logo legal menjadi pengaruh

Tag: pt perorangan

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Mengenal Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa (Reguler)

MenjadiPengaruh.com –PT Perorangan ternyata juga memiliki perbedaan dengan PT biasa.  Mulai dari pendiri, modal, organ perusahaan, pendirian PT, dan lain sebagainya. Apa saja perbedaan kedua badan hukum tersebut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa (Reguler) Dilansir dari Riviera, terdapat beberapa perbedaan antara PT Perorangan dengan PT Biasa yang biasa ditemukan.  Beberapa perbedaan tersebut adalah: Perbedaan yang pertama adalah mengenai pemilik saham.  Untuk PT Biasa didirikan dengan minimal dua orang pemilik saham, sedangkan PT Perorangan hanya memerlukan satu pemilik saham tunggal. Perbedaan selanjutnya mengenai pengelolaan perusahaan.  Pengelolaan PT Biasa diatur oleh dewan direksi beserta direksinya, sedangkan PT Perorangan hanya terdapat satu direktur tunggal yang memegang seluruh tanggung jawab atas semua keputusan dan operasional. Selanjutnya adalah masalah sumber modal perusahaan.  Walaupun sama-sama dapat memperoleh modal melalui penjualan saham, namun PT Biasa juga dapat memperoleh modal lewat obligasi, sementara PT Perorangan tidak dapat mengajukan obligasi. Pada bagian pengaturan hukum, PT Biasa diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan PT Perorangan diatur oleh Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk keterbukaan informasi, PT Biasa yang telah melakukan penawaran umum saham di pasar modal, harus menyampaikan informasi mereka kepada publik.  Sedangkan untuk PT Perorangan, tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyampaikan informasi kepada publik, kecuali jika diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan terakhir ada pada perlindungan hukum, dimana PT Biasa memberikan perlindungan kepada pemiliknya karena badan hukum PT dan pemilik bersifat terpisah.  Untuk PT Perorangan, pemilik harus bertanggung jawab penuh terhadap keputusan dan operasional perusahaan. Kekurangan PT Perorangan Meskipun terasa lebih mudah dan menguntungkan menjalankan PT Perorangan, nyatanya terdapat beberapa kekurangan jika mendirikan PT Peorangan menurut Fauxell. Menghambat Perkembangan Usaha PT Perorangan cukup mengurus surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) saja tanpa perlu membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Namun, dengan tidak dibuatnya SIUP justru menghambat perkembangan usaha karena jika ingin mengikuti tender atau tawaran resmi dari mitra lain, pelaku usaha harus memenuhi syarat yaitu minimal berbadan hukum PT atau CV. Risiko Kerugian Ditanggung Pemilik Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa PT Perorangan dibentuk oleh satu pemilik tunggal.  Hal ini menyebabkan seluruh kendala risiko kerugian akan ditanggung oleh pemilik PT Perorangan itu sendiri. Karena itu, seluruh kekayaan pribadi pemilik juga menjadi jaminan hutang usaha dan pimpinan perusahaan harus menanggungnya sendirian. Manajemen Administrasi Melemah Kekurangan yang terakhir adalah munculnya risiko dalam sistem manajemen administrasi atau tata kelola perusahaan. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan, dan lainnya akan terkelola secara kurang maksimal karena diatur oleh satu orang saja. Apakah PT Perorangan Tidak Perlu Akta Notaris? Pertanyaan yang timbul setelah mengetahui perbedaan PT Biasa dan Perorangan adalah apakah PT Perorangan Tidak Perlu Akta Notaris? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak perlu.  Mengapa PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris? Dikutip dari Pajakku, akta notaris ternyata tidak diperlukan untuk menciptakan PT Perorangan.  Hal ini dikarenakan unsur penting PT Perorangan adalah cukup mengisi pernyataan pendirian saja.  Selain itu, cukup satu orang pendiri saja atau hanya boleh memiliki satu pemegang saham saja serta tidak perlu komisaris dalam badan usahanya. Pajak PT Perorangan Untuk pengenaan pajak pada PT Perorangan ternyata cukup berbeda dari pajak PT Biasa.  Pajak yang akan diterima biasanya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut penjelasannya menurut Latifamustafida Pajak Penghasilan atau PPh Tarif PPh untuk PT Perorangan muncul pada Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (UU PPh) dimana perhitungan dari pajak PT Perorangan akan didapat dengan mengalikan tarif serta Penghasilan Kena Pajak. Jika penghasilan bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak, maka perhitungan PPh bisa dikenakan sama dengan pelaku UMKM yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dimana penghasilan tersebut akan dikenakan pajak bersifat final dan punya tarif sebesar 0.5% dari bruto per bulan. Kemudian, jika Wajib Pajak pemilik PT Perseorangan tidak memiliki jumlah bruto melebihi Rp4,8 Miliar dalam setahun pajak, maka bisa menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau NPPN. Namun, NPPN yang disebutkan di atas hanya bisa digunakan oleh pelaku usaha yang terdapat dalam lampiran Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sejalan dengan PPh di atas, jika seorang pengusaha memiliki bruto di bawah Rp4,8 Miliar, maka bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang nantinya akan memiliki kewajiban memungut PPN dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Berapa besar tarif pajak PPN? Tarif pajak PPN adalah sekitar 10%. Cara Membuat PT Perorangan Dalam pembuatan PT Perorangan, langkah-langkahnya cukup mudah, namun ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebagai syarat PT Perorangan. Agar bisa mempersiapkan dengan matang, ada beberapa prosedur dan data yang harus dilengkapi menurut Alamisharia. Apa saja itu? Dalam menentukan nama PT, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti, yaitu Untuk penetapan lokasi kantor operasional, ada ketentuan yang harus diperhatikan. Ada beberapa dokumen pelengkap yang harus diperhatikan dalam pembuatan PT Perorangan Langka selanjutnya adalah menyiapkan Pernyataan Pendirian yang berisikan: Setelah mempersiapkan dokumen yang telah disebutkan di atas, langkah terakhir adalah mengajukan permohonan pendirian dan pengesahan. FAQ:

