Plh umumnya dijabat oleh pejabat struktural yang berada di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara. Meskipun waktu penunjukannya singkat, Plh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sehari-hari. Sama seperti Plt dan Pjs, Plh tidak memiliki kewenangan untuk membuat perubahan struktural atau kebijakan yang bersifat strategis. Fungsi Plh lebih bersifat menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan publik selama kekosongan jabatan. Setelah periode penunjukan berakhir, pejabat definitif yang bersangkutan diharapkan kembali mengemban tanggung jawabnya. Penjabat Kepala Daerah (Pj Kepala Daerah) Dikutip dari Kumparan, Penjabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah adalah jabatan khusus yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggantikan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau berakhir masa jabatannya. Pj Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah. Pj Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, kecuali dalam hal pencalonan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum. Tugas Pj Kepala Daerah mencakup pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan administratif wilayah tersebut. Penunjukan Pj Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dalam situasi kekosongan jabatan. Kesimpulan Keempat istilah tersebut, yaitu Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah, memiliki perbedaan definisi dan tugas masing-masing. Plt dan Pjs umumnya mengisi kekosongan jabatan di tingkat instansi atau lembaga, sementara Plh memiliki peran yang lebih singkat dalam situasi kekosongan yang bersifat sementara. Pj Kepala Daerah memiliki tugas yang lebih besar, menggantikan kepala daerah definitif dengan tanggung jawab penuh. Dalam menjalankan tugasnya, keempat jabatan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan menempati peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Meskipun hanya bersifat sementara, peran mereka sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan stabilitas kebijakan dalam suatu instansi atau daerah. FAQ:

Contoh, Syarat, dan Cara Membuat Akta Penegasan PT Perorangan Terbaru 2024

MenjadiPengaruh.com – Membuat akta adalah langkah awal dalam proses hukum untuk mendirikan perusahaan terutama dalam proses pengesahannya. Sertifikat ini diperlukan oleh semua bisnis dan menjadi syarat dasar untuk melanjutkan proses dokumen seperti NPWP atau SKDP. Akta Penegasan PT Perorangan, merupakan persyaratan utama dan merinci informasi penting seperti nama perusahaan, pengurus, lokasi, permodalan, pemegang saham, dan sistem kepengurusan. Akta Perseroan Perorangan adalah dokumen hukum yang dibuat langsung oleh notaris, mengacu pada pasal 1870 KUH (Kitab UU Hukum Perdata) dan pasal 165 HIR. Dokumen ini memiliki kekuatan mengikat dan mutlak. Lebih lanjut, akta ini merupakan dokumen orisinil yang langsung mencatat peristiwa atau kejadian tertentu, dan disiapkan dihadapan pejabat tinggi seperti hakim, beskal, atau notaris sebagai bukti yang sah. Apa Fungsi Akta Penegasan PT Perorangan? Melansir dari RidwanInstitute, akta penegasan PT Perorangan memiliki peran penting sebagai dokumen legal yang menandai berdirinya sebuah usaha. Fungsi utamanya dapat diuraikan sebagai berikut: Penjamin Proses Jual Beli Bukti Asli Ketentuan Resmi Nilai Sosial Nilai sosial menjadi aspek penting dalam pernyataan PT Perorangan. Berdasarkan perspektif sosiologi dan peran sosial dari setiap subjek perilaku, notaris harus menanggung biaya sekitar 5 juta sebagai komitmen terbesar. Sertifikat konfirmasi PT Perorangan atau Perseroan Perorangan menjadi sangat esensial untuk proses pendaftaran di pemerintah daerah, bergabung dengan asosiasi, membuka rekening bank, dan keperluan lainnya. Sertifikat ini menjadi krusial ketika lembaga belum sepenuhnya mendukung keberadaan PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Apa Saja Syarat Membuat Akta Penegasan PT Perorangan? Persyaratan untuk membuat akta penegasan PT Perorangan meliputi: Surat Pernyataan Mandiri Menkumham PT Perorangan Surat Pengesahan Menkumham PT Perorangan Foto atau softcopy NPWP pendiri Foto atau softcopy KTP pendiri Foto atau softcopy NPWP PT Perorangan Selain persyaratan di atas, pendiri PT Perorangan juga harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti: Rencana Anggaran Dasar PT Perorangan Berisi ketentuan dasar perusahaan seperti nama, modal dasar, bidang usaha, dan sistem kepengurusan. Rencana Anggaran Kerja PT Perorangan Dokumen yang merinci rencana kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PT Perorangan Merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semua dokumen tersebut dapat diserahkan kepada notaris yang telah ditunjuk untuk menyusun akta penegasan PT Perorangan. Berapa Biaya Pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan? Biaya untuk membuat akta penegasan PT perorangan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pemohon dan notaris yang dipilih mengutip dari Riviera. Biasanya, biaya untuk akta penegasan PT Perorangan di Indonesia bervariasi sekitar Rp1 juta hingga Rp 5 juta. Komponen biaya melibatkan beberapa aspek, antara lain: Penting untuk diingat bahwa biaya ini dapat berbeda di setiap daerah dan dapat berubah seiring waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya termasuk: Untuk informasi yang lebih akurat, disarankan untuk menghubungi notaris di wilayah setempat. FAQ:

