Legalitas – Page 3 – Menjadi Pengaruh

Cara Daftar TikTok Shop: Syarat dan Langkah Isi Nomor Izin Usaha

December 2, 2023

MenjadiPengaruh.com – Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa di Kementerian Perdagangan, Rifan Ardianto, memberikan panduan mengenai langkah-langkah mengurus izin e-commerce, salah satunya nomor izin usaha TikTok.. Langkah-langkah tersebut melibatkan memiliki badan hukum Indonesia dengan skala usaha Menengah dan Besar, mendapatkan KBLI nomor 63122 untuk pengelola platform e-commerce, mendaftar NIB melalui www.oss.go.id, mengurus UMKU, dan khususnya, memperoleh TDPSE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Pelaku Usaha diwajibkan mengajukan Perizinan Berusaha SIUPMSE sebagai bagian dari proses izin e-commerce. — 6 Kesalahan Membuat Landing Page Cara Daftar dan Isi Nomor Usaha TikTok Shop TikTok Shop adalah layanan hasil kerja sama antara TikTok dan platform pembuat toko online, Shopify. Layanan ini memungkinkan pengguna TikTok untuk menelusuri, memilih, dan membeli barang tanpa meninggalkan aplikasi TikTok menurut Narasi. TikTok Shop diperkenalkan pada Agustus 2021 di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, dan kini telah tersedia di banyak negara termasuk Indonesia. — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar sebagai penjual di TikTok Shop dilansir InfoKomputer:: Bagaimana Cara Mendapatkan Nomor Izin Usaha TikTok? Dikutip Ginee, untuk memperoleh Nomor Izin Usaha TikTok, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan akun TikTok Shop Anda melalui TikTok Shop Seller Center dengan mengikuti langkah-langkah berikut: Dokumen yang biasanya diminta meliputi KTP/SIM/paspor, NPWP (jika ada), SIUP/SITU/TDP (jika ada), serta Akta Pendirian Perusahaan (jika diperlukan). Selanjutnya, unggah dokumen-dokumen tersebut ke platform. — Survei PKP: Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan TikTok akan melakukan verifikasi dokumen dalam waktu 3-5 hari kerja. Setelah proses verifikasi selesai, Nomor Izin Usaha TikTok akan diberikan dan ditampilkan di profil toko Anda. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah untuk mendapatkan Nomor Izin Usaha TikTok: Agar proses ini berjalan lancar, pastikan informasi dan dokumen yang Anda berikan sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan persyaratan. Jika mengalami kesulitan, Anda dapat menghubungi TikTok Seller Support untuk bantuan lebih lanjut. — 4 Kewajiban Setelah Mendirikan Perusahaan Agar Makin Cuan! Apa Syarat Berjualan di TikTok Shop? Menurut SasanaDigital, untuk mendaftar TikTok Shop, beberapa syarat harus dipenuhi, termasuk usia minimal 18 tahun, memiliki akun TikTok dengan setidaknya 2.000 pengikut, dan keaktifan dalam 28 hari terakhir dengan 50 tampilan video. Selain itu, pengguna harus menggunakan versi aplikasi non-Lite TikTok, memiliki kartu identitas dan rekening bank, serta mematuhi ketentuan umum dan kebijakan privasi TikTok Shop. — Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Punya NIB? Proses pendaftaran melibatkan langkah-langkah berikut: Proses verifikasi dokumen biasanya memakan waktu sekitar satu hari, dan setelah selesai, pengguna dapat mulai menjual produk di TikTok Shop. FAQ: Cek informasi berikut untuk Anda yang membutuhkan jasa PT Perorangan terbaik di kota Anda:

SELENGKAPNYA

Tata Cara Mengurus Proses Kepailitan Usaha: Prosedur Lengkap

December 1, 2023

MenjadiPengaruh.com – Kepailitan merupakan proses resmi penyelesaian konflik bisnis yang melibatkan pengadilan niaga. Ringkasnya, kepailitan merujuk pada situasi di mana suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Proses kepailitan ini diatur oleh UU Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang sering disebut sebagai UUK 2004. — Perbedaan Marketing dan Selling dalam Bisnis Bagaimana Proses Kepailitan Usaha? Mengutip dari Kemenkeu, proses kepailitan usaha melibatkan serangkaian langkah hukum yang telah diatur Undang-undang di atas. Berikut adalah langkah-langkah umumnya:: Proses dimulai dengan pihak kreditur (pihak yang memiliki klaim atau tagihan terhadap debitur) mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan kepailitan. Jika memenuhi syarat, pengadilan akan menerbitkan perintah kepailitan. — Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Punya NIB? Setelah perintah kepailitan diterbitkan, akan dilakukan pengumuman kepada publik mengenai status kepailitan perusahaan atau individu tersebut. Pengadilan akan menunjuk kurator yang bertanggung jawab mengelola aset debitur dan mengurus proses kepailitan. Kurator melakukan inventarisasi terhadap semua aset dan hutang debitur. Aset yang diidentifikasi akan digunakan untuk membayar hutang-hutang yang ada. Setelah kepailitan dinyatakan, debitur kehilangan kewenangan untuk mengelola atau mengalihkan asetnya. Semua keputusan terkait aset dan bisnis menjadi tanggung jawab kurator. —Pengukuhan PKP: Tata Cara dan Pencabutan Dilakukan pertemuan kreditur untuk membahas rencana pembagian hasil penjualan aset dan penyelesaian hutang. Hasil penjualan aset digunakan untuk membayar kewajiban sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam UUK 2004. Jika semua kewajiban telah terpenuhi, pengadilan dapat memberikan pembebasan kepada debitur dari status kepailitan. — Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan Apa Saja Syarat Kepailitan? Melansir Siplawfirm, untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan atau agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan kepailitan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain: Ada Utang yang Jatuh Tempo Debitur memiliki utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi. Terdapat Pemenuhan Wajib Hukum Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pertimbangan Kewajiban Utang Utang yang dimiliki oleh debitur memiliki nilai yang cukup besar, dan besarnya utang ini sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam UUK 2004. — Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Ada Bukti Wanprestasi Pemohon kepailitan harus dapat memberikan bukti yang cukup bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Upaya Penyelesaian Damai Gagal Sebelum mengajukan permohonan kepailitan, pihak kreditur harus dapat menunjukkan bahwa telah ada upaya untuk mencapai penyelesaian damai, namun upaya tersebut gagal. Dua atau Lebih Kreditur Permohonan kepailitan biasanya harus diajukan oleh dua atau lebih kreditur yang memiliki tagihan atau klaim terhadap debitur. Pemenuhan Persyaratan Lainnya Permohonan kepailitan harus memenuhi persyaratan teknis dan substansial lain yang ditetapkan oleh UUK 2004, termasuk pembayaran biaya pengadilan dan dokumen pendukung yang lengkap. Cara Pengajuan Pailit Pribadi Mengutip dari Menpan, berikut tata cara mengajukan kepailitan secara pribadi: Apa Akibat dari Kepailitan? Menurut RendraTopan, akibat kepailitan melibatkan beberapa aspek, termasuk kehilangan hak pengelolaan dan pengurusan kekayaan oleh debitur. Selain itu, perjanjian dan tuntutan hukum terkait harta pailit harus diajukan melalui kurator. Selama kepailitan, tuntutan hukum terhadap debitur hanya dapat diajukan setelah didaftarkan. Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah atau kendaraan tidak dapat dilaksanakan setelah kepailitan diucapkan. Pekerja dapat memutuskan hubungan kerja, dan pembayaran utang harus dilakukan melalui harta pailit. Beberapa perbuatan hukum debitor juga dapat dibatalkan untuk melindungi kepentingan kreditor. Hibah, pembayaran utang, dan transaksi lainnya juga dapat diminta pembatalannya. Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian kepailitan dan perlindungan terhadap hak kreditor.

SELENGKAPNYA

10 Jenis Layanan Law Firm yang Perlu Kamu Ketahui

November 24, 2023

MenjadiPengaruh.com – Bagi banyak orang yang tidak berkecimpung dalam dunia hukum, istilah “law firm” mungkin masih membingungkan. Apa sebenarnya makna dari istilah ini dan apa peranannya dalam konteks hukum? Untuk menjawabnya, mari kita kulik penjelasannya di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Definisi Law Firm Secara konsep, law firm dapat diartikan sebagai kemitraan usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu individu di bidang hukum. Contohnya mencakup kantor advokat, praktek pengacara, atau lembaga hukum lainnya. Terutama, firma hukum dapat terdiri dari sejumlah pengacara dengan tujuan memberikan nasihat hukum terkait hak dan tanggung jawab. Seorang pengacara dalam firma hukum memiliki tanggung jawab untuk mewakili klien dalam menyelesaikan kasus hukum, baik itu dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam menjalankan tugas ini, firma hukum memiliki kewenangan dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini mencakup penanganan berbagai isu hukum di Indonesia, mengingat keterlibatan banyak pihak dalam kehidupan sebagai negara hukum. Apa Saja Jenis Law Firm? Mengutip Bursadvocates, fiirma hukum dapat dibedakan berdasarkan siapa yang mendirikannya, dan ada dua jenis utama: Partnership Law Firm Individu Firma Hukum Apa Perbedaan Law Firm dan Law Office? Dikutip CaraMantap, ada perbedaan dalam berbagai aspek dari law firm dan law office: Ukuran Fokus Hukum Sumber Daya Harga Apa Saja Tugas Law Firm? Law Firm atau Firma hukum Indonesia menyediakan berbagai layanan untuk membantu klien mereka. Mengutip dari Voffice, ini mencakup: Apakah Law Firm Perlu NIB? Iya, firma hukum di Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini merupakan dokumen legal yang obligatory bagi semua bisnis yang beroperasi di negara tersebut, tanpa memandang ukuran atau jenis kegiatan usaha mengutip Aloysius Law Office. NIB berfungsi sebagai pengidentifikasi tunggal untuk bisnis dan menyederhanakan proses perolehan izin dan lisensi usaha. Kewajiban bagi firma hukum memiliki NIB diberlakukan sejak tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini menggantikan sistem sebelumnya yang memerlukan beberapa lisensi dan izin dengan sistem terintegrasi berbasis NIB. Untuk memperoleh NIB, firma hukum harus mendaftarkan bisnisnya melalui sistem Online Single Submission (OSS). OSS adalah platform online terpusat yang memungkinkan bisnis untuk mengajukan dan mengelola izin dan lisensi usahanya. Setelah firma hukum memperoleh NIB, mereka dapat mengajukan izin atau lisensi usaha tambahan yang mungkin diperlukan. NIB juga berfungsi sebagai bukti sah registrasi bisnis dan dapat digunakan untuk membuka rekening bank, mengakses layanan pemerintah, dan melakukan kontrak. — Waktunya Pengusaha Pakai Email Profesional! FAQ:

SELENGKAPNYA

a glass jar filled with coins and a plant

Rekening Giro vs Tabungan: Apa Bedanya? Jangan Sampai Salah

November 24, 2023

MenjadiPengaruh.com – Beda rekening giro dan rekening tabungan. Keduanya memiliki beberapa persamaan dalam bentuknya sebagai bentuk simpanan di bank, tetapi perbedaan signifikan juga ada dalam penggunaannya. Berikut adalah perbedaan mendasar antara giro dan tabungan mengutip dari Cermati: Tabungan: Bank tidak memberikan laporan bulanan, dan nasabah perlu mengunjungi bank atau menggunakan layanan internet/mobile banking untuk melihat dan mencetak transaksi bulanan. Giro: Nasabah menerima rekening koran bulanan dari bank yang berisi laporan dana masuk dan keluar, sehingga tidak perlu mengunjungi bank secara berkala. Tabungan: Dilengkapi dengan kartu ATM untuk berbagai transaksi, seperti belanja, penarikan tunai, transfer, dan pembayaran tagihan. Giro: Menggunakan cek atau bilyet giro sebagai alat pembayaran, di mana cek setara dengan uang tunai dan bilyet giro untuk pemindahbukuan. Tabungan: Terdapat pembatasan jumlah penarikan tunai dan transfer, dengan batasan yang diberlakukan oleh bank. Giro: Tidak ada pembatasan jumlah transaksi, memungkinkan nasabah melakukan penarikan dan pemindahbukuan dalam jumlah besar setiap harinya. — Sekilas Mengenai NPWP Badan Keduanya dapat diakses oleh perorangan atau perusahaan, tetapi rekening giro lebih cocok untuk transaksi dengan nilai tinggi karena tidak adanya pembatasan nilai transaksi. Tabungan: Fleksibel untuk transaksi kapanpun tanpa aturan tanggal terbit atau efektif. Giro: Mengikuti aturan tanggal terbit dan efektif untuk menentukan kapan transaksi dapat dilakukan. Pilihan antara giro dan tabungan tergantung pada kebutuhan nasabah, dengan rekening giro lebih cocok untuk transaksi bisnis dengan nilai tinggi dan fleksibilitas yang lebih besar. Contoh Rekening Giro Rekening Giro atau Current Account adalah jenis produk perbankan yang berupa simpanan dari nasabah individu atau perusahaan, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Melansir dari OJK, penarikan dari rekening ini dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Semua warga negara Indonesia, warga negara asing, serta badan usaha dan lembaga lain yang diakui secara hukum dapat membuka rekening giro. Ciri khas dari rekening giro melibatkan instrumen keuangan seperti cek dan bilyet giro. Cek adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan tunai. Sementara itu, bilyet giro juga merupakan surat berharga dari bank, tetapi pencairannya dilakukan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro. — PT dan CV, Mana Yang Lebih Baik? Sebagai nasabah rekening giro, Anda akan merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk: Pembayaran dengan Cek (Cheque): Dengan memiliki rekening giro, Anda dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi keuangan menggunakan instrumen seperti cek, memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar.

SELENGKAPNYA

Apa Beda PKP dan Non PKP dalam Pajak Badan Usaha? Simak Penjelasannya

November 21, 2023

MenjadiPengaruh.com – Sebelum membahas perbedaan antara perusahaan PKP dan non PKP, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang, sesuai dengan Undang-Undang, melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak. Definisi ini terdapat dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jadi, perusahaan PKP adalah yang telah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun, kebijakan ini tidak mencakup pengusaha kecil, kecuali jika mereka secara sukarela ingin menjadi PKP. Di sisi lain, perusahaan non PKP adalah yang belum diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, perusahaan ini tidak diwajibkan membayar atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), meskipun mereka terlibat dalam penyerahan barang atau jasa yang termasuk dalam kategori yang dikenai pajak mengutip dari Pakar. Jika perusahaan non PKP berminat menjadi PKP, langkah-langkahnya melibatkan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Beberapa persyaratan perlu dipenuhi, termasuk batasan omzet tahunan sebesar Rp 4.800.000.000. Perusahaan PKP memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPn, terutama jika omzet melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun. Namun, perusahaan non PKP tidak memiliki kewajiban tersebut, kecuali jika mereka memutuskan untuk menjadi PKP. Secara umum, perbedaan antara perusahaan PKP dan non PKP terletak pada hak dan kewajiban pajak mereka. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, kita perlu memahami lebih lanjut tentang hak dan kewajiban PKP. Hak, Kewajiban, dan Pajak Bagi PKP serta Non PKP Bagi perusahaan yang telah diakui sebagai PKP atau yang kecil namun memilih menjadi PKP, ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban, seperti: Namun, selain dari kewajiban tersebut, perusahaan PKP juga memiliki hak-hak tertentu, termasuk: Apa Saja Keuntungannya? Status PKP juga memberikan beberapa keuntungan, seperti dianggap memiliki sistem yang baik secara hukum, dihormati karena ketaatan pajak, mendapat kepercayaan untuk bertransaksi dengan pemerintah, dan memungkinkan peningkatan pola produksi dan investasi. Di sisi lain, perusahaan non-PKP yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun tidak memiliki kewajiban membayar pajak PPn atau melaporkan SPT Masa PPn dilansir dari Ebola.co.id. Hal ini sejalan dengan peraturan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, yang bertujuan mendorong perusahaan dengan omzet rendah untuk berkontribusi pada skema Pajak Penghasilan (PPh) Final. Perusahaan non-PKP tidak diizinkan untuk memungut PPn atau menerbitkan faktur pajak, sesuai dengan larangan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 39A. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan pidana penjara dan denda. Kesimpulan Dengan demikian, perusahaan PKP dan non-PKP memiliki perbedaan dalam kewajiban, hak, dan keuntungan pajak mereka. Jika perusahaan berminat menjadi PKP, mereka dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan status tersebut. Proses pengajuan biasanya memakan waktu maksimal lima hari kerja setelah persyaratan lengkap. Setelah diterima, perusahaan akan menerima Surat Keputusan (SK) PKP.

SELENGKAPNYA

Apakah Bisa Lembaga Pendidikan Menggunakan PT? Ini Jawabannya

November 19, 2023

MenjadiPengaruh .com – Pendidikan merupakan kunci utama menuju masa depan yang lebih cerah bagi generasi kata. Namun, tahukah kamu bahwa lembaga pendidikan bisa memiliki status Perseroan Terbatas (PT)? Yap, semua itu sudah diatur dalam, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT bukan hanya untuk bisnis, tapi juga bisa menjadi fondasi bagi lembaga pendidikan, loh! Apa Itu PT? PT, atau Perseroan Terbatas, sebenarnya merupakan badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian, di mana modalnya berasal dari saham dan dipertanggungjawabkan kepada persyarikatan oleh para anggotanya. Jadi, PT bukan hanya tempat untuk mengelola bisnis, tapi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan dunia pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan apa saja yang bisa memakai PT? Berikut dilansir dari KontrakHukum. — PT dan CV, Mana Yang Lebih Baik? Jenis Lembaga Pendidikan yang Bisa Berbentuk PT Perguruan Tinggi Swasta: Universitas atau sekolah tinggi yang dikelola secara profesional. Lembaga Kursus dan Pelatihan: Tempat kursus bahasa, pelatihan komputer, atau kursus keahlian tertentu. Lembaga Bimbingan Belajar: Membantu siswa memahami pelajaran sekolah dengan lebih baik. Lembaga Bahasa: Menyediakan kursus bahasa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Lembaga Pendidikan Agama: Sekolah atau lembaga yang fokus pada pendidikan agama. Lembaga Pendidikan Kejuruan: Menawarkan pendidikan keahlian dan keterampilan tertentu. Apa Keuntungan Lembaga Pendidikan Memakai PT? Legalitas yang Kuat: Dengan PT, lembaga pendidikan bisa mendapatkan status badan hukum yang memberikan legalitas yang lebih kuat. Modal Lebih Besar: PT punya modal yang lebih besar, sehingga memberi peluang untuk pengembangan lembaga pendidikan dengan lebih baik. Dana Dari Berbagai Sumber: Lembaga pendidikan bisa punya mengakses dana lebih mudah dari berbagai sumber seperti pinjaman bank, investasi, dan hibah. — PT Perorangan Jadi PT Biasa, Apakah Bisa? Kesimpulan Dengan menjadi PT, lembaga pendidikan bisa membuka pintu untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Status badan hukum yang kuat, modal yang lebih besar, dan akses ke berbagai sumber dana bisa jadi keunggulan lembaga pendidikan untuk bisa bersaing mencerdaskan generasi bangsa.

SELENGKAPNYA

a man sitting at a table in front of a laptop

Apakah PT Perorangan sama dengan UD? Berikut Penjelasannya

November 19, 2023

MenjadiPengaruh.com – Dalam memulai bisnis, salah satu keputusan penting yang perlu diambil adalah memilih bentuk badan usaha. Dua pilihan yang sering dibandingkan adalah PT Perorangan dan Usaha Dagang (UD mengutip dari Goshopkey.. Meski ada beberapa kesamaan, perbedaan dalam beberapa hal dapat mempengaruhi arah dan perkembangan bisnis kamu. Yuk, kita lihat perbandingan kedua bentuk badan usaha ini dengan bahasa yang lebih sederhana. 1. Persamaan Pemilik: Baik PT Perorangan maupun UD bisa dimiliki oleh satu orang saja. Ini berarti kamu memiliki kendali penuh atas bisnismu. Keuntungan: Uang yang kamu dapatkan dari bisnismu adalah milikmu sepenuhnya, memberimu insentif untuk terus berkembang. Kewajiban: Kamu sendiri yang bertanggung jawab atas semua hal terkait bisnismu, memberikanmu kendali sepenuhnya. 2. Perbedaan Bentuk Hukum PT Perorangan: Seperti badan hukum yang memberikan perlindungan hukum. UD: Tidak punya status badan hukum, jadi kamu yang bertanggung jawab langsung. Pendiri dan Pemisahan Uang: PT Perorangan: Butuh minimal satu orang dan memungkinkan memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. UD: Juga butuh minimal satu orang, tapi tidak ada pemisahan antara uang bisnis dan pribadi. Kemudahan dan Biaya Pendirian PT Perorangan: Lebih mudah didirikan dan lebih murah. UD: Lebih sulit didirikan dan biayanya lebih besar. Kredibilitas PT Perorangan: Lebih dihormati karena punya status badan hukum. UD: Kurang dihormati karena tidak punya status badan hukum. Kesimpulan Pilih antara PT Perorangan dan UD sesuai dengan karakter bisnismu. Apabila bisnismu kecil dan kamu ingin yang mudah, PT Perorangan mungkin cocok. Sementara kalau, kamu butuh perlindungan hukum dan kredibilitas lebih tinggi, mungkin UD lebih pas, meski biayanya lebih besar. Cara mendapat NIB juga berbeda. Ingat, pilihan ini tergantung pada tujuan bisnismu. Pahami baik-baik perbedaannya dan sesuaikan dengan rencana jangka panjangmu agar bisnismu bisa tumbuh dengan baik.

SELENGKAPNYA

Survei PKP: Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan?

November 16, 2023

MenjadiPengaruh.com – Sebuah survei PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat menjadi langkah krusial dalam memastikan kelancaran dan keteraturan usaha Anda di mata otoritas pajak. Persiapan yang matang akan memastikan proses survei berjalan lancar dan membantu meminimalkan potensi masalah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda persiapkan: 1. Verifikasi Data Usaha Pastikan bahwa data usaha Anda tercatat dengan benar. Hal ini melibatkan keberadaan kantor, operasional, inventaris, dan kesesuaian lokasi dengan alamat terdaftar. 2. Pertanyaan Seputar Usaha Bidang Usaha: Jelaskan dengan jelas bidang usaha yang Anda geluti. Penjualan: Infokan apakah sudah terjadi penjualan dan sejauh mana perkembangannya. Jumlah Karyawan: Berapa banyak karyawan yang terlibat dalam operasional usaha Anda. Lama Berdiri: Sampaikan informasi seputar sejak kapan usaha Anda berdiri. Status Kantor: Jelaskan apakah kantor Anda merupakan sewa atau milik sendiri. 3. Sumber Produk Jelaskan asal produk yang Anda hasilkan, apakah dari produksi sendiri, vendor tertentu, atau impor. 4. Keuntungan Usaha Baru Bagi perusahaan yang baru berdiri, sampaikan informasi mengenai keuntungan dan kelancaran proses operasional yang dapat menjadi nilai positif dalam survei. 5. Kesiapan Dokumen Pastikan dokumen-dokumen terkait usaha, seperti izin, kontrak sewa, dan dokumen pendukung lainnya, tersedia dan dapat diakses dengan mudah. 6. Keterbukaan dalam Komunikasi Bersiaplah untuk memberikan informasi dengan transparan dan jujur. Keterbukaan dalam menjawab pertanyaan akan membantu proses survei berjalan lebih efisien. Survei PKP adalah kesempatan untuk memperbarui informasi dan memastikan kepatuhan usaha Anda terhadap regulasi pajak. Dengan persiapan yang baik, Anda dapat menjalani survei ini dengan lancar dan membuktikan bahwa usaha Anda beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran PKP: Dokumen Apa Saja yang Dibutuhkan? Dilansir dari TaxAcademy, dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah sebagai berikut: Selain dokumen-dokumen di atas, wajib pajak juga dapat menyertakan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu, seperti: Dokumen-dokumen tersebut dapat diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau secara online melalui laman DJP Online. Syarat Pengajuan PKP Online Menurut situs web DJP Online dan Menpan, berikut adalah syarat pengajuan PKP secara online:

SELENGKAPNYA

Pemeriksaan PIRT: Apa Saja yang Dicek saat Survei?

November 16, 2023

MenjadiPengaruh.com – Pemeriksaan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (DKK) untuk memastikan bahwa pangan olahan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga (IRT) memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang berlaku di Indonesia. Beberapa aspek yang menjadi fokus pemeriksaan SPP-IRT meliputi: Komposisi Produk Memastikan bahwa komposisi produk pangan olahan sesuai dengan informasi yang tercantum pada label. Cara Produksi Meneliti proses produksi pangan olahan untuk memastikan kebersihan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Ketahanan Produk: Memeriksa masa simpan produk pangan olahan, memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penyimpanan Menilai kondisi penyimpanan produk pangan olahan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Selain poin-poin tersebut, petugas survei juga akan mengevaluasi dokumen-dokumen terkait produksi pangan olahan, seperti sertifikat penyuluhan keamanan pangan, label pangan, dan izin usaha. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan olahan yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tips Mempersiapkan Diri Sebelum Survei PIRT Pemeriksaan SPP-IRT memang merupakan hal yang penting untuk dilakukan, tetapi tidak semenakutkan yang pelaku usaha bayangkan. Pemeriksaan ini sejatinya untuk membantu pelaku usaha agar dapat memproduksi pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi mengutip dari KemenkopUKM. Petugas survei SPP-IRT biasanya akan datang ke tempat produksi untuk melakukan pemeriksaan. Survei ini biasanya tidak memakan waktu lama, yaitu sekitar 1-2 jam. Petugas survei akan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan yang diproduksi oleh usaha. Pemeriksaan ini dilakukan secara profesional dan objektif. Apabila industri rumah tangga telah memenuhi persyaratan, maka akan diberikan SPP-IRT. Berikut adalah beberapa tips untuk pelaku usaha agar dapat mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan SPP-IRT: Syarat Mendapatkan PIRT Melansir dari Istana UKM,Syarat untuk memperoleh PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) melibatkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Persyaratan Umum Persyaratan Khusus

SELENGKAPNYA

Apakah Perhitungan Pajak NPWP Pribadi dan Badan Terpisah?

November 16, 2023

MenjadiPengaruh.com – Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan wajib pajak badan (WP Badan). Bagi WP OP, PPh dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, sedangkan bagi WP Badan, PPh dikenakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Banyak orang yang mengira bahwa setelah memiliki legalitas badan usaha (BU), maka pajak NPWP Pribadi dan Badan akan menjadi satu. Hal ini tidak sepenuhnya benar. NPWP Pribadi dan Badan merupakan entitas yang berbeda, sehingga perhitungan dan pelaporan pajaknya juga berbeda. Perhitungan Pajak NPWP Pribadi Perhitungan pajak NPWP Pribadi didasarkan pada penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh WP OP dalam suatu tahun pajak menurut AyoPajak. Penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya jabatan, biaya perjalanan dinas, dan biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, maka akan diperoleh penghasilan kena pajak (PKP). PKP ini kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak NPWP Pribadi terbaru berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah sebagai berikut: Perhitungan Pajak NPWP Badan Mengutip dari Mekari, Perhitungan pajak NPWP Badan didasarkan pada penghasilan bruto yang diperoleh WP Badan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, maka akan diperoleh penghasilan kena pajak (PKP). PKP ini kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak NPWP Badan terbaru berdasarkan UU HPP adalah sebagai berikut: Kesimpulan Meskipun sudah memiliki NPWP Badan, NPWP Pribadi dan Badan tetap merupakan entitas yang berbeda. Pajak NPWP Pribadi dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP OP, sedangkan pajak NPWP Badan dikenakan atas penghasilan dari kegiatan usaha WP Badan. Oleh karena itu, penting bagi WP OP dan WP Badan untuk memahami perbedaan perhitungan dan pelaporan pajak NPWP Pribadi dan Badan. Hal ini agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

SELENGKAPNYA

Category: Legalitas