SELENGKAPNYA
Apakah Polri Bisa Mendirikan Legalitas Badan Usaha?

Apakah Anggota Polri bisa mendirikan legalitas Badan Usaha?

MenjadiPengaruh.com – Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia memang dikenal sebagai institusi pemerintah yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, banyak pertanyaan apakah Polri bisa memiliki bisnis sendiri? Kemudian, apakah Polri juga bisa mendirikan legalitas badan usaha yang terlindungi hukum? Berikut penjelasannya lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan berikut: Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 9 Tahun 2017 Dalam aturan ini, dijelaskan bahwa  polisi diizinkan untuk berbisnis, tetapi ada aturan yang harus diikuti. Mereka dapat menjalankan usaha sesuai dengan hukum.  Namun, ada larangan yang harus dihindari. Polisi tidak boleh menjalankan usaha yang merugikan negara.  Mereka juga tidak boleh mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan cara yang merugikan negara.  Selain itu, mereka tidak boleh memanfaatkan jabatan mereka di Polri untuk membantu usaha mereka atau usaha orang lain.  Polisi juga harus menghindari konflik kepentingan dalam bisnis mereka. Mereka tidak boleh memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang terkait dengan tugas mereka di Polri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh polisi yang ingin berbisnis.  Mereka harus tetap menjalankan tugas utama mereka sebagai polisi, tidak memanfaatkan jabatan mereka, dan tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan bisnis mereka.  Pelanggaran aturan ini akan mengakibatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dikutip dari Lampost, beberapa aturan mengenai Polisi yang berbisnis juga tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bisnis yang Cocok untuk Anggota Polri Aturan mengenai Polri ikut berbisnis juga disebutkan dalam KlikHukum.  Polri memiliki peraturan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan TNI dalam hal anggota polisi memiliki bisnis.  TNI secara tegas dilarang berbisnis, sesuai dengan Pasal 39 UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.  Sedangkan Polri tidak memiliki larangan tegas terkait kepemilikan bisnis bagi anggotanya. Di bawah ini adalah beberapa jenis bisnis sampingan yang umum ditemui di kalangan anggota Polisi: Pelatih Menembak: Banyak anggota Polri yang ahli dalam senjata api dan menawarkan pelatihan menembak untuk masyarakat umum atau pihak-pihak yang membutuhkan. Instruktur Olahraga: Beberapa anggota Polri memiliki keahlian dalam berbagai olahraga dan menjadi instruktur olahraga di komunitas lokal. Pengatur Lalu Lintas Event: Polisi yang ahli dalam pengaturan lalu lintas sering kali terlibat dalam mengatur lalu lintas pada acara-acara besar seperti konser atau festival. Penjaga Keamanan Event: Mereka juga dapat bekerja sebagai penjaga keamanan pada acara-acara tersebut untuk memastikan keamanan semua peserta. Jahit Seragam Polisi: Beberapa anggota Polri memiliki keterampilan menjahit dan menyediakan layanan jahit seragam Polisi. Catering Anggota Polisi: Mereka yang berbakat dalam memasak seringkali menjalankan usaha catering untuk rekan-rekan Polisi atau acara-acara khusus. Membuka Toko Kelontong: Beberapa anggota Polri membuka toko kelontong sebagai bisnis sampingan. Buka Sarapan Pagi: Menyediakan sarapan pagi adalah bisnis sampingan yang populer di kalangan Polisi yang berkeinginan menjadi tuan rumah sarapan pagi yang lezat. Menjadi Youtuber Polisi: Beberapa anggota Polri memanfaatkan platform digital dengan menjadi Youtuber yang memberikan informasi dan saran terkait hukum dan keamanan. Kursus Mengemudi: Mereka yang memiliki lisensi mengemudi yang sah dapat membuka kursus mengemudi. Sewa Kamar: Polisi yang memiliki properti ekstra sering kali menyewakannya melalui platform seperti Airbnb. Laundry Khusus: Mereka yang memiliki pengetahuan tentang perawatan pakaian dapat menjalankan bisnis laundry khusus. Doorsmeer Khusus: Layanan pengamanan tambahan seperti dorongan pintu (doorsmeer) juga menjadi pilihan bisnis sampingan. Jual Pulsa dan Token: Bisnis ini dapat memberikan pendapatan tambahan dengan menjual pulsa telepon dan token listrik. Beternak dan Berkebun Hidroponik: Beberapa anggota Polri mengekspresikan hobi mereka dalam bisnis beternak atau berkebun hidroponik. Menjadi Makelar: Polisi dengan jaringan luas dapat berperan sebagai makelar dalam berbagai transaksi. Jasa Pijat: Anggota Polri yang memiliki pelatihan pijat seringkali memberikan layanan jasa pijat. Keynote Speaker Seminar: Mereka yang memiliki pengetahuan khusus dalam berbagai bidang dapat menjadi pembicara utama dalam seminar atau konferensi. Syarat Berbisnis untuk Anggota Polri Dikutip dari irmadevira, ada beberapa syarat bagi Polri untuk mulai berbisnis, antara lain: 1. Perlu Izin Tertulis: Sebelum memulai bisnis, anggota Polri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, seperti Kapolri atau atasan langsung. 2. Tidak Boleh Bentrok dengan Tugas Pokok: Bisnis yang dijalankan tidak boleh mengganggu kewajiban dan tugas pokok sebagai anggota Polri. 3. Tidak Menggunakan Fasilitas Dinas: Anggota Polri dilarang menggunakan fasilitas dinas kepolisian untuk kepentingan bisnis pribadi. 4. Tidak Menyalahgunakan Kedudukan: Mereka tidak boleh menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai anggota Polri demi keuntungan pribadi. 5. Usaha Harus Legal: Jenis usaha yang dijalankan harus sah secara hukum dan tidak boleh melibatkan aktivitas ilegal seperti perjudian, prostitusi, perdagangan senjata api, atau minuman keras. 6. Jam Kerja dan Cuti: Waktu menjalankan bisnis harus berada di luar jam kerja atau cuti, dan tidak boleh mengganggu tugas dan tanggung jawab pokok mereka sebagai anggota Polri. 7. Patuhi Kode Etik: Anggota Polri harus tetap mematuhi kode etik profesi kepolisian dan menjauhi tindakan tercela. 8. Pajak: Mereka harus bersedia membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. 9. Melaporkan Bisnis: Anggota Polri harus melaporkan jenis usaha dan omzet bisnis mereka kepada atasan. 10. Siap Sanksi: Mereka juga harus bersedia menerima sanksi jika terbukti menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas dinas mereka. Apakah Anggota TNI Boleh Berbisnis? Kalau Polri boleh berbisnis, lalu bagaimana dengan TNI? Berikut penjelasannya yang telah kami rangkum dari PeraturanPedia. Secara umum, anggota TNI dilarang terlibat dalam aktivitas bisnis komersial, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang TNI yang menyatakan bahwa “Prajurit TNI dilarang terlibat dalam perdagangan atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.” Namun, terdapat beberapa pengecualian yang meliputi: 1. Anggota TNI diperbolehkan untuk menjalankan usaha sampingan di luar jam dinas asalkan hal ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. 2. Anggota TNI memiliki izin untuk mendirikan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkaitan dengan sektor pertahanan, seperti PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, diizinkan untuk memproduksi peralatan utama dalam sistem persenjataan TNI. 4. Yayasan-yayasan sosial militer, seperti Yayasan TNI AU dan Yayasan Dharma Putera Kostrad, diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis demi mendukung kesejahteraan prajurit. Dengan demikian, secara prinsip, anggota TNI dilarang secara pribadi terlibat dalam bisnis.  Namun, terdapat badan usaha militer yang sah dan diizinkan demi kepentingan pertahanan dan kesejahteraan prajurit.  Pelanggaran

SELENGKAPNYA
5 Perbedaan PT Perorangan dan Reguler, Mana yang Cocok

5 Perbedaan PT Perorangan dan Reguler, Mana yang Cocok?

Halo sobat Menjadi Pengaruh! Selamat datang di blog kami. Kali ini kita akan membahasa perbedaan PT Perorangan dan Reguler serta mana yang terbaik untuk bisnis kamu. Di dunia bisnis, seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara PT Perorangan dan PT Reguler untuk membuat usaha kita menjadi legal. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Dan mana yang sebaiknya dipilih untuk bisnismu? Nah, dalam artikel kali ini, kami akan menjelaskan perbedaan antara PT Perorangan dan PT Reguler. Baca Juga: Pendirian PT Perorangan Langsung saja, ini dia 5 perbedaan PT Perorangan dan Reguler dan tentukan mana yang cocok untuk usaha kamu: Perbedaan PT Perorangan dan Reguler Struktur Kepemilikan: Nah, bedanya yang pertama ada di struktur kepemilikan nih. Kalau PT Perorangan, kamu jadi satu-satunya bos di perusahaanmu. Kamu bisa nyetir bisnis sendirian dan tanggung jawabnya juga kamu yang nanggung. Sedangkan PT Reguler, ada beberapa pemilik saham yang punya porsi kepemilikan dan tanggung jawabnya juga dibagi-bagi sesuai porsi kepemilikan mereka. Pengambilan Keputusan: Kalo lagi di PT Perorangan, kamu bebas banget dalam pengambilan keputusan bisnis. Kamu bisa langsung nentuin apa yang harus dilakuin dan cepet tanggap dengan perubahan pasar. Gak perlu ribet-ribet konsultasi sama pemegang saham lainnya. Tapi, di PT Reguler, keputusan penting kayak ganti kebijakan atau investasi besar harus diputusin bersama-sama oleh semua pemegang saham. Tanggung Jawab dan Risiko: Kalau PT Perorangan, kamu sendiri yang tanggung jawab dan risikonya. Kalo ada masalah hukum atau keuangan, kamu yang harus hadepin dan bertanggung jawab secara pribadi. Tapi di PT Reguler, tanggung jawab dan risikonya dibagi-bagi sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham. Jadi, kamu bisa terlindung dan tanggung jawab pribadi kamu jadi lebih terbatas. Skalabilitas dan Pertumbuhan: PT Perorangan cocok banget buat bisnis yang masih kecil atau yang pengin jalanin usaha sendirian dengan kendali penuh. Tapi, kalo kamu punya rencana pengin bisnisnya berkembang besar dan mau melibatkan mitra atau investor, PT Reguler bisa jadi pilihan yang lebih oke. Di PT Reguler, kamu bisa berbagi beban kerja, sumber daya, dan jaringan bisnis dengan pemegang saham lainnya. Persyaratan Hukum dan Administrasi: Nah, yang terakhir, PT Perorangan biasanya punya persyaratan hukum dan administrasi yang lebih simpel dibanding PT Reguler. Pendirian PT Perorangan lebih cepat dan gak terlalu mahal, sedangkan PT Reguler butuh proses pendirian yang lebih kompleks dan melibatkan dokumen-dokumen formal serta persetujuan dari semua pemegang saham. Usaha yang Cocok untuk PT Perorangan Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai pembuatan PT Perorangan untuk usaha kamu, dapat menghubungi kami di sini. Usaha yang Cocok untuk PT Reguler Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai pembuatan PT Reguler untuk usaha kamu, dapat menghubungi kami di sini. Itulah tadi 5 perbedaan PT Perongan dan Reguler dan penjelasan singkat tentang mana legalitas yang cocok untuk usaha kamu. Semoga bermanfaat!

SELENGKAPNYA

PT Perorangan Jadi PT Biasa, Apakah Bisa?

“Jika seiring berjalan usaha PT perorangan tidak lagi memenuhi kriteria-kriteria PT perorangan, maka harus mengubah status badan hukumnya.” Pendirian PT perorangan merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah bagi pelaku usaha UMK agar dapat mendirikan PT. Kemudahan yang diberikan antara lain dapat didirikan oleh 1 orang, mendapat keringanan biaya pendirian badan hukum, serta tidak memerlukan akta notaris, melainkan cukup dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang didaftarkan secara elektronik kepada Kemenkumham. Apakah PT Perorangan Dapat Diubah ke Bentuk PT Biasa? Ketentuan mengenai perubahan status badan hukum PT lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021). PT perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT persekutuan biasa jika:a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang; dan/ataub. Tidak memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 Langkah Mengubah PT Perorangan Menjadi PT Biasa 1. Melakukan perubahan status melalui akta notaris Langkah awal perubahan status PT Perorangan dilakukan dengan membuat akta notaris yang isinya memuat: a. Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status PT perorangan menjadi PT biasa. b. Perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan PT Perorangan menjadi anggaran dasar. c. Data PT, meliputi: – Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;– Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;– Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;– Pembubaran PT;– Berakhirnya status badan hukum PT;– Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan– Perubahan alamat lengkap PT. 2. Mendaftarkan perubahan status secara elektronikPerubahan status PT tersebut didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pelayanan jasa teknologi informasi PT secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 3.  Mengisi surat pernyataan secara elektronikDalam surat pernyataan, pemohon menyatakan bahwa format isian PT dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut. Jadi, jika usaha Anda kini berbentuk PT Perorangan namun telah memenuhi syarat untuk menjadi PT Biasa, segera ajukan permohonan perubahan perseroan Anda. Semoga bermanfaat!

SELENGKAPNYA

Mengenal Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa

Meskipun sama-sama berbadan hukum, PT Perorangan ternyata juga memiliki beberapa perbedaan dengan PT Biasa. Mulai dari pendiri, modal, organ perusahaan, pendirian PT, dan lain sebagainya. Apa saja perbedaan kedua badan hukum tersebut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Definisi PT Biasa Sesuai dengan UU PT No 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Karena Perseroan didirikan atas dasar perjanjian, maka Perseroan harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Definisi PT Perorangan PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT Biasa. Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Selain itu, ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan layaknya Perseroan dan tidak mempunyai ketentuan modal dasar minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria Usaha Mikro memiliki modal di bawah Rp1 M dan omset tahunan di bawah Rp2M. Kriteria Usaha Kecil memiliki modal Rp1 sampai 5 M dan omset tahunan antara Rp2M sampai Rp15M. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp5 M dan batas omset maksimal Rp15 M. Perbedaan PT Perorangan dengan PT Biasa Keterangan PT Perorangan PT Biasa Pendiri PT Hanya 1 orang pendiri dan harus WNI Minimal 2 orang pendiri  :– Orang Pribadi WNI / WNA– Badan hukum Indonesia / luar Indonesia Direktur Pendiri sebagai pemegang saham sekaligus direksi Minimal 1 orang Komisaris Tidak ada komisaris Minimal 1 orang Modal Kesepakatan pendiri dan maksimal Rp5 M Kesepakatan para pendiri dan tidak ada batasan Organ Perseroan Tidak ada RUPS, Direksi, Dewan Komisaris Perluasan Usaha Hanya bisa dilakukan oleh 1 orang 1 kali dalam tahun Tidak ada ketentuan yang mengatur Pendirian PT Tanpa akta notaris, hanya mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik Dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia SK Menteri Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH.  Dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH.  Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu dan atau tidak memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Ingin mendirikan PT sebagai badan hukum usahamu? Klik disini!

SELENGKAPNYA

4 Kewajiban Setelah Mendirikan Perusahaan Agar Makin Cuan!

MenjadiPengaruh.com  – Mendirikan perusahaan merupakan langkah berani yang menuntut tekad, visi, dan komitmen yang kuat.  Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak berhenti saat perusahaan didirikan; sebaliknya, inilah awal dari serangkaian tantangan yang harus dihadapi.  Pemilik perusahaan memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi setelah pendirian, yang sangat berperan dalam menjamin kelangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka. Kewajiban-kewajiban ini melampaui sekadar ketaatan terhadap peraturan dan hukum; mereka berkaitan erat dengan upaya menciptakan dasar yang kokoh untuk perusahaan Anda.  Artikel ini akan mengulas secara mendalam empat kewajiban kunci yang harus diatasi dan dijalankan.  Kami akan memberikan wawasan tentang cara menjalankan kewajiban-kewajiban ini secara efektif.  Dengan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat terkait dengan kewajiban-kewajiban ini, Anda dapat memberikan peluang terbaik bagi perusahaan Anda untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan. Hal Wajib Setelah Mendirikan Perusahaan Setelah mengambil langkah berani dalam mendirikan perusahaan, ada beberapa tanggung jawab utama yang tidak boleh diabaikan menurut IndoPajak.  Memenuhi kewajiban-kewajiban ini merupakan langkah krusial menuju pencapaian keberhasilan finansial dan operasional yang berkelanjutan.  Dalam artikel ini, kita akan membahas empat hal yang perlu dilakukan setelah perusahaan Anda resmi berdiri. Pentingnya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi Perusahaan Anda NPWP merupakan identifikasi perpajakan yang sangat penting bagi perusahaan Anda.  Setelah perusahaan terdaftar, Anda harus segera mendapatkan NPWP, karena ini tidak hanya diperlukan untuk mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga merupakan tahap awal yang krusial dalam menjalankan bisnis dengan cara yang sah dan teratur. Kewajiban Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) SPT adalah dokumen yang sangat penting yang harus diisi dan diserahkan secara berkala kepada otoritas pajak.  Setiap perusahaan harus mematuhi kewajiban ini sesuai dengan jadwal yang berlaku.  Melakukan pelaporan SPT yang tepat waktu dan akurat akan sangat membantu dalam mencegah masalah hukum dan keuangan yang dapat timbul di masa mendatang. Pentingnya Dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) Terutama dalam konteks PPN (Pajak Pertambahan Nilai), menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki signifikansi besar.  Ini memungkinkan perusahaan untuk mengenakan PPN pada produk atau layanan yang disediakan dan mengklaim pengembalian PPN yang telah dibayarkan.  Mengikuti langkah-langkah dan syarat yang diperlukan untuk mendapatkan status PKP adalah langkah strategis dalam mengelola aspek perpajakan bisnis Anda. Pentingnya Melakukan Pembukuan dengan Baik Mempertahankan catatan keuangan yang akurat tentang seluruh transaksi, pendapatan, dan pengeluaran adalah pondasi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan.  Hal ini membantu Anda dalam memantau kesehatan finansial perusahaan, menghindari kesalahan yang dapat mahal akibatnya, dan merencanakan bisnis Anda dengan lebih bijak. Apa yang dilakukan setelah membuat PT? Setelah perusahaan PT Anda berdiri, ada dua hal penting yang perlu Anda lakukan mengutip dari BPL Foundation. Pertama, Anda perlu melindungi merek produk atau jasa yang Anda miliki. Caranya dengan mendaftarkan merek Anda di instansi perlindungan merek, seperti Ditjen HAKI.  Proses pendaftaran ini tidak memakan waktu lama. Mendaftarkan merek sangat penting karena melindungi hak ekonomi Anda yang nilainya sangat besar. Selain itu, pendaftaran merek memberikan legitimasi resmi dari pemerintah untuk produk atau jasa Anda, dan ini membantu membedakan produk atau jasa Anda dari yang sejenis.  Dengan merek yang terdaftar, Anda memiliki hak untuk menggunakannya dalam kegiatan ekonomi dan bisa menggugat pihak lain yang menggunakannya tanpa izin, sehingga mereka harus membayar royalti atau ganti rugi. Kedua, Anda perlu mendaftarkan semua karyawan yang bekerja melalui proses yang disebut Wajib Lapor Tenaga Kerja. Ini adalah perintah dari Negara berdasarkan undang-undang.  Jika tidak melakukannya, Anda bisa terkena hukuman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda satu juta rupiah. Laporan ini harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah PT berdiri.  Anda perlu melampirkan dokumen-dokumen seperti tanda pendaftaran PT, alamat NPWP, izin usaha, SIUP, dan TDP saat melaporkan data karyawan. Melakukan dua hal ini adalah langkah penting untuk menjaga dan mengembangkan bisnis Anda dengan cara yang sah dan terlindungi secara hukum. 5 Langkah dalam Pendirian Perusahaan Dilansir dari Midtrans, jika Anda siap untuk mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berikut adalah langkah-langkahnya: Sebelum melangkah lebih jauh, Anda perlu menyiapkan dokumen identitas Anda. Ini termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri dan pengurus, Kartu Keluarga (KK) pimpinan, dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain dokumen pribadi, Anda juga perlu menyiapkan dokumen perusahaan, seperti nama PT, maksud dan tujuan pendirian, modal yang diinvestasikan, dan struktur manajemen. Saat memilih nama PT, pastikan tidak melanggar hak cipta dan menghindari penggunaan bahasa asing. Langkah berikutnya adalah membuat Akta Pendirian PT. Anda bisa pergi ke notaris untuk melakukan ini. Akta ini akan berisi informasi dasar tentang perusahaan, seperti nama, lokasi, deskripsi bisnis, modal, daftar pengurus, dan peraturan pembagian laba dan dividen. Notaris akan memastikan perjanjian ini sah secara hukum. Oleh karena itu, para pendiri PT diwajibkan untuk menandatangani perjanjian di depan notaris. Jika tidak memungkinkan, seseorang dapat diwakilkan dengan surat kuasa. Setelah pembuatan Akta Pendirian PT, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan secara resmi mengesahkan PT Anda setelah notaris mengajukannya. Ini dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) yang terdiri dari dua lembar. Lembar pertama berisi keputusan serta informasi tentang perusahaan seperti nama, alamat, dan notaris yang terlibat. Lembar kedua berisi rincian tentang modal dan struktur perusahaan, termasuk modal dasar (seluruh saham yang bisa diterbitkan) dan modal ditempatkan (uang yang diinvestasikan oleh pendiri atau pemegang saham). Pendiri juga perlu mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) melalui pemerintah daerah. Namun, beberapa daerah telah menggantinya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam upaya menyederhanakan perizinan usaha. Sebagai contoh, Pemda DKI Jakarta sudah beralih ke NIB sejak 2019. Ini adalah perkembangan positif karena NIB merupakan hasil integrasi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yang sekarang terintegrasi dalam sistem perizinan online single submission (OSS). Di masa lalu, pendiri PT perlu mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Namun, pemerintah telah menggantinya dengan NIB. Langkah terakhir adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan NPWP, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengidentifikasi perusahaan dalam konteks perpajakan. Pendaftaran NPWP sekarang bisa dilakukan secara online melalui ereg.pajak.go.id dengan prosedur yang mudah. Dokumen yang diperlukan untuk mengurus NPWP termasuk Akta Pendirian PT dan NPWP pendiri atau pengurus. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat terdaftar sekitar satu bulan setelah pendaftaran. Berapa Modal Dasar untuk Pendirian PT?

SELENGKAPNYA

Jenis Laporan Keuangan PT Perorangan, Apa Saja?

PP No. 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa sebuah Perseroan Perorangan (PT Perorangan) wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap tahunnya. Laporan keuangan harus disampaikan perseroan pada setiap akhir periode sejak tanggal diterbitkannya sertifikat pendaftaran. Periode tersebut disebut juga periode akuntansi berjalan. Laporan keuangan harus dilaporkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Apa Itu Laporan Keuangan? Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan penting karena dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan. Catatan keuangan tersebut berisi transaksi maupun kas perusahaan. Tujuan Laporan Keuangan PT Perorangan Tujuan adanya laporan keuangan PT Perorangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaa. Adanya laporan keuangan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas penggunaan sumber dana yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan perseroan tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan status hukum dari tindakan yang dapat dilakukan. Tindakan tersebut termasuk hal yang menyangkut status dan kriteria perseroan tersebut. Misalnya, ketika laporan keuangan menunjukkan bahwa keuangan perusahaan tersebut tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka PT Perorangan yang didirikan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT Biasa. Jenis Laporan Keuangan PT Perorangan Sanksi Tidak Membuat Laporan Keuangan PT Perorangan Karena melaporkan keuangan perusahaan merupakan hal yang bersifat wajib, maka jika tidak melaporkan keuangan akan dikenai sanksi administratif bagi PT Perseorangan berupa:– teguran tertulis;– penghentian hak akses atas layanan;– pencabutan status badan hukum. Lapor Keuangan PT ke Kemenkumham Demi menuju tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel, perseroan perorangan juga akan melakukan laporan keuangan setiap tahun secara elektronik. Kementerian Hukum dan HAM menyediakan format laporan keuangan yang sederhana dan tersedia dalam laman kemenkumham.go.id. Itulah beberapa penjelasan mengenai laporan keuangan PT Perorangan hingga sanksi jika tidak melaporkan keuangan perusahaan. Semoga bermanfaat!

SELENGKAPNYA

Pendirian PT Perorangan

Syarat dan Ketentuan Pendirian PT Perorangan Ketika mendirikan perusahaan, Anda akan melewati serangkaian prosedur dan syarat yang wajib dipenuhi. Termasuk saat mengurus pendirian PT Perorangan, jenis perusahaan terbatas yang bisa didirikan oleh satu orang tanpa harus mengeluarkan besaran modal minimal. Perseroan Perorangan atau PT Perorangan termasuk badan hukum yang diminati di Indonesia. Bahkan perkembangannya semakin pesat berkat kemajuan teknologi dan peluang usahanya yang semakin beragam. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, mari simak cara bikin PT baru berikut ini! Membedakan PT Perorangan dan PT biasa Meskipun secara hak dan kewajiban PT Perorangan sama dengan PT biasa, namun terdapat beberapa perbedaan. Pada dasarnya, Perseroan Perorangan dikhususkan untuk orang-orang yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar meningkatkan kemudahan berusaha di Tanah Air. Kemudian sesuai namanya, pendirian PT Perorangan hanya dilakukan oleh satu pendiri yang berperan sebagai direktur. Faktor ini juga yang membuatnya berbeda dari pendirian Perusahaan Terbatas (PT Biasa). Saat melakukan pendaftaran, NIK juga akan ikut teregistrasi. Selama satu tahun ke depan, nomor NIK tersebut tidak bisa Anda gunakan untuk pendirian PT Perorangan yang lain. Sementara itu, pendirian PT Biasa didirikan oleh minimal dua orang yang akan terdaftar sebagai direktur dan komisaris. Anda juga dapat mengurus perusahaan baru tanpa harus menunggu sampai satu tahun. Meski tak ada maksimal modal yang dikeluarkan, Anda wajib membuat akta notaris. Aturan hukum yang mendasari pendirian PT Perorangan Ada sejumlah aturan hukum yang mendasari proses pendirian PT Perorangan, antara lain: Kriteria pendirian PT Perorangan Sebelum masuk ke pembahasan langkah pendirian, ada baiknya Anda mengenal kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbaru. Pasalnya jika suatu usaha tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka nantinya Anda tidak dapat mendirikan PT Perorangan. Jika Anda telah memilikinya namun suatu saat sudah tidak lagi masuk kriteria UMK, maka Anda harus mengurus PT biasa dan PT Perorangannya harus ditutup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi serta UMKM pasal 35 hingga pasal 36 dengan kekuatan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, berikut kriteria UMKM terbaru. Syarat mendirikan PT Perorangan Walau hanya didirikan satu orang, PT Perorangan tetap mempunyai status sebagai badan hukum. Hal tersebut sama seperti perseroan biasa yang didirikan oleh minimal dua orang dan pemegang saham (PT Biasa). Langkah-langkah Pendirian PT Perorangan Demikian informasi lengkap seputar pendirian PT Perorangan yang mencakup syarat dan langkah-langkahnya. Ingin mendirikan PT Perorangan sebagai badan hukum usahamu? klik di sini.

SELENGKAPNYA