Apakah CV Termasuk Badan Usaha Perseorangan? Berikut Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Apakah CV itu termasuk badan usaha persorangan? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pengusaha yang ingin mengurus legalitas untuk usahanya. Saat ini, pengusaha punya banyak pilihan untuk membuat usahanya menjadi legal. Contohnya bisa pakai PT Biasa atau Reguler, Commanditaire Vennootschap atau CV, dan yang terbaru ada PT Perorangan atau Perseroan Perorangan. Nah, PT Perorangan sendiri sering jadi pilihan bagi para pengusaha yang ingin punya legalitas secara mandiri agar Ia dapat memegang kendali penuh atas bisnisnya. Oleh karena itu, mulai muncul pertanyaan apakah CV juga termasuk legalitas perseorangan? Untuk menjawabnya, mari kita ulas di bawah ini. CV Bukan Badan Usaha Perseorangan, Kenapa? CV, sebagai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, tidak memiliki status badan hukum. Ini berarti bahwa CV tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya dilansir dari EasyBiz. Sebaliknya, badan usaha perseorangan memiliki status badan hukum, menjadikannya entitas yang terpisah dari pemiliknya. Salah satu konsekuensi langsung dari perbedaan status badan hukum ini adalah pemisahan harta kekayaan. CV tidak memiliki pemisahan antara harta pribadi para sekutu dengan harta usaha CV. Artinya, jika terjadi kerugian usaha, para sekutu CV dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan badan usaha perseorangan, di mana harta pribadi pemiliknya tidak terlibat dalam tanggung jawab atas kerugian usaha. Keuntungan dari memiliki status badan hukum pada badan usaha perseorangan meliputi perlindungan harta pribadi pemilik dari risiko bisnis. CV mungkin menawarkan fleksibilitas dan keuntungan lain dalam pengelolaan bisnis bersama, tetapi dengan risiko tanggung jawab yang lebih besar. Cara Mendirikan CV Secara Umum Mengutip OfficeNow,mendirikan sebuah CV (Commanditaire Vennootschap) di Indonesia melibatkan serangkaian langkah yang perlu diikuti sebagai berikut: 1. Menentukan Pendiri CV CV harus didirikan oleh setidaknya dua orang, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab langsung atas pengelolaan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. 2. Menyiapkan Data Pendirian CV Persiapkan data berikut sebelum memulai proses pendirian CV: 3. Pembuatan Akta Pendirian Notaris Akta pendirian CV harus dibuat di hadapan seorang notaris. Akta ini harus mencakup semua informasi yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Penandatanganan oleh Para Pendiri CV Setelah akta pendirian dibuat, semua pendiri CV harus menandatanganinya. 5. Menentukan Jenis Kegiatan Sesuai dengan KBLI Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebuah sistem klasifikasi kegiatan ekonomi. 6. Mengurus NIB OSS Dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendaftarkan usaha ke instansi pemerintah. 7. Mengurus SKT Pajak Peroleh Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjalankan kegiatan usaha. 8. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR Apabila lokasi usaha berada di wilayah perkotaan, pastikan untuk menyesuaikannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebuah dokumen yang mengatur tata ruang di suatu wilayah. Tips Mendirikan CV dengan Cepat, Mudah, dan Murah Panjang sekali bukan proses untuk mendirikan CV? Belum lagi kendala di tengah prosesnya seperti penentuan KBLI, akses ke akun OSS, dan pengurusan akta pendirian. Namun, kamu gak perlu khawatir karena ada tips dan trik mengurus CV dengan cepat, mudah, dan murah. Kamu bisa menggunakan jasa pembuatan CV dari menjadipengaruh.com. Di sini, kamu tinggal setor NPWP dan KTP saja, maka CV kamu bisa langsung jadi. Termasuk berbagai pemberkasannya seperti: – Akta Pendirian – SK Kemenkumham – NPWP + SKT Pajak BAdan – NIB (SIUP, TDP, SKU) – Sertifikat Standar – Bonus Pembukaan Rekening Badan – dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dengan klik link DI SINI! FAQ:

SBU dan NIB Apakah Sama? Berikut Penjelasan, Cara, dan Biaya Pembuatannya

MenjadiPengaruh.com – Banyak sekali pengusaha yang bingung perbedaan antara SBU dan NIB. Keduanya memang memiliki manfaat bagi usaha, tapi fungsinya berbeda sekali. Dalam artikel ini, kita akan coba kulik perbedaan SBU dan NIB, cara pembuatannya, dan berapa biayanya. Apa Perbedaan SBU dan NIB? SBU: Identitas Khusus untuk Jasa Konstruksi Dilansir dari SKASKT, SBU atau Sertifikat Badan Usaha, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Fungsi utamanya yaitu sebagai bukti bahwa badan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi. Masa berlaku SBU adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Dokumen ini sangat penting karena dapat memberikan kepastian kredibilitas bagi badan usaha di sektor konstruksi. NIB: Identitas dan Legalitas Umum untuk Semua Badan Usaha Di sisi lain, NIB atau Nomor Induk Berusaha, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah untuk semua badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas umum bagi semua badan usaha, tidak terbatas hanya pada sektor konstruksi. Masa berlaku NIB adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Adakah SBU untuk Badan Usaha Non Konstruksi? Jawabannya, ada! Sertifikat Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Terakreditasi (BAST) yang telah ditunjuk oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sesuai dengan Peraturan LPJK Nomor 11/PRT/LPJK/2019 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Jenis SBU Non Konstruksi terbagi menjadi dua, yakni SBU Konsultan Non Konstruksi dan SBU Spesialis. SBU Konsultan Non Konstruksi diperuntukkan bagi perusahaan konsultansi non-konstruksi umum, seperti konsultan bisnis, hukum, lingkungan, dan teknologi informasi. Sementara SBU Spesialis ditujukan bagi perusahaan konsultansi non-konstruksi yang bergerak pada bidang yang lebih spesifik, seperti pertanian, transportasi, telematika, pertambangan, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Proses perolehan SBU Non Konstruksi melibatkan pengajuan permohonan kepada BAST sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Peraturan LPJK Nomor 11/PRT/LPJK/2019. Mengutip dari AsisQuality, memiliki SBU Non Konstruksi dapat memberikan sejumlah keuntungan, termasuk meningkatkan kepercayaan konsumen, peluang pekerjaan, daya saing, dan profesionalisme perusahaan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar perusahaan non-konstruksi memperoleh SBU ini untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Bagaimana Cara Daftar SBU? Cara mendapatkan Sertifikat Badan Usaha melibatkan beberapa langkah antara lain: Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi Memahami Sertifikat Badan Usaha (SBU) melibatkan pemahaman terhadap Sertifikat Keahlian (SKA) dan Surat Keterangan Tenaga (SKT). Tenaga ahli dalam industri konstruksi wajib memiliki kedua dokumen resmi ini agar Penanggung Jawab Metode (PJT) dapat menginisiasi proses pendaftaran SBU. Registrasi Keanggotaan Asosiasi Setelah perusahaan ditunjuk oleh PJT, langkah selanjutnya adalah mengajukan pernyataan atau permohonan untuk memperoleh sertifikasi dengan mendaftar ke asosiasi terkait. Penerbitan SBU Setelah proses pendaftaran ke asosiasi selesai, tinggal menunggu penerbitan SBU. Sertifikat ini akan diberikan jika bisnis atau perusahaan memenuhi kualifikasi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi/Nasional. Setelah menjalani proses sertifikasi dan pendaftaran Usaha Jasa Konstruksi, lembaga sertifikasi badan usaha akan menerbitkan SBU sesuai dengan kelayakan perusahaan. Berapa Biaya Pembuatan SBU? Biaya pembuatan SBU berbeda-beda tergantung sub bidang usaha yang dimiliki. Untuk rincian lebih lengkapnya, dapat berkonsultasi dulu dengan tim kami di menjadipengaruh.com. Anda akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti: SBU Non Konstruksi KADIN Sertifikat Bidang Usaha Non-Konstruksi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada perusahaan di sektor jasa non-konstruksi. Sertifikat ini menjadi syarat utama untuk berpartisipasi dalam tender proyek, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Bidang dan sub-bidang SBU Non Konstruksi Kadin mencakup: Untuk memperoleh SBU Non Konstruksi Kadin, perusahaan wajib memenuhi kriteria berikut: Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan memiliki SBU Non Konstruksi Kadin antara lain: FAQ:

